Erick Thohir Dorong Transparansi Pemilihan Pimpinan Organisasi Pemuda

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam setiap proses pemilihan kepemimpinan organisasi kepemudaan di Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai langkah preventif guna mencegah munculnya dualisme kepengurusan yang selama ini kerap menjadi persoalan klasik di tubuh organisasi pemuda.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membahas tata kelola organisasi kepemudaan nasional. Menurutnya, mekanisme pemilihan yang terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga organisasi merupakan fondasi utama bagi terciptanya kepemimpinan yang legitimate dan diakui seluruh pihak.

"Transparansi dalam pemilihan pimpinan organisasi kepemudaan bukan hanya soal prosedur, tetapi menyangkut masa depan kepemimpinan generasi muda kita. Jika prosesnya terbuka dan akuntabel, potensi dualisme kepengurusan dapat ditekan sejak awal," tegas Erick Thohir di Jakarta.

Menurutnya, dualisme kepengurusan yang muncul pasca kongres atau musyawarah nasional kerap berdampak luas, mulai dari terhambatnya program kerja, hilangnya kepercayaan publik, hingga potensi konflik internal yang berkepanjangan. Kondisi tersebut, lanjut dia, sangat merugikan karena organisasi pemuda seharusnya menjadi wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi penerus bangsa.

Mekanisme Pemilihan Harus Sesuai Aturan Organisasi

Erick Thohir menyatakan, seluruh organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah pembinaan Kemenpora wajib mengikuti mekanisme pemilihan yang berlandaskan pada aturan internal organisasi masing-masing. Ia meminta agar setiap tahapan, mulai dari penjaringan calon, verifikasi peserta, hingga pemungutan suara, dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran dewan pembina dan dewan penasihat organisasi dalam memastikan proses pemilihan berjalan sesuai koridor. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sengketa kepengurusan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi sebelum dibawa ke ranah hukum.

"Kami mendorong setiap organisasi kepemudaan menempuh mekanisme penyelesaian internal terlebih dahulu. Keputusan yang dihasilkan melalui proses transparan akan jauh lebih kuat dan diterima semua pihak," ujar Erick Thohir.

Dalam rapat tersebut, Kemenpora menetapkan sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya penyusunan panduan tata kelola organisasi kepemudaan yang mencakup standar proses pemilihan kepemimpinan. Panduan tersebut diharapkan menjadi acuan bersama bagi seluruh organisasi dalam menyelenggarakan musyawarah atau kongres.

Pencegahan Dualisme Kepengurusan sebagai Prioritas

Menurut Erick Thohir, pencegahan dualisme kepengurusan telah menjadi perhatian serius Kemenpora dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencatat sejumlah organisasi kepemudaan sempat mengalami perpecahan akibat perselisihan hasil pemilihan yang tidak terselesaikan secara internal. Kondisi itu, imbuhnya, turut berdampak pada terganggunya program pembinaan pemuda di daerah.

Ia menegaskan, Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak akan mengintervensi urusan internal organisasi, namun berkepentingan memastikan setiap organisasi yang menerima dukungan dan fasilitasi negara menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, bantuan dan program pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

"Kami tidak masuk ke ranah internal organisasi. Tugas kami memastikan bahwa organisasi kepemudaan yang bermitra dengan pemerintah menjalankan tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel," jelas Erick Thohir.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus organisasi kepemudaan untuk menjadikan momentum musyawarah nasional sebagai sarana konsolidasi, bukan ajang perpecahan. Menurutnya, persatuan di tubuh organisasi pemuda merupakan prasyarat utama dalam menyiapkan generasi muda yang berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi dan Pembinaan Generasi Muda

Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir menekankan bahwa Kemenpora akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan dalam program pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat. Ia menilai, organisasi pemuda memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun karakter generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan harus dibangun atas dasar saling percaya dan komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Kepemimpinan yang dihasilkan dari proses pemilihan yang transparan, ujarnya, akan lebih mudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga internasional.

Erick Thohir berharap, dengan penerapan transparansi yang konsisten, organisasi kepemudaan di Indonesia dapat menjadi teladan dalam menjalankan praktik demokrasi internal yang sehat. Hal itu, tuturnya, sejalan dengan semangat reformasi tata kelola organisasi publik dan swasta yang terus digaungkan pemerintah.

"Organisasi pemuda adalah laboratorium kepemimpinan. Jika di sana demokrasi berjalan transparan dan damai, maka kader-kader terbaik bangsa akan lahir dari proses yang sehat dan terpercaya," pungkas Erick Thohir.