DPRD Surabaya Dorong Optimalisasi Ribuan Aset Daerah Lewat Digitalisasi

Rapat koordinasi mengenai pengelolaan aset daerah menjadi sorotan utama dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya menyampaikan desakan agar Pemerintah Kota Surabaya segera menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan seluruh aset daerah yang dimiliki.

Desakan Digitalisasi Aset di Tengah Penurunan Dana

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong urgensi optimalisasi aset daerah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah kota untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih efisien dan transparan. Melalui sistem digitalisasi, pengelolaan ribuan aset milik Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan akuntabel.

"Kami mendorong pemkot untuk segera menerapkan digitalisasi aset demi terciptanya transparansi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah," tegas salah satu anggota dewan dalam rapat pleno tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam forum resmi yang melibatkan seluruh perwakilan fraksi di lingkungan DPRD Surabaya.

Potensi Optimalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD

Surabaya memiliki ribuan aset daerah yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Selama ini, pencatatan dan pemantauan aset masih menghadapi berbagai kendala administratif yang menghambat potensi pendapatan daerah. Dengan penerapan digitalisasi, pemerintah kota dapat melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh aset, mulai dari tanah, bangunan, hingga aset bergerak lainnya.

Digitalisasi memungkinkan identifikasi aset yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Pemerintah kota dapat menganalisis potensi ekonomi dari setiap aset, termasuk peluang sewa, kerja sama pengelolaan, atau penjualan aset yang tidak produktif. Pendekatan ini dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Transparansi Pengelolaan Menjadi Prioritas

Selain aspek pendapatan, transparansi pengelolaan aset juga menjadi perhatian serius dari legislator Surabaya. Sistem digitalisasi memungkinkan publik untuk mengakses informasi mengenai kondisi dan pemanfaatan aset daerah secara langsung. Hal ini akan memperkuat mekanisme pengawasan dari masyarakat dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.

"Transparansi adalah kunci utama dalam pengelolaan aset daerah. Dengan sistem digital, setiap masyarakat dapat memantau bagaimana aset mereka dikelola," lanjut anggota dewan tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen dewan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Rapat pleno yang berlangsung di gedung DPRD Surabaya tersebut juga membahas mekanisme implementasi yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dewan meminta agar segera dibentuk tim lintas sektor yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk merancang sistem digitalisasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan digital yang telah ada.

Timeline Penerapan Jadi Pertimbangan Utama

DPRD Surabaya menekankan bahwa waktu merupakan faktor krusial dalam implementasi digitalisasi aset. Mengingat kondisi keuangan daerah yang menghadapi tantangan akibat penurunan dana, pemerintah kota tidak dapat menunda proses ini lebih lama lagi. Dewan meminta agar rencana implementasi dapat diajukan dalam waktu dekat untuk dibahas bersama seluruh stakeholder terkait.

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam sidang, tercatat ribuan aset bergerak dan tidak bergerak yang memerlukan pencatatan ulang serta pemetaan sistematis. Tanpa sistem yang memadai, potensi pendapatan dari optimalisasi aset akan terus terabaikan. Pemerintah kota diharapkan dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dari legislator demi kemajuan pengelolaan keuangan daerah Surabaya.