Pemerintah Butuh Investasi US$73 Miliar untuk Wujudkan PLTS 100 GW

Pemerintah menetapkan kebutuhan investasi sebesar US$73 miliar atau setara Rp1.143 triliun untuk merealisasikan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Rencana penggalangan dana tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara peluncuran sekaligus peletakan batu pertama program yang diselenggarakan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

Dalam paparannya di hadapan Presiden serta sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, Bahlil menjelaskan bahwa nilai investasi tersebut merupakan komponen utama dalam struktur pembiayaan program. Ia menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti hasil kajian tersebut dengan penetapan tahapan pembangunan yang dijalankan secara bertahap hingga seluruh kapasitas terpasang tercapai.

“Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar atau setara dengan Rp1.143 triliun lebih,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pidato peluncuran program PLTS 100 GW di Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

Menurut Bahlil, program berskala besar ini ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama penguatan kedaulatan energi nasional. Kehadiran kapasitas surya sebesar 100 GW dinilai dapat menggeser dominasi pembangkit berbahan bakar fosil dalam bauran pembangkitan listrik secara bertahap.

Acara peluncuran dan peletakan batu pertama di Jembrana ditetapkan sebagai titik awal implementasi program sebelum perluasan ke wilayah lain di Indonesia. Pemerintah menyatakan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung masif dalam beberapa tahun ke depan.

Efisiensi Subsidi Rp73,9 Triliun dan 5,52 Juta Lapangan Kerja

Pemerintah memproyeksikan program ini memberikan dampak ekonomi yang luas bagi negara maupun masyarakat. Bahlil menyatakan penghematan subsidi energi yang dapat diraih mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Angka tersebut, menurutnya, diperoleh dari berkurangnya beban APBN akibat penyediaan energi yang semakin didominasi sumber terbarukan.

Di bidang ketenagakerjaan, program 100 GW diproyeksikan menyerap sekitar 5,52 juta tenaga kerja. Bahlil menilai angka tersebut mencerminkan besarnya efek berganda sektor energi surya terhadap perekonomian, mulai dari tahap konstruksi, operasional, hingga pengembangan industri pendukung.

Potensi Penurunan Emisi 140 Juta Ton CO2 per Tahun

Dari sisi lingkungan hidup, pemerintah menghitung potensi penurunan emisi karbon yang dihasilkan program mencapai 140 juta ton CO2 setiap tahun. Perhitungan tersebut menjadi salah satu dasar penetapan program sebagai langkah strategis pencapaian komitmen mitigasi perubahan iklim nasional.

“Penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” ujar Bahlil Lahadalia dalam acara tersebut.

Nilai ekonomi karbon senilai Rp6,31 triliun itu menunjukkan bahwa pengembangan energi surya tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga membuka ruang keuntungan finansial melalui mekanisme nilai karbon yang tengah dibangun pemerintah.

Penetrasi Listrik Surya hingga Tingkat Desa

Selain pembangunan pembangkit skala besar, pemerintah menyiapkan skema penetrasi energi surya ke wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Salah satu bentuk konkret yang ditetapkan adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) per desa pada sejumlah daerah prioritas.

“Daerah-daerah, desa-desa yang selama ini belum ada listrik kita akan penetrasi dengan program 100 GW dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan arah kebijakan tersebut sejalan dengan amanat percepatan elektrifikasi desa. Melalui integrasi antara program 100 GW dan program listrik masuk desa, pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia memperoleh akses listrik yang andal.

Mengurangi Ketergantungan pada Pembangkit Solar

Pengembangan energi surya juga diarahkan untuk menekan operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Bahlil mengungkapkan masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik tenaga solar yang hingga kini beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran kapasitas surya dalam jumlah besar, menurut Menteri ESDM, dipercaya mampu mengurangi beban operasional pembangkit-pembangkit tersebut secara bertahap. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya restrukturisasi sistem pembangkitan listrik nasional menuju bauran energi yang lebih rendah emisi.

Pemerintah menegaskan pelaksanaan program PLTS 100 GW akan ditindaklanjuti secara konsisten dalam beberapa tahun mendatang. Dengan dukungan investasi, efisiensi subsidi, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan emisi yang telah dihitung, program ini ditetapkan sebagai agenda strategis nasional dalam transisi energi.