Hasto Kristiyanto Ulas Geopolitik Bung Karno di UBK

Jakarta, Apaberita – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan kuliah umum bertajuk ‘Pemikiran Geopolitik Bung Karno’ di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta. Dalam forum akademik yang berlangsung pada Selasa (11/6/2025) tersebut, Hasto menegaskan bahwa fondasi geopolitik yang diletakkan oleh Presiden pertama RI masih sangat relevan dalam menghadapi pergeseran peta kekuatan global saat ini.

Kuliah umum yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa, akademisi, dan kader partai itu dibuka oleh Rektor UBK Prof. Dr. Suryo Waskito. Dalam sambutannya, Prof. Suryo menyatakan bahwa kampusnya berkewajiban menjaga nyala pemikiran Bung Karno, terutama dalam bidang geopolitik yang menjadi mata kuliah wajib di lingkungan UBK. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya mengenal teori geopolitik dari Barat, tetapi juga memiliki perspektif khas Indonesia yang digagas Bung Karno,” ujarnya.

Hasto Kristiyanto hadir tepat pukul 09.30 WIB dan menyampaikan pemaparan selama lebih dari dua jam. Dirinya dengan gamblang menguraikan tiga pilar utama geopolitik Bung Karno, yakni kemandirian politik, diplomasi aktif, dan solidaritas antarbangsa tertindas.

Landasan Kemandirian Politik

Pada sesi pertama, Hasto menyoroti prinsip dasar yang menjadi napas perjuangan Bung Karno, yaitu penolakan terhadap segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Ia mengutip pidato Bung Karno di depan Konferensi Asia-Afrika 1955 yang menyerukan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk tidak menjadi sekadar objek dalam percaturan politik global.

“Bung Karno mengajarkan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pelayan kepentingan asing. Kedaulatan politik hanya bisa tercapai apabila kita memiliki sikap tegas dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan mana pun,” kata Hasto, disambut tepuk tangan peserta. Menurutnya, ajaran itu mendorong lahirnya kebijakan luar negeri bebas aktif yang hingga kini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.

Relevansi Konsep Poros Maritim

Hasto kemudian mengaitkan pemikiran geopolitik Bung Karno dengan konsep poros maritim yang kini diadopsi oleh pemerintahan. Di hadapan audiens, ia menyampaikan bahwa sejak dulu Bung Karno sudah menekankan pentingnya penguasaan laut sebagai penghubung lebih dari 17.000 pulau di Nusantara. “Bung Karno menyadari bahwa Indonesia terletak di posisi strategis, di antara dua benua dan dua samudra. Karena itu, kekuatan maritim harus menjadi tulang punggung pertahanan dan ekonomi,” tegasnya.

Ia menyebut data dari Badan Keamanan Laut RI yang mencatat lebih dari 5,8 juta kilometer persegi wilayah laut Indonesia memerlukan pengelolaan yang terintegrasi. Hasto memandang hal itu sebagai warisan visi geopolitik Bung Karno yang harus terus diperkuat. Dalam konteks ini, ia mendorong pemerintah untuk konsisten mengalokasikan anggaran bagi modernisasi alat utama sistem pertahanan laut dan peningkatan kerja sama maritim di kawasan.

Diplomasi Aktif dan Tantangan Global

Pada bagian akhir, Hasto membeberkan bagaimana ajaran Bung Karno soal diplomasi aktif kian menemukan momentumnya di tengah rivalitas kekuatan besar. Dinamika di Laut China Selatan, perang dagang antara blok Barat dan Timur, serta krisis energi, disebutnya sebagai contoh nyata perlunya negara-negara berkembang bersatu. “Kalau kita tidak mampu bersatu dan merumuskan kepentingan bersama, maka kita hanya akan menjadi korban dari pertarungan negara besar,” ucap Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menekankan bahwa PDI Perjuangan tetap berpegang pada ajaran geopolitik Bung Karno sebagai pedoman dalam menyusun strategi politik nasional. “Kami tidak akan pernah meninggalkan Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya. Menurutnya, ketiga pilar Trisakti adalah implementasi nyata dari geopolitik Bung Karno yang menolak subordinasi terhadap kekuatan asing.

Kuliah umum itu ditutup dengan sesi tanya jawab. Salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UBK, Dina Aulia, mempertanyakan tentang langkah konkret kader partai dalam menerjemahkan geopolitik Bung Karno ke dalam kebijakan lokal. Hasto menjawab bahwa pendidikan politik bagi kader harus ditingkatkan, termasuk dengan menghadirkan kuliah seperti yang diadakan hari itu di berbagai daerah.

Acara berakhir pada pukul 12.15 WIB dan diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan dari Rektor UBK kepada Hasto Kristiyanto. Sejumlah mahasiswa tampak mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka. Baik penyelenggara maupun peserta menilai kuliah umum ini menjadi bahan renungan penting bagi generasi muda dalam memahami posisi Indonesia di kancah global.