Menko Polhukam Minta Baintelkam Susun Rencana Tajam Pilkada 2024

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto meminta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri membuat perencanaan yang tajam untuk mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Permintaan itu disampaikan Hadi dalam arahannya kepada jajaran Baintelkam Polri di Jakarta. Menko Polhukam menegaskan bahwa kualitas perencanaan intelijen menjadi salah satu penentu kelancaran seluruh tahapan Pilkada yang dijadwalkan berlangsung serentak pada 27 November 2024 di 545 daerah, terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Dalam kesempatan itu, Hadi menyatakan bahwa perencanaan yang diminta bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rencana operasional yang tajam, terukur, dan dapat diimplementasikan di lapangan. Ia menekankan pentingnya penyusunan skenario penanganan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam jalannya setiap tahapan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Dalam perencanaan tersebut, Baintelkam diminta mengidentifikasi aktor, modus, dan dampak dari setiap potensi gangguan agar langkah pencegahan serta penanganan dapat disusun secara proporsional. Menko Polhukam mengingatkan agar seluruh potensi gangguan diantisipasi jauh sebelum tahapan krusial berlangsung.

Pemetaan Kerawanan dan Deteksi Dini

Hadi meminta Baintelkam Polri memperkuat fungsi deteksi dini dan peringatan dini atas berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Menko Polhukam menyatakan bahwa pemetaan kerawanan harus dilakukan secara menyeluruh dan presisi, mencakup aspek politik, sosial, hingga potensi sengketa hasil pemilihan. Data intelijen yang akurat, menurut Hadi, akan menjadi dasar bagi aparat keamanan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat di setiap daerah.

Selain itu, Hadi menegaskan pentingnya pengumpulan informasi dari lapangan secara berkesinambungan. Ia mengingatkan bahwa dinamika politik lokal dapat berubah dengan cepat, sehingga perencanaan intelijen harus bersifat dinamis dan terus diperbarui mengikuti perkembangan situasi. Jajaran Baintelkam juga diminta membangun sinergi dengan satuan kewilayahan Polri agar informasi yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi aktual di masyarakat.

Sinergi Antarl embaga dan Netralitas Aparatur

Dalam arahannya, Hadi menekankan perlunya sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah dalam pengamanan Pilkada. Menko Polhukam meminta Baintelkam berkoordinasi erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menyamakan persepsi terhadap potensi kerawanan. Koordinasi lintas lembaga tersebut dinilai penting agar penanganan gangguan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.

Hadi juga menyoroti isu netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pilkada. Menko Polhukam menegaskan bahwa seluruh aparatur negara wajib menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Pelanggaran netralitas, kata Hadi, dapat memicu gesekan di tengah masyarakat dan merusak kredibilitas penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, deteksi dini atas potensi pelanggaran tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan intelijen yang diminta. Ia meminta pengawasan internal diperketat guna memastikan tidak ada oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya selama tahapan Pilkada berlangsung.

Antisipasi Politik Uang, Hoaks, dan Sengketa

Dalam kesempatan yang sama, Hadi mengingatkan Baintelkam untuk mengantisipasi praktik politik uang, penyebaran berita bohong atau hoaks, serta kampanye bermuatan SARA yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menko Polhukam menyatakan bahwa potensi gangguan tersebut kerap meningkat menjelang hari pemungutan suara, sehingga langkah pencegahan harus disiapkan sejak dini. Ia meminta seluruh temuan intelijen disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadi menambahkan, perencanaan yang tajam juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi sengketa hasil pemilihan yang dapat memicu ketegangan di daerah. Menko Polhukam menegaskan bahwa seluruh pihak harus menaati mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang, sehingga setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Komitmen Kawal Pilkada hingga Tuntas

Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 hingga tuntas. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Pilkada merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk aparat keamanan, penyelenggara, pengawas, peserta pemilihan, dan masyarakat. Dengan perencanaan intelijen yang tajam, Hadi optimistis seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

Sementara itu, jajaran Baintelkam Polri disebutkan akan menindaklanjuti arahan Menko Polhukam dengan menyusun rencana operasional intelijen secara lebih rinci. Perencanaan tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik kerawanan di masing-masing daerah serta perkembangan situasi hingga pelaksanaan pemungutan suara pada November 2024.