Gempa NTT Guncang Labuan Bajo, Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Tanggap Darurat

Gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Senin (15/1) pukul 14.35 Wita dirasakan hingga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dan menimbulkan kepanikan di kalangan wisatawan mancanegara yang berada di kawasan destinasi prioritas nasional tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan episentrum gempa terletak di darat pada kedalaman 10 kilometer, dengan jarak 45 kilometer arah barat laut Kota Kupang, sementara data sementara menunjukkan tidak terdapat potensi tsunami akibat peristiwa tersebut.

Dampak Gempa di Kawasan Pariwisata

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang berpotensi menimbulkan kerusakan bangunan di wilayah dekat episentrum. Di Labuan Bajo, getaran gempa dirasakan dalam kategori III hingga IV skala Mercalli, mengakibatkan wisatawan yang sedang berada di area dermaga dan hotel berbintang berhamburan keluar bangunan. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa ini.

Dampak psikologis terhadap sektor pariwisata cukup signifikan. Sebanyak 120 wisatawan asal Prancis, Jerman, dan Belanda yang menginap di sejumlah resor di Kecamatan Komodo dilaporkan mengalami kepanikan. Manajemen resor setempat segera mengevakuasi tamu ke titik kumpul darurat yang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat menambahkan bahwa seluruh aktivitas tur ke Pulau Padar dan Pulau Rinca untuk sementara dihentikan guna menindaklanjuti protokol keselamatan yang berlaku.

Rapat Koordinasi Penanganan Bencana

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi tanggap darurat di Ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur pada Senin malam. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTT tersebut dihadiri oleh perwakilan BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian Daerah NTT, Kodim 1602 Ende, serta unsur Fraksi dari berbagai partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT. Dalam rapat, status tanggap darurat bencana gempa bumi untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya disahkan sebagai dasar penyaluran anggaran darurat.

"Kami telah menetapkan keputusan untuk mengaktifkan posko utama penanganan gempa di Labuan Bajo dan Kupang secara serentak. Seluruh satuan kerja perangkat daerah diminta melaporkan data kerusakan infrastruktur dalam waktu 24 jam ke depan," ujar Wakil Gubernur NTT dalam keterangan resmi usai Rapat Koordinasi.

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi NasDem di DPRD Provinsi NTT menyatakan kesepakatan politik untuk mengalokasikan dana tak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung operasi tanggap darurat. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam forum Pleno gabungan yang berlangsung secara darurat sebelum Rapat Koordinasi eksekutif-legislatif dimulai. Ketua Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan adanya proses birokratis yang berbelit dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Keputusan Penanganan dan Koordinasi Fraksi

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, Keputusan Gubernur NTT ditetapkan pada Selasa (16/1) dini hari, yang antara lain menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Keputusan tersebut juga memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT untuk menindaklanjuti pendistribusian logistik darurat, tenda, dan kebutuhan medis ke Labuan Bajo melalui jalur darat dan laut. Selain itu, Keputusan Gubernur tersebut menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk meninjau kembali kelayakan seluruh bangunan sekolah yang berada di zona rawan gempa.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam konferensi pers di Jakarta menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk mengirimkan tim assessment ke Labuan Bajo. Tim tersebut akan mengevaluasi kerusakan bangunan dan menentukan apakah perlu adanya perpanjangan status tanggap darurat. Suharyanto menambahkan bahwa pihaknya telah mengaktifkan sistem peringatan dini di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai langkah antisipasi gempa susulan yang mungkin terjadi.

"Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penanganan dampak gempa di NTT. Kami telah menginstruksikan seluruh satuan kerja di bawah koordinasi BNPB untuk bersiaga dan memastikan tidak ada warga maupun wisatawan yang terabaikan," tegas Kepala BNPB.

Di tingkat legislatif, DPRD Provinsi NTT merencanakan menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada Rabu (17/1) untuk membahas penanganan darurat bencana. Dalam rapat tersebut, seluruh Fraksi akan menyampaikan pandangan umum fraksi terkait alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketua DPRD Provinsi NTT menyatakan bahwa hasil Pleno pimpinan dewan telah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Khusus Bencana yang akan mengawal implementasi kebijakan penanganan gempa secara transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo mulai berangsur normal meskipun sejumlah wisatawan memilih membatalkan jadwal kunjungan ke destinasi Taman Nasional Komodo. Pihak Bandara Komodo juga menegaskan bahwa seluruh fasilitas bandara beroperasi normal dan tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus berjaga di titik-titik vital untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pasca gempa.