Gubernur DKI Tinjau Pembangunan Embung Kebagusan Jakarta Selatan

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung progres pembangunan Embung Kebagusan yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pengendalian banjir berjalan sesuai target waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Pramono menyatakan bahwa pembangunan embung menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah provinsi dalam mengurangi risiko genangan di wilayah selatan ibu kota. Ia menegaskan bahwa keberadaan embung tidak hanya berfungsi sebagai penampung air, tetapi juga sebagai instrumen konservasi sumber daya air yang berkelanjutan.

"Embung ini kami pastikan selesai sesuai jadwal, karena fungsinya sangat vital untuk menampung limpasan air dari kawasan sekitar," tegas Pramono di lokasi proyek.

Fungsi Strategis Embung bagi Pengendalian Banjir

Berdasarkan pemaparan teknis dalam peninjauan itu, Embung Kebagusan dirancang untuk menampung debit air dari saluran-saluran drainase di sekitarnya sebelum dialirkan secara terkendali ke badan air penerima. Kapasitas tampung tersebut ditetapkan melalui kajian rekayasa yang memperhitungkan curah hujan maksimum serta karakteristik topografi wilayah Jakarta Selatan.

Pramono menuturkan bahwa pembangunan embung merupakan bagian dari pendekatan terpadu yang mencakup normalisasi saluran, pembangunan pompa, serta penataan kawasan resapan. Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antarperangkat daerah dan instansi terkait.

Ia juga menyinggung bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan sejumlah lokasi prioritas pembangunan embung dan kolam retensi di berbagai wilayah. Penetapan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan titik rawan genangan yang diperbarui secara berkala oleh dinas terkait.

Penegasan Komitmen terhadap Target Penyelesaian

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur meminta jajaran perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan tanpa mengabaikan mutu konstruksi. Ia menyatakan bahwa keterlambatan satu komponen dapat berdampak pada kinerja keseluruhan sistem pengendalian air di kawasan tersebut.

"Saya minta tidak ada pekerjaan yang molor. Setiap tahapan harus dilaporkan secara transparan, termasuk kendala di lapangan," ujar Pramono.

Pramono menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek infrastruktur sumber daya air. Evaluasi itu, lanjutnya, akan melibatkan tim teknis independen agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Menindaklanjuti peninjauan tersebut, ia menginstruksikan agar koordinasi dengan pemerintah kota administrasi dan kelurahan diperkuat, terutama dalam hal pembebasan lahan dan penataan lingkungan sekitar embung. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penentu kelancaran pelaksanaan proyek.

Dampak yang Diharapkan bagi Warga Sekitar

Pramono menyatakan bahwa keberadaan Embung Kebagusan diharapkan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, yakni pengurangan risiko genangan dan penyediaan ruang terbuka hijau. Ia menilai bahwa perencanaan kawasan embung perlu memperhatikan aspek estetika serta fungsi sosial agar dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas publik yang aman.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mengawal pemeliharaan embung pascapembangunan agar fungsinya tetap optimal dalam jangka panjang. Pemeliharaan tersebut mencakup pengerukan berkala, perawatan pintu air, serta pemantauan kualitas air.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa pendekatan serupa akan diterapkan pada sejumlah proyek pengendalian banjir lain di wilayah Jakarta. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi telah menyusun kerangka kerja yang mengintegrasikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial dalam setiap perencanaan proyek.

Di akhir peninjauan, Gubernur menekankan pentingnya disiplin anggaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan setiap program pembangunan. Ia menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi dalam menjalankan amanah publik.