Harta Gubernur Riau Abdul Wahid Terkuak Pasca-OTT KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan rincian harta kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Senin (27/3/2025) dini hari. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang diverifikasi KPK, total aset Abdul Wahid tercatat senilai Rp48,5 miliar. Jumlah ini kontras dengan pendapatan resmi seorang gubernur yang berkisar Rp6 juta per bulan di luar tunjangan, sehingga memicu kecurigaan adanya pengayaan tidak sah.

OTT digelar setelah tim penindakan KPK mengendus aliran dana mencurigakan antara Abdul Wahid dengan sejumlah pengusaha sektor perkebunan dan konstruksi di Riau. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai sebanyak Rp2,1 miliar dalam pecahan rupiah dan dolar AS, serta mengamankan Abdul Wahid bersama dua orang ajudannya yang tengah menghitung uang di sebuah rumah pribadi di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru.

Kronologi dan Barang Bukti

Operasi dimulai pukul 02.30 WIB ketika tim KPK yang telah mengantongi izin penggeledahan memasuki rumah mewah yang diketahui milik seorang pengusaha sawit berinisial S. Di dalam, Abdul Wahid didapati bersama ajudan pribadinya, SH dan AR, di ruang kerja yang dipenuhi tumpukan uang dan dokumen kontrak. Selain uang tunai, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Alphard hitam yang terparkir di garasi, diduga milik Abdul Wahid, dan puluhan lembar dokumen perjanjian proyek infrastruktur yang dibiayai APBD Riau 2024.

"Kami mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid beserta barang bukti uang tunai, kendaraan mewah, dan dokumen penting. Saat ini yang bersangkutan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK," ujar Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol. Yudha Prakasa, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin siang. Yudha menambahkan bahwa pihaknya juga akan memeriksa saksi-saksi, termasuk para pengusaha dan pejabat Pemprov Riau yang terkait.

Rincian Kekayaan Menurut LHKPN

Merujuk pada LHKPN tahun 2024 yang dilaporkan pada 15 Januari 2025, harta Abdul Wahid terinci sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan senilai Rp32,7 miliar, terdiri atas empat bidang tanah dan tiga bangunan di Pekanbaru, satu rumah di Jakarta Selatan, serta satu vila di Bali.
- Alat transportasi dan mesin Rp1,8 miliar, meliputi Toyota Alphard, Mercedes-Benz C200, dan dua motor Harley-Davidson.
- Harta bergerak lainnya mencapai Rp900 juta, mayoritas berupa perhiasan emas 24 karat dan jam tangan mewah.
- Surat berharga seperti reksadana dan obligasi sebesar Rp5,2 miliar.
- Kas dan setara kas di beberapa bank mencapai Rp7,9 miliar.

Adapun utang yang dilaporkan hanya Rp500 juta, sehingga total kekayaan bersih Abdul Wahid sebesar Rp48,5 miliar. Angka ini melonjak tajam 23 persen dibandingkan periode pelaporan sebelumnya pada 2023 yang hanya Rp39,4 miliar. Kenaikan signifikan ini tidak disertai penjelasan sumber pendapatan yang jelas dalam dokumen LHKPN, kata Yudha.

Dugaan Korupsi dan Aliran Dana

KPK menduga Abdul Wahid memanfaatkan jabatannya untuk memperlancar penerbitan izin usaha perkebunan dan proyek-proyek strategis di Riau. Salah satu transaksi yang tengah didalami adalah pemberian uang sebesar Rp5 miliar dari PT Bumi Hijau Lestari, perusahaan sawit yang baru saja mengantongi izin alih fungsi lahan seluas 4.500 hektare di Kabupaten Pelalawan pada Desember 2024. Selain itu, penyidik menelusuri peran Abdul Wahid dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan senilai Rp2,3 triliun yang bersumber dari APBD Riau 2024, di mana diduga terjadi mark-up anggaran dan pengaturan tender.

"Kami menduga Abdul Wahid menerima suap dan gratifikasi dari beberapa perusahaan untuk memuluskan izin-izin strategis. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001," tegas Yudha. KPK juga akan mengkoordinasikan penelusuran aset dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi harta yang tidak terlaporkan.

Dampak dan Langkah Hukum

Menyusul OTT ini, Kementerian Dalam Negeri langsung memberhentikan sementara Abdul Wahid dari jabatan Gubernur Riau melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132/2025 yang terbit pada hari yang sama. Pelaksana tugas gubernur akan ditunjuk oleh Mendagri setelah berkonsultasi dengan Presiden, untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dijadwalkan menggelar rapat paripurna darurat pada Selasa (28/3/2025) guna membahas langkah politik dan pembentukan panitia khusus.

Kasus ini menambah deret panjang operasi senyap KPK terhadap kepala daerah. Sepanjang 2024, lembaga antirasuah itu telah mengamankan 12 gubernur, bupati, dan wali kota dalam berbagai perkara suap dan pengadaan barang. Abdul Wahid merupakan gubernur keempat yang ditangkap dalam dua tahun terakhir. Apabila terbukti bersalah, ia diancam pidana penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"KPK tidak akan berhenti pada penangkapan ini. Kami akan terus mengembangkan penyidikan ke pihak lain yang terlibat, termasuk perusahaan-perusahaan yang diduga menyuap," pungkas Yudha. Proses hukum terhadap Abdul Wahid diperkirakan akan memakan waktu panjang karena luasnya dugaan tindak pidana yang terjadi di sepanjang masa jabatannya sejak 2023.

Sementara itu, kuasa hukum Abdul Wahid, Dr. Rudi Hartono, S.H., menyatakan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif selama proses hukum. "Pak Abdul Wahid bersedia mengikuti seluruh prosedur dan akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Kami percaya ada penjelasan yang proporsional mengenai harta yang dimiliki," ujarnya saat ditemui di Gedung KPK.