Gempa M 7,7 Guncang NTT dan Terasa Kuat Hingga Makassar

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (27/8/2024) sekitar pukul 21.30 Wita. Guncangan yang berlangsung dalam durasi yang cukup lama tersebut tidak hanya dirasakan di episentrum, melainkan juga terasa hingga Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Selayar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa pusat gempa berada di darat dengan kedalaman dangkal, sehingga implikasi kerusakan potensial menjadi perhatian utama pemerintah daerah maupun pusat.

Dampak Guncangan di Berbagai Wilayah

Warga di wilayah Mbay melaporkan guncangan yang kuat dan berkepanjangan, yang menyebabkan kepanikan serta mendorong sejumlah warga untuk mengungsi ke titik-titik kumpul yang lebih aman. Di Makassar, yang berjarak ratusan kilometer dari episentrum, getaran gempa tetap terasa signifikan di beberapa lantai bangunan tinggi. Warga di Kepulauan Selayar juga menyatakan bahwa guncangan terasa jelas, meskipun hingga saat ini belum ada laporan kerusakan infrastruktur yang substantif dari kedua wilayah tersebut.

BMKG mencatat bahwa gempa berkekuatan M 7,7 merupakan gempa besar yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi struktur bangunan vital dan fasilitas umum. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar menyatakan bahwa timnya telah melakukan pemeriksaan cepat terhadap gedung-gedung pemerintahan dan rumah sakit setelah guncangan mereda. Sementara itu, di NTT, aparat keamanan dan relawan gabungan diturunkan untuk memastikan tidak ada korban jiwa akibat reruntuhan bangunan di sekitar wilayah Mbay.

Rapat Koordinasi dan Keputusan Penanganan

Dalam rapat yang digelar pada Rabu (28/8/2024) dini hari, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi darurat untuk menindaklanjuti kejadian gempa tersebut. Dalam rapat tersebut disahkan sejumlah keputusan operasional, termasuk pengaktifan posko darurat di Kabupaten Nagekeo dan penempatan logistik untuk warga yang memerlukan evakuasi. Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang memimpin Rapat Koordinasi tersebut, menegaskan bahwa seluruh dinas terkait harus berstatus siaga dan melaporkan perkembangan setiap enam jam sekali.

"Kami telah menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Seluruh Fraksi di DPRD Provinsi NTT juga telah menyatakan dukungannya terhadap pengalokasian anggaran darurat untuk penanganan korban dan rehabilitasi fasilitas publik," ujar Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam keterangan resmi usai Rapat Koordinasi.

Di tingkat nasional, Kepala BMKG menyatakan bahwa pihaknya terus memantau aktivitas sesar aktif di sekitar Flores dan Sulawesi. Beliau menegaskan bahwa gempa susulan masih berpotensi terjadi, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap berada di luar bangunan yang retak atau rusak. Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Daerah, juga menyatakan kesiapannya untuk mengoordinasikan bantuan antarprovinsi jika diperlukan penanganan lebih lanjut.

Respons Legislatif dan Evaluasi Kebijakan

Di Makassar, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pleno luar biasa pada Rabu siang untuk menindaklanjuti laporan dampak gempa yang terasa di wilayah mereka. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang memimpin rapat pleno tersebut, menyatakan bahwa Fraksi-Fraksi di dewan telah sepakat membentuk pansus bencana gempa untuk mengawal distribusi bantuan dan memastikan alokasi anggaran rehabilitasi berjalan transparan. Rapat pleno tersebut juga menghasilkan rekomendasi agar pemerintah daerah segera melakukan audit struktural terhadap bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas kesehatan.

"Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Partai NasDem dalam rapat pleno tadi pagi secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan gubernur dalam menangani dampak gempa. Kami meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi dan mengacu pada data resmi BMKG serta BNPB," tegas Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan usai rapat pleno.

Pemerintah Kota Makassar menyatakan bahwa tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diturunkan ke seluruh kecamatan untuk melakukan pendataan cepat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota berwenang menetapkan status siaga bencana sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Wali Kota Makassar menegaskan bahwa keputusan untuk membuka posko-posko kesehatan di beberapa kelurahan telah disahkan dalam rapat koordinasi tingkat kota pada Rabu pagi.

Hingga berita ini diturunkan, proses pendataan kerusakan dan korban jiwa masih terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan. Masyarakat di wilayah NTT, Sulawesi Selatan, dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap gempa susulan dan mengikukan arahan resmi dari aparat penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam berbagai keputusan rapat koordinasi maupun rapat pleno terkait.