Kemenpar Siapkan Lahan Poltekpar NHI Bandung demi Percepatan Sekolah Rakyat

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan sebagian areal Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai lahan pembangunan Sekolah Rakyat. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan berasrama gratis bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem serta rentan secara sosial.

Dukungan itu disampaikan setelah serangkaian komunikasi antarkementerian/lembaga mengenai kesiapan lahan bagi program prioritas nasional bidang pendidikan. Kemenpar menyatakan kampus Poltekpar NHI Bandung akan tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai perguruan tinggi kedinasan di bidang pariwisata, sementara sebagian areal disiapkan untuk kebutuhan pembangunan satuan pendidikan baru.

“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Penyiapan sebagian lahan kampus merupakan keputusan strategis Kemenpar agar program nasional ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar pejabat Kementerian Pariwisata dalam keterangan resmi di Bandung.

Pihak kementerian menegaskan bahwa penetapan penggunaan lahan dilakukan melalui mekanisme koordinasi teknis dengan instansi terkait, termasuk pengurusan izin serta penyesuaian tata ruang. Seluruh proses, demikian ditegaskan, akan mengacu pada ketentuan pengelolaan barang milik negara yang berlaku bagi kementerian/lembaga.

Kontribusi Lahan bagi Program Prioritas Nasional

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan secara sosial. Penyelenggaraannya menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bermutu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan.

Kehadiran satuan pendidikan di lingkungan kampus Poltekpar NHI Bandung memberikan sejumlah keuntungan teknis, antara lain tersedianya fasilitas penunjang, aksesibilitas jalan yang baik, serta kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Kabupaten Bandung. Dayeuhkolot merupakan kawasan dengan dinamika perkembangan pesat sehingga dipandang strategis untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Dalam rapat koordinasi yang membahas kesiapan pelaksanaan program, para pihak menyepakati bahwa penyiapan lahan menjadi tahap awal sebelum konstruksi bangunan dimulai. Tahapan berikutnya mencakup pemetaan kebutuhan ruang belajar, asrama, serta sarana penunjang kegiatan belajar-mengajar bagi calon peserta didik.

Sekolah Rakyat dan Pemerataan Akses Pendidikan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, negara berkewajiban memprioritaskan anggaran pendidikan guna meningkatkan mutu layanan pembelajaran di seluruh wilayah. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani secara memadai.

Model pendidikan berasrama yang diterapkan dirancang memberikan layanan menyeluruh, mulai dari proses pembelajaran formal hingga pembinaan karakter dan keterampilan hidup. Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan semacam ini tidak dikenakan biaya karena pembiayaan dibebankan kepada anggaran negara.

“Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tidak dapat menunggu. Setiap hari yang berlalu berarti menunda kesempatan anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tegas pejabat Kementerian Pariwisata.

Keputusan alokasi lahan oleh Kemenpar juga menunjukkan pola kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program pendidikan. Kementerian yang tidak langsung mengampu urusan pendidikan tetap dapat berkontribusi melalui dukungan infrastruktur, sehingga target pemerataan layanan pendidikan dapat dicapai lebih cepat.

Koordinasi Antarinstansi dan Tahapan Lanjutan

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kemenpar bersama instansi terkait akan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan batas areal yang dialokasikan serta kesiapan prasarana dasar. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan teknis.

Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung juga dilakukan untuk memastikan aspek perizinan serta konektivitas jalan menuju lokasi pembangunan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi syarat utama agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan target waktu yang ditetapkan.

Mengenai jadwal, pihak kementerian menyatakan seluruh tahapan akan diupayakan selesai sesuai kalender yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga satuan pendidikan dapat mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran yang direncanakan. Pemantauan dan evaluasi berkala akan dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas penggunaan lahan maupun anggaran.

Dengan ditetapkannya lahan kampus Poltekpar NHI Bandung sebagai lokasi pembangunan, Kemenpar menyatakan komitmennya turut serta dalam agenda nasional penguatan pendidikan. Langkah ini sekaligus menegaskan peran kementerian nonpengampu urusan pendidikan dalam mendukung kebijakan lintas sektor yang telah ditetapkan pemerintah.