Gubernur Dedi Mulyadi Kritik Keamanan Lemah di Waduk Jatiluhur

Purwakarta — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kecaman keras terhadap manajemen Perum Jasa Tirta II pada Senin (27/7) setelah seorang petugas keamanan Bendungan Jatiluhur ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol. Peristiwa nahas yang merenggut nyawa Sukirman (45), satpam yang bertugas di area waduk, dinilai sebagai puncak dari lemahnya sistem pengawasan di infrastruktur vital nasional. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian, Gubernur menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai sangat memperihatinkan.

"Saya benar-benar tidak habis pikir. Bendungan sebesar dan sepenting Jatiluhur, yang melayani kebutuhan air baku jutaan warga serta pasokan listrik Jawa-Bali, ternyata minim pengawasan. Ini kelalaian manajemen yang sangat serius,"

Kronologi Penemuan Jenazah di Area Terpencil

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Kepolisian Resor Purwakarta, jasad Sukirman pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya pada pukul 05.30 WIB di tepi waduk sektor 4, area yang relatif terpencil dan jarang dilalui kendaraan patroli. Korban, yang diketahui berdinas malam itu, ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kedua tangan diborgol di punggung. Tidak ditemukan kartu identitas atau alat komunikasi di lokasi, sementara luka-luka di tubuh korban mengindikasikan adanya upaya perlawanan sebelum akhirnya tenggelam.

Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, AKBP Iman Setiadi, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. "Kami menemukan indikasi bahwa korban bukan hanya tenggelam, tetapi ada dugaan kuat penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kami sedang menelusuri sejumlah rekaman keamanan yang tersedia, meskipun sangat terbatas," jelasnya dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Mapolres.

Ketiadaan CCTV Jadi Sorotan Tajam

Gubernur Dedi Mulyadi secara spesifik menyorot ketiadaan Closed-Circuit Television (CCTV) di sepanjang akses menuju lokasi kejadian. Menurutnya, untuk sebuah objek vital nasional yang diamanatkan pengelolaannya kepada Perum Jasa Tirta II berdasarkan Peraturan Pemerintah, standar keamanan seharusnya sudah mencakup sistem pengawasan elektronik 24 jam yang terintegrasi. Faktanya, hanya terdapat dua unit CCTV di area bendungan utama, itupun dengan kondisi satu unit dilaporkan rusak sejak awal tahun 2026.

"Dulu kita selalu bicara soal ancaman sabotase dan terorisme. Sekarang, anggota kita sendiri yang jadi korban. Bagaimana bisa area dengan risiko tinggi seperti ini kosong dari pantauan kamera? Ini bukan sekadar soal hubungan industrial, tapi masuk dalam ranah keamanan negara,"

Kritik tersebut diperkuat oleh temuan DPRD Jawa Barat dalam kunjungan kerja bulan lalu yang mencatat bahwa alokasi dana pemeliharaan dan peningkatan keamanan di Perum Jasa Tirta II pada tahun anggaran 2026 belum sepenuhnya tercairkan untuk program digitalisasi pengawasan. Hal ini dinilai sebagai pembiaran yang berujung pada fatalitas.

Tuntutan Audit Manajemen dan Reformasi Keamanan

Menindaklanjuti peristiwa ini, Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh lingkungan Perum Jasa Tirta II. Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk terlibat, mengingat aspek transportasi air di waduk yang bersinggungan dengan keamanan pengelola.

Dalam forum Rapat Pleno yang diselenggarakan dadakan bersama jajaran direksi Perum Jasa Tirta II di Gedung Sate, Bandung, Gubernur menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, audit eksternal terhadap protokol keamanan yang hasilnya harus diserahkan dalam waktu 14 hari kerja. Kedua, penghitungan ulang kebutuhan personel keamanan bersenjata di setiap sektor vital. Ketiga, pembentukan posko keamanan terpadu selama 24 jam yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan modern, termasuk pemasangan 20 titik CCTV baru di area bendungan dan jalur aksesnya.

"Keputusan ini bersifat mengikat. Jika dalam dua minggu tidak ada progres signifikan, saya tidak akan segan-segan merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk melakukan perombakan direksi,"

Respon Manajemen dan Langkah Selanjutnya

Sementara itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Bambang Istianto, dalam keterangan tertulisnya menyatakan belasungkawa mendalam serta berkomitmen untuk mengusut tuntas penyebab insiden. Ia mengakui adanya kelemahan dalam sistem keamanan yang selama ini mengandalkan patroli manusia tanpa didukung teknologi memadai. "Kami akan segera menindaklanjuti seluruh arahan Pak Gubernur. Proses pengadaan dan instalasi CCTV sudah masuk dalam tahap percepatan," ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kegeraman publik dan serikat pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II, Wawan Hermawan, menuntut agar standar keamanan tidak hanya berhenti pada retorika. "Setiap tahun anggaran keamanan selalu dipangkas dengan alasan efisiensi. Ini bukan soal anggaran lagi, ini soal nyawa kawan kami. Kami berharap ada sanksi tegas bagi yang lalai," katanya.

Dengan disahkannya instruksi gubernur ini, seluruh mata kini tertuju pada implementasi cepat yang dijanjikan. Kasus yang menewaskan Sukirman menjadi pengingat pahit bahwa keamanan pekerja garda depan di infrastruktur strategis tidak boleh dipandang sebelah mata. Publik menanti, apakah reformasi keamanan di Bendungan Jatiluhur akan benar-benar terwujud atau kembali menjadi wacana di tengah tekanan.