Mensos Gus Ipul Buka MPLS di Sekolah Rakyat Sragen

Sragen — Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, meresmikan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada Senin, 14 Juli 2025. Kegiatan ini menandai dimulainya tahun ajaran baru bagi ratusan siswa dari keluarga prasejahtera yang menjadi sasaran program pendidikan gratis Kementerian Sosial.

Dalam sambutannya, Mensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata negara hadir untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara dan berkualitas. “Hari ini kita buktikan, tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa sekolah hanya karena faktor ekonomi. Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, berhak atas masa depan yang lebih baik,” ujar Gus Ipul di hadapan 324 siswa baru serta para orang tua yang memadati aula utama sekolah.

Target 200 Sekolah Rakyat pada 2026

Pembangunan Sekolah Rakyat di Sragen merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan Kemensos pada awal 2025. Berdasarkan data yang dirilis Biro Perencanaan Kemensos, hingga pertengahan Juli 2025 telah berdiri 47 Sekolah Rakyat di 12 provinsi dengan total peserta didik mencapai 12.870 siswa. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga akhir 2026, dengan prioritas wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) dan kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Kepala Sekolah Rakyat Sragen, Dra. Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pada tahun ajaran ini pihaknya menerima 324 siswa jenjang SD dan SMP. “Seluruh siswa kami bebas biaya, mulai dari seragam, buku, alat tulis, hingga makan siang bergizi. Semuanya ditanggung negara melalui anggaran Kemensos yang dikelola langsung oleh sekolah,” jelasnya. Sri Wahyuni menambahkan, MPLS akan berlangsung selama lima hari dengan materi pengenalan lingkungan sekolah, penanaman nilai-nilai karakter, serta bimbingan motivasi belajar.

Penekanan pada Pendidikan Karakter

MPLS di Sekolah Rakyat dirancang berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, karena mengintegrasikan pendampingan psikososial dan penguatan karakter moderat sejak hari pertama. Gus Ipul menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam membentuk generasi yang tangguh secara mental dan bermoral. “Anak-anak kita tidak hanya butuh kecerdasan akademik. Mereka perlu karakter, etos kerja, dan rasa percaya diri untuk melawan stigma kemiskinan. Di Sekolah Rakyat, kami bangun semuanya secara bersamaan,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan MPLS meliputi sesi pengenalan guru dan fasilitas sekolah, permainan kelompok untuk menumbuhkan kerja sama, serta talkshow singkat bersama tokoh inspiratif lokal. Hari pertama juga diisi dengan penanaman pohon secara simbolis oleh Gus Ipul bersama perwakilan siswa, sebagai lambang semangat tumbuh dan berkembangnya pendidikan inklusif di Kabupaten Sragen.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, yang turut hadir dalam pembukaan, menyatakan dukungan penuh pemda terhadap keberadaan Sekolah Rakyat. “Kami bersyukur Sragen dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan. Program ini sangat strategis karena langsung menyasar anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan daerah bisa berjalan lebih terpadu,” ujarnya.

Dukungan dan Harapan Jangka Panjang

Kemensos mencatat, dari total 324 siswa baru, sebanyak 87% berasal dari keluarga peserta PKH, 10% dari keluarga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan sisanya merupakan anak yatim piatu binaan panti asuhan mitra. Dengan basis data terpadu kesejahteraan sosial, Kemensos memastikan bahwa sasaran program tepat sesuai peruntukan.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyerahkan secara simbolis paket perlengkapan sekolah kepada lima perwakilan siswa, serta menandatangani prasasti peresmian MPLS tahun ajaran 2025/2026. Dalam penutup sambutannya, Mensos kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan Sekolah Rakyat hingga mampu menjangkau 500.000 anak dari keluarga miskin pada tahun 2029. “Ini bukan sekadar program seremonial. Ini adalah ikhtiar besar bangsa untuk menuntaskan ketidakadilan akses pendidikan. Saya minta semua pihak mengawal bersama,” tandasnya.