DTSEN Disepakati Jadi Rujukan Bersama, BPS Uraikan Makna Desil

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ditetapkan sebagai rujukan bersama seluruh kementerian dan lembaga dalam perencanaan serta evaluasi program pemerintah. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi lintas instansi di Jakarta, yang sekaligus digunakan BPS untuk menguraikan pengertian desil sebagai metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam paparan resminya, BPS menyatakan DTSEN dibangun sebagai basis data terintegrasi yang memadukan informasi sosial dan ekonomi dari berbagai sumber administrasi pemerintahan. Seluruh data tersebut diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat tercermin secara mutakhir, sehingga penetapan sasaran program dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

"DTSEN dirancang menjadi satu pintu rujukan data sosial dan ekonomi nasional. Melalui pemutakhiran berkelanjutan, ketepatan sasaran program pemerintah diharapkan semakin meningkat," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat tersebut.

Keputusan menjadikan DTSEN sebagai rujukan bersama dinilai menjadi titik penting dalam penyelarasan data pemerintah. Sebelumnya, sejumlah kementerian dan lembaga mengelola basis data secara terpisah sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi penerima manfaat maupun kekeliruan sasaran. Dengan satu rujukan tunggal, proses verifikasi diharapkan berjalan lebih efisien dan akuntabel.

Landasan Hukum dan Tata Kelola Data

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang telah disahkan pemerintah, BPS ditetapkan sebagai pengelola utama sistem tersebut. Lembaga statistik itu menindaklanjuti amanat tersebut dengan mengintegrasikan data kependudukan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga indikator ekonomi rumah tangga yang bersumber dari berbagai instansi.

Hasil sensus dan survei yang dilakukan BPS turut menjadi pelengkap basis data. Integrasi ini dimaksudkan agar profil masyarakat tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga diverifikasi silang dengan pengukuran statistik yang berpegang pada standar metodologi yang diakui.

Dalam tata kelolanya, BPS menegaskan seluruh pengolahan data dilakukan dengan menjunjung prinsip kerahasiaan serta pelindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan. Akses terhadap data dibatasi hanya untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi program yang sah.

Pengertian Desil dan Penerapannya

Terkait istilah yang banyak diperbincangkan publik, BPS menjelaskan bahwa desil adalah pembagian populasi menjadi sepuluh kelompok dengan jumlah anggota sama besar. Pengelompokan dilakukan setelah data diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan kondisi ekonomi terendah hingga tertinggi.

Desil 1 mencakup 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 mencakup 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Kelompok-kelompok di antaranya tersusun bertingkat hingga sepuluh kelompok terbentuk secara proporsional.

Metode ini digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat program perlindungan sosial, seperti bantuan pangan, bantuan tunai bersyarat, hingga subsidi energi. Dengan klasifikasi desil, alokasi anggaran diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi negara.

"Desil merupakan alat klasifikasi, bukan label yang bersifat permanen. Posisi rumah tangga dalam desil dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan secara berkala," jelas Amalia.

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Koordinasi

Sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat menyatakan siap menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menyelaraskan regulasi teknis di lingkup masing-masing. Sinkronisasi mencakup mekanisme verifikasi dan validasi lapangan, penanganan pengaduan masyarakat, serta evaluasi berkala atas keakuratan data.

Pemerintah juga menetapkan bahwa setiap penyaluran program wajib merujuk pada DTSEN sebagai acuan awal, sebelum dilakukan pemeriksaan ulang di tingkat daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan kesenjangan antara data administrasi dan kondisi riil masyarakat di lapangan.

BPS menyatakan pemutakhiran data akan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melibatkan pemerintah daerah dalam pengumpulan informasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan perubahan kondisi ekonomi keluarga melalui kanal resmi sebagai bagian dari siklus pembaruan data.

Dengan ditetapkannya DTSEN sebagai rujukan bersama, pemerintah menyatakan perencanaan dan evaluasi program sosial-ekonomi nasional akan berjalan di atas fondasi data yang sama. Konsistensi rujukan tunggal itu diyakini memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran serta memastikan manfaat program sampai kepada kelompok sasaran yang tepat.