Mendagri Dukung Perluasan Digitalisasi Bansos sebagai Fondasi GovTech

Apaberita.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan atau GovTech. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah piloting digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan menjadi fondasi tata kelola berbasis elektronik di Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6). Rapat tersebut membahas perluasan proyek percontohan ke 43 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Langkah Awal Menuju Pemerintahan Digital

Menurut Mendagri, digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi administrasi, melainkan bagian dari cetak biru besar menuju GovTech. Ia menekankan bahwa integrasi data kependudukan dan sistem penyaluran bansos secara digital akan memangkas tumpang tindih, kebocoran, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," ujar Tito dalam keterangan resmi yang diperoleh Apaberita.com.

Program percontohan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Dengan sistem digital, masyarakat dapat memantau langsung status penyaluran bansos melalui aplikasi atau portal terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sinergi Pusat-Daerah dan Target 43 Wilayah

Perluasan ke 43 kabupaten/kota dipilih setelah evaluasi tahap awal menunjukkan hasil positif. Kemendagri menargetkan digitalisasi bansos dapat menjadi model bagi layanan publik lainnya, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan dan pendidikan berbasis data.

Mendagri juga menyoroti pentingnya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis penyaluran bansos digital. “Kalau data sudah bersih dan terintegrasi, kita bisa membangun superapp pemerintahan yang melayani warga cukup dari satu genggaman,” tambahnya.

Laporan Apaberita.com mengonfirmasi bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendukung dari sisi infrastruktur dan keamanan siber, sehingga sistem dapat beroperasi secara optimal tanpa hambatan teknis di wilayah terpencil sekalipun.

Menuju GovTech Nasional

Digitalisasi bansos disebut sebagai sasaran awal yang mudah dipetik dalam perjalanan panjang GovTech Indonesia. Keberhasilan piloting ini akan menjadi katalisator integrasi layanan publik dalam satu platform identitas digital nasional. Rencananya, pada akhir 2026 seluruh daerah diharapkan telah mengadopsi mekanisme penyaluran bansos digital sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan dukungan penuh dari Kemendagri dan kementerian terkait, transformasi ini diyakini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.