Gibran: Pembangunan Infrastruktur Harus Berikan Manfaat Nyata

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur yang digelontorkan negara wajib menghadirkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Infrastruktur Nasional di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

"Pembangunan infrastruktur bukan sekadar seremoni peletakan batu pertama atau laporan serapan anggaran. Saya ingin setiap jalan, jembatan, bendungan, dan pelabuhan yang dibangun benar‑benar bisa dirasakan langsung oleh rakyat, menurunkan biaya logistik, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal," tegas Gibran dalam arahannya.

Bukan Sekadar Fisik, Tetapi Dampak Ekonomi

Gibran meminta jajarannya mengubah paradigma evaluasi proyek. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan bukan lagi panjang jalan yang diaspal atau jumlah unit yang diresmikan, melainkan seberapa besar penghematan waktu tempuh, penurunan harga barang di daerah, dan peningkatan investasi yang muncul setelah infrastruktur rampung.

Wakil Presiden menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang hingga kini belum memberikan dampak signifikan. Ia meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PUPR melakukan audit manfaat secara berkala. "Jangan sampai ada jalan tol yang sepi, pelabuhan yang under-utilized, atau bendungan yang airnya tidak diairi ke sawah. Semua harus punya business case dan social return yang jelas," ucapnya.

Dalam rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, serta para gubernur se‑Indonesia itu, Gibran juga menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas Evaluasi Manfaat Infrastruktur di bawah kendali Sekretariat Wakil Presiden. Tim ini bertugas memetakan proyek PSN yang sudah beroperasi dan menilai apakah target manfaatnya tercapai.

Integrasi Antar Moda dan Konektivitas Daerah

Gibran menekankan pentingnya sinergi antar moda transportasi agar konektivitas tidak berhenti di titik tertentu. Ia memberi contoh pembangunan Pelabuhan Patimban yang harus terhubung langsung dengan jalan tol dan jalur kereta api logistik. "Tidak ada gunanya pelabuhan megah kalau kontainer menumpuk karena akses darat tidak siap. Perencanaan harus terintegrasi dari hulu," katanya.

Secara khusus, Wakil Presiden menyoroti konektivitas di kawasan Indonesia Timur. Ia menyebut pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) jangan sampai mengabaikan perbaikan bandara perintis di Papua dan Nusa Tenggara. "Kita tidak ingin terkesan mewah di satu titik, tetapi daerah lain masih terputus. Pemerataan harus jadi prinsip utama," imbuh Gibran.

Ia juga meminta kementerian terkait mempercepat penyelesaian Jalur Kereta Api Trans‑Sulawesi dan Jembatan Batam‑Bintan dengan tetap memastikan studi kelayakan yang transparan. Proyek‑proyek tersebut, kata Gibran, sudah lama dinanti masyarakat dan harus rampung sesuai tenggat yang disepakati.

Penggunaan Komponen Lokal dan Kemitraan Swasta

Agar pembangunan menghadirkan manfaat berganda, Gibran mengingatkan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan bahan baku lokal. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian yang mewajibkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek infrastruktur. "Baja, semen, aspal, sampai alat berat harus sebanyak mungkin dari industri nasional. Ini akan menghidupkan pabrik‑pabrik kita dan menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Wakil Presiden juga mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek‑proyek yang layak secara finansial. Menurutnya, keterbatasan APBN jangan menjadi alasan mandeknya pembangunan. "Kita sudah memiliki PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Libatkan swasta secara profesional dan pastikan proses lelangnya bersih," tegas Gibran.

Ia memberi lampu hijau bagi pemerintah daerah untuk mengajukan proyek KPBU asalkan memiliki jaminan pengembalian investasi yang jelas dan tidak membebani APBD di kemudian hari. Pemda diminta tidak hanya menggantungkan proyek pada dana alokasi khusus, melainkan aktif menawarkan peluang kepada investor.

Target 2025 dan Transparansi Data

Di penghujung rapat, Gibran memaparkan target bahwa setidaknya 15 proyek PSN prioritas harus sudah beroperasi penuh pada triwulan keempat tahun 2025. Proyek‑proyek itu meliputi bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang tersebar di 12 provinsi.

Dia memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indikator capaian manfaat secara daring setiap bulan. "Masyarakat berhak tahu apakah uang negara yang sudah dikeluarkan benar‑benar mengubah hidup mereka. Buka data, tampilkan dashboard yang mudah diakses publik," ujarnya.

Gibran menutup rapat dengan pesan agar seluruh pemangku kepentingan meninggalkan mental proyek selesai secara administrasi, tetapi minim dampak. "Bapak Presiden Joko Widodo telah meletakkan fondasi infrastruktur yang kuat. Tugas kita memastikan fondasi itu benar‑benar menjadi lompatan kemajuan Indonesia, bukan sekadar konstruksi beton yang hanya memeriahkan laporan," pungkasnya.