Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tetapkan Transformasi Kawasan Blok M Rampung 2029

Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Pramono Anung secara resmi meluncurkan rancangan induk transformasi kawasan Blok M fase pamungkas (ultimate) di Jakarta Selatan pada Selasa, dengan target penyelesaian infrastruktur secara menyeluruh ditetapkan rampung pada tahun 2029 mendatang.

Langkah strategis tersebut diambil guna menindaklanjuti agenda penataan kawasan perkotaan terpadu berbasis transit, sekaligus merespons dinamika pemindahan ibu kota negara berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menuntut transformasi Jakarta menjadi pusat ekonomi global berskala internasional.

Keputusan peremajaan ruang kota ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi penataan tata ruang wilayah yang dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi, serta para perencana kota di Balai Kota Jakarta.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa revitalisasi Blok M tidak sekadar perbaikan tampilan fisik permukaan, melainkan penataan struktural berskala penuh untuk menciptakan ekosistem ruang publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi hingga dekade mendatang," ujar Pramono Anung saat memberikan taklimat resmi.

Rancangan Induk Tata Ruang dan Landasan Regulasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa pembiayaan dan rencana teknis proyek jangka panjang ini akan disahkan melalui mekanisme penganggaran bertahap yang disinkronisasikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sinergi lintas sektor diperkuat guna menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam setiap tahapan konstruksi fisik kawasan.

Kawasan Blok M, yang memiliki luas intervensi perencanaan lebih dari 20 hektare, diposisikan sebagai laboratorium penataan ruang modern Jakarta Selatan. Dokumen perencanaan penataan menegaskan pentingnya konsolidasi aset pemerintah daerah dan optimalisasi ruang terbuka publik yang selama ini terfragmentasi oleh laju mobilitas komersial swasta.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta dalam rapat pemaparan teknis menyatakan bahwa penyusunan cetak biru fase pamungkas tersebut telah melalui kajian daya dukung lingkungan serta analisis dampak lalu lintas secara terperinci. Hal ini dirancang agar penataan kawasan tidak mengganggu stabilitas aktivitas komersial yang telah beroperasi selama beberapa dekade di pusat perbelanjaan dan titik transit legendaris ibu kota tersebut.

Lima Pilar Transformasi Kawasan Berbasis Transit

Transformasi menyeluruh kawasan Blok M bertumpu pada lima konsep utama perubahan tata ruang yang dirancang secara terintegrasi:

Pertama, penguatan interkoneksi antarmoda transportasi umum tanpa hambatan. Konsep ini memadukan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, halte Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta, dan terminal bus eksisting ke dalam satu simpul transfer terpadu dengan jalur pedestrian beratap (covered walkway) standar internasional.

Kedua, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan koridor ramah pejalan kaki. Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan luasan area resapan air dan tutupan kanopi pohon rindang guna mereduksi efek pulau panas perkotaan (urban heat island) di sepanjang koridor Jalan Falatehan, Jalan Melawai, dan Jalan Mahakam.

Ketiga, modernisasi sentra komersial dan penataan sektor informal berbasis zonasi tertata. Revitalisasi ini mengintegrasikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem ritel formal tanpa mengikis identitas ekonomi kerakyatan dan sejarah kuliner lokal kawasan Blok M.

Keempat, penerapan prinsip Transit-Oriented Development (TOD) melalui pemanfaatan ruang vertikal secara optimal. Tata ruang baru membuka ruang bagi fasilitas publik terpadu, hunian berkepadatan tinggi yang terjangkau, serta zona perkantoran ramah energi.

Kelima, preservasi nilai historis kawasan dan penyediaan panggung ekspresi kebudayaan urban generasi muda. Penataan tetap mempertahankan elemen cagar budaya peninggalan era pengembangan kota satelit Kebayoran Baru rancangan Mohammad Soesilo pada akhir era 1940-an, sembari memperluas ruang interaksi kreatif komunal masyarakat urban modern.

Pengawasan Legislatif dan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran

Rencana penuntasan transformasi Blok M pada tahun 2029 tersebut turut menuai perhatian jajaran legislatif di Kebon Sirih. Sejumlah Fraksi di DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan umum mengenai alokasi anggaran belanja modal yang harus dikelola secara akuntabel, efisien, dan transparan.

Dalam sidang Pleno pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran, pimpinan dewan menegaskan perlunya keterlibatan skema kemitraan strategis, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), agar beban pembiayaan tidak bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta semata.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa tahapan lelang perencanaan dan pembebasan hak pengelolaan lahan tertentu akan diselesaikan pada periode awal tahun berjalan, sebelum pengerjaan konstruksi terpadu fisik dimulai secara masif pada semester kedua tahun depan.