Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa, lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965, merupakan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yang kembali terpilih untuk masa jabatan kedua 2025-2030. Perempuan kelahiran Kota Pahlawan ini menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, sebelum melanjutkan ke jenjang formal di SMP Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 5 Surabaya. Khofifah menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Sejak usia muda, ia telah aktif dalam kepemimpinan, tercatat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama sejak tahun 2000 hingga saat ini, posisi yang memperkuat basis konstituensinya di kalangan nahdliyin.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Khofifah dimulai dari kampus, saat ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan memimpin Korps HMI-Wati. Perjalanan panjang di dunia politik membawanya menjadi anggota DPR RI selama lima periode. Ia pertama kali terpilih pada 1992 dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa pada era reformasi. Puncak kariernya di eksekutif dimulai sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Sosial, posisi yang diembannya hingga 2018 sebelum mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sepanjang kariernya, Khofifah dikenal sebagai politisi yang lintas partai dan konsisten memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan serta perlindungan sosial. Pada 2024, ia berhasil mempertahankan kursi Gubernur Jawa Timur setelah memenangkan kontestasi dengan dukungan koalisi besar partai politik dan tokoh masyarakat.

Kinerja dan Program Unggulan

Kepemimpinan Khofifah di periode pertama ditandai dengan sejumlah capaian signifikan dan program inovatif yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Visi "Jawa Timur Bangkit" yang diusungnya bersama wakil gubernur diterjemahkan ke dalam aksi nyata lintas sektor. Program unggulan yang menjadi andalan antara lain:

• Jatim Sejahtera: Program pengentasan kemiskinan yang menggabungkan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,79 persen pada akhir 2024.
• Jatim Cerdas: Kebijakan pendidikan yang mencakup beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas guru, dan rehabilitasi sarana pendidikan di daerah pinggiran. Salah satu turunannya adalah program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana (SKMSS) yang telah membiayai pendidikan ribuan mahasiswa.
• Jatim Agro: Strategi penguatan sektor pertanian melalui penyediaan bibit unggul, perbaikan jaringan irigasi, dan pendampingan petani milenial. Program ini mendorong Jawa Timur mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan nasional dengan surplus beras yang konsisten.
• Pembangunan Infrastruktur Merata: Peningkatan konektivitas di wilayah selatan Jawa Timur seperti Jalur Lintas Selatan, pembangunan bendungan, serta pengembangan kawasan industri halal di Sidoarjo dan sekitarnya.

Di sektor kesehatan, program Jatim Sehat berfokus pada penanganan stunting yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di Jawa Timur dari 23,5 persen pada 2021 menjadi 17,2 persen di akhir 2024, melampaui target nasional. Khofifah juga mendorong transformasi layanan publik melalui aplikasi Jatim Digital Service yang mengintegrasikan perizinan, pengaduan, dan layanan kependudukan dalam satu platform.

"Kita ingin Jawa Timur tidak hanya bangkit secara ekonomi, tetapi juga menjadi provinsi yang adil dan merata pembangunannya. Tidak boleh ada warga yang tertinggal, baik di wilayah tapal kuda, pulau-pulau kecil, maupun Madura," ujar Khofifah dalam pidato pelantikannya untuk periode kedua di awal 2025.

Tantangan dan Harapan

Meski banyak capaian yang diakui, masa jabatan kedua Khofifah dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih agresif. Wilayah selatan seperti Pacitan, Trenggalek, dan sebagian Malang Selatan masih tertinggal dalam akses infrastruktur dan layanan dasar. Dinamika politik menjelang tahun 2026 juga memunculkan wacana penguatan otonomi khusus untuk Pulau Madura yang menuntut perhatian serius dari pemerintah provinsi. Di sektor lingkungan, ancaman krisis iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan potensi bencana hidrometeorologi memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih tangguh dan adaptif.

Harapan besar tertuju pada kemampuan Khofifah menjawab tantangan struktural tersebut dalam dua tahun pertama periode keduanya. Sebagai gubernur perempuan pertama di Jawa Timur dan pemimpin berlatar belakang pesantren, Khofifah diharapkan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dan memperkuat harmoni sosial. Pengamat politik menilai bahwa keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan mengelola koalisi partai yang luas, menjaga momentum reformasi birokrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia memiliki peran vital dalam peta ekonomi nasional, dan kepemimpinan Khofifah menjadi salah satu kompas arah pembangunan di ujung timur Pulau Jawa.