Haedar: Prabowo Berpeluang Wariskan Legasi Antikorupsi Bila Lembaga Bersinergi

Bantul — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang besar untuk mewariskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaulat, asalkan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh institusi penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Haedar dalam sebuah forum kebangsaan di Prime UMY Hotel Convention and Dormitory, Bantul, Senin (13/7/2026). Ia menekankan bahwa korupsi yang sudah masif hanya dapat ditumpas jika Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersatu dalam satu orkestra penindakan yang sistemik.

Orkestrasi Lembaga Penegak Hukum

Haedar menguraikan bahwa kerja sendiri-sendiri antarlembaga tidak lagi memadai menghadapi korupsi yang kian terstruktur. "Dari seluruh institusi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, lalu KPK, dan juga BPK serta institusi lainnya, bagaimana korupsi yang sudah masif ini dikeroyok bareng-bareng dalam satu sistem dan orkestra yang sangat sistemik," ujarnya. Ia menegaskan, konsep "pengeroyokan" ini bukan sekadar koordinasi seremonial, melainkan integrasi data, penyelidikan, dan penindakan yang tidak tumpang tindih. Menurutnya, selama ini ego sektoral masih sering menjadi batu sandungan dalam penanganan perkara besar, sehingga pelaku korupsi leluasa bergerak. Oleh karena itu, sinergi yang dimaksud harus diikat oleh satu komando yang jelas, dengan Presiden sebagai pemimpin tertinggi yang memastikan tidak ada celah kelembagaan yang dieksploitasi.

Keterbatasan Seruan Moral

Lebih lanjut, Haedar menyoroti bahwa pendekatan melalui ajakan moral atau dakwah semata sudah terbukti tidak efektif. "Tidak cukup kita dengan mengajak, mengajak, dan mengajak," katanya. Bahkan, kekuatan agama sekali pun, imbuhnya, memiliki batas ketika berhadapan dengan praktik korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi dan sistem pemerintahan. "Kekuatan agama pun ada batasnya untuk masuk ke wilayah ajakan moral karena ini menyangkut persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem. Jadi perlu kesatuan langkah dari semua institusi yang ada," tegas Haedar. Ia menambahkan, pendekatan keagamaan harus bertransformasi menjadi gerakan penguatan nilai antikorupsi yang diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Tanpa sanksi yang nyata dan berkeadilan, pesan moral hanya akan menjadi retorika kosong yang berulang.

Presiden Sebagai Panglima Antikorupsi

Dalam pandangan Haedar, Presiden Prabowo mesti mengambil alih langsung komando pemberantasan korupsi dengan memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara berkala. Ia mendorong pembentukan semacam satuan tugas terintegrasi yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membongkar jaringan dan aliran dana hasil korupsi secara tuntas. Keterlibatan seluruh elemen pemerintahan — termasuk kementerian teknis, pemerintah daerah, dan bahkan lembaga nonstruktural — dipandang sebagai langkah strategis agar celah sekecil apa pun tidak menjadi tempat persembunyian para koruptor. "Presiden berpeluang meninggalkan warisan penting bagi bangsa apabila mampu memimpin pemberantasan korupsi secara menyeluruh," ucap Haedar. Ia yakin, kepemimpinan yang kuat dan berani dalam antikorupsi akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Penguatan Sistem Pencegahan

Tak hanya penindakan, Haedar juga menekankan pentingnya reformasi sistem pencegahan. Ia mengusulkan agar setiap kementerian dan lembaga wajib menyerahkan laporan kekayaan secara transparan, audit berkala oleh BPK diperluas hingga proyek-proyek strategis nasional, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat diperkuat melalui saluran pengaduan yang aman dan responsif. Data-data dari berbagai sumber itu harus terhubung dalam satu pangkalan data nasional yang dapat diakses oleh penegak hukum secara real time. "Sistem yang baik akan menutup peluang bagi niat jahat," katanya. Haedar menutup pernyataannya dengan harapan bahwa langkah kolektif ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar dijalankan dengan komitmen tinggi oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan, keberhasilan memberantas korupsi akan menentukan nasib pemerintahan dan masa depan bangsa.

Baca juga:

• OJK Tegaskan Pemblokiran Saja Tak Cukup Berantas Judi Online
• Jakarta – Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam kancah diplomasi multilater...