KPK Ungkap Rincian Harta Gubernur Riau Abdul Wahid Pasca OTT

Pekanbaru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman dinasnya, Senin dini hari (14/4). Dalam konferensi pers yang digelar kurang dari 24 jam pasca penangkapan, lembaga antirasuah itu memaparkan rincian harta kekayaan kepala daerah yang selama ini tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta temuan uang tunai dalam operasi senyap tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa OTT dilakukan setelah penyidik mengantongi informasi adanya transaksi mencurigakan terkait penerbitan sejumlah izin usaha perkebunan di Kabupaten Siak. “Kami mengamankan Gubernur Abdul Wahid beserta enam orang lainnya, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan seorang pengusaha rekanan,” ujar Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dari lokasi penangkapan, tim penindakan menyita uang tunai sejumlah Rp2,7 miliar dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari commitment fee senilai total Rp5 miliar yang dijanjikan kepada Abdul Wahid untuk memuluskan izin perluasan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 8.000 hektare. Selain uang, penyidik juga mengamankan dokumen kontrak kerja sama, buku tabungan, dan tiga unit kendaraan mewah yang diduga terkait tindak pidana.

Jejak Harta di LHKPN

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Abdul Wahid pada 31 Desember 2023 untuk periode tahun 2022, total kekayaan yang tercatat mencapai Rp48,9 miliar. Data yang diunduh dari situs resmi elhkpn.kpk.go.id tersebut merinci aset berupa tanah dan bangunan di Pekanbaru, Jakarta, dan Kabupaten Bogor dengan nilai total sekitar Rp32 miliar. Kepemilikan tanah terluas berada di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, seluas 4,2 hektare yang terdaftar atas nama pribadi dan istri.

Selain properti, Abdul Wahid melaporkan kepemilikan sembilan kendaraan bermotor senilai Rp4,7 miliar. Rinciannya mencakup Toyota Land Cruiser 200 (2019), Lexus LX570 (2021), Toyota Alphard (2022), Mercedes-Benz S-Class (2023), serta empat unit sepeda motor Harley-Davidson dan BMW. Seluruh kendaraan tercatat atas nama sendiri. Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya, termasuk koleksi jam tangan mewah dan perhiasan emas batangan dengan total nilai Rp3,1 miliar.

Surat berharga dan kas setara kas yang dilaporkan mencapai Rp8,5 miliar dalam bentuk deposito berjangka dan rekening giro yang tersebar di tiga bank nasional. Adapun utang yang tercatat, yaitu kredit pemilikan rumah senilai Rp2,3 miliar, sehingga total kekayaan bersih yang dilaporkan adalah Rp46,6 miliar. Jumlah ini naik 32 persen dari periode pelaporan sebelumnya pada tahun 2021 yang hanya Rp35,4 miliar. Peningkatan signifikan tersebut, menurut penuturan Abdul Wahid dalam wawancara media lokal setahun lalu, berasal dari hasil usaha keluarga di bidang perkebunan dan perdagangan hasil bumi.

Analisis KPK dan Langkah Hukum

Direktur Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Andi Gunawan, mengatakan bahwa timnya tengah melakukan analisis kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan profil penghasilan resmi Gubernur Riau. “Kami akan mendalami apakah ada aset yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan profil. Jika ditemukan kejanggalan, dapat menjadi pintu masuk untuk pasal pencucian uang,” terang Andi. Ia menambahkan bahwa sejak 2024, KPK sudah menaruh perhatian pada lonjakan kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Abdul Wahid, namun belum ada temuan yang cukup untuk menaikkan status ke penyelidikan.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah pidana penjara seumur hidup. Saat ini ia ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama, sementara lima tersangka lainnya ditahan di rutan yang berbeda.

Kuasa hukum Abdul Wahid, Hendra Wijaya, saat ditemui di lobi KPK menyatakan bahwa kliennya akan kooperatif mengikuti seluruh proses hukum. “Beliau menghormati kewenangan KPK dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya dalam pemeriksaan nanti. Kami belum dapat berkomentar lebih jauh karena sedang mempelajari berkas perkara,” ujar Hendra. Pihak keluarga juga enggan memberikan pernyataan dan menutup akses ke kediaman pribadi di Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Respons Pemerintah dan Dampak Politik

Kementerian Dalam Negeri melalui Pelaksana Harian Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wakil Gubernur Riau untuk segera mengambil alih tugas pemerintahan sehari-hari. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro memastikan bahwa roda pemerintahan di Riau tidak akan terganggu. “Sesuai ketentuan Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas gubernur yang berhalangan tetap dilaksanakan oleh wakil gubernur,” jelasnya.

Penangkapan ini menjadi sorotan karena Abdul Wahid baru genap dua tahun menjabat periode kedua. Pada Pilkada 2024 lalu, ia terpilih kembali dengan perolehan suara di atas 60 persen. Sejumlah kalangan menilai OTT ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Riau. DPRD Provinsi Riau melalui Ketua Komisi A, Faisal Riza, meminta KPK untuk menuntaskan perkara ini secara transparan. “Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Jika memang terbukti bersalah, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan, penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di enam lokasi, termasuk Kantor Gubernur Riau, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan rumah pribadi Abdul Wahid. KPK memperkirakan total barang bukti yang akan disita dalam perkara ini nilainya bisa melampaui angka yang sudah diamankan di tahap awal. Publik kini menanti apakah kasus ini akan mengungkap praktik korupsi yang lebih sistemik, terutama di sektor perizinan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu titik rawan di Provinsi Riau.