Gubernur Wayan Koster Bantah Menghambat Program Makan Bergizi Gratis

Denpasar – Gubernur Bali I Wayan Koster secara resmi membantah tudingan bahwa dirinya tidak mendukung serta menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali. Penegasan disampaikan dalam keterangan pers di Denpasar, menindaklanjuti beredarnya sejumlah pemberitaan yang menyebut kepala daerah melakukan resistensi terhadap program prioritas nasional tersebut. Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali konsisten berada di barisan depan mendukung kebijakan pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia.

Dalam keterangannya, Koster menyatakan tuduhan penghambatan tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, seluruh perangkat daerah telah menerima arahan untuk memperlancar setiap tahapan implementasi program, mulai dari perizinan dapur umum hingga distribusi makanan kepada satuan pendidikan penerima manfaat.

"Saya tegaskan, saya tidak pernah menghambat Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, kami mendukung penuh karena program ini sangat strategis bagi masa depan anak-anak kita," ujar Koster.

Bantahan Atas Tuduhan Penghambatan

Koster menjelaskan bahwa persoalan yang sempat dikaitkan dengan sikap pemerintah provinsi sesungguhnya merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang wajib ditempuh. Ia mencontohkan proses perizinan bangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus melalui mekanisme baku sesuai ketentuan peraturan daerah.

"Yang terjadi bukanlah penghambatan, melainkan penyesuaian administrasi agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan. Ini hal yang wajar dan dilakukan demi kepastian hukum bersama," kata Koster.

Gubernur menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan urusan pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai sikap antipati terhadap program pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pelaksanaan MBG ditugaskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga koordinasi lintas tingkatan pemerintahan menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraannya.

Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional

Lebih lanjut, Koster menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap agenda pembangunan manusia yang menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menilai MBG merupakan instrumen strategis untuk menekan angka stunting, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Program ini selaras dengan visi pembangunan Bali yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi. Kami akan memastikan setiap anak di Bali memperoleh haknya atas gizi yang layak," tegas Koster.

Pihaknya juga meminta masyarakat tidak mudah termakan narasi yang membangun kesan permusuhan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut Koster, dinamika koordinasi teknis merupakan hal lazim dalam penyelenggaraan program berskala nasional, dan tidak semestinya dipolitisir menjadi persoalan kepercayaan.

Koordinasi Dengan Badan Gizi Nasional

Terkait langkah teknis, Koster mengatakan pemerintah provinsi telah menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan percepatan penyiapan dapur SPPG di sejumlah wilayah. Rapat koordinasi telah digelar untuk menyamakan persepsi mengenai standar keamanan pangan, kelayakan bangunan, serta keterlibatan petani dan pelaku usaha mikro lokal dalam rantai pasok program.

"Kami menginstruksikan semua kepala dinas terkait, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan, untuk aktif mendampingi tim BGN. Setiap kendala lapangan harus segera dilaporkan dan diselesaikan," ungkap Koster.

Gubernur juga menekankan pentingnya pelibatan produk pangan lokal Bali, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan rakyat, agar program sekaligus memberdayakan ekonomi desa. Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan prinsip pembangunan yang berlandaskan nilai kearifan lokal daerah.

Penegasan Implementasi Di Bali

Menutup keterangan persnya, Koster meminta seluruh jajaran birokrasi daerah menindaklanjuti arahan pendukungan program secara konkret dan terukur. Ia berpesan agar publik menilai komitmen pemerintah provinsi dari hasil kerja nyata di lapangan, bukan dari tudingan yang beredar di ruang digital.

"Bali tidak akan menjadi tempat program ini gagal. Kami siap menjadi contoh pelaksanaan terbaik Makan Bergizi Gratis bagi daerah lain," pungkas Koster.

Sampai berita ini disusun, belum tersedia konfirmasi resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai tanggapan atas pernyataan Gubernur Bali dimaksud. Pemantauan di lapangan menunjukkan proses penyiapan layanan pemenuhan gizi di sejumlah titik tetap berlangsung dengan pendampingan aparat pemerintah daerah.