Komisi X DPR Desak Evaluasi Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru UsaiOTT KPK di Unsoed

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Desakan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan di Universitas Jenderal Soedirman yang melibatkan dugaan korupsi dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Kronologi OTT KPK di Unsoed

Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Februari 2026 melakukan Operasi Tangkap Tangan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait penerimaan mahasiswa baru. Penyidik KPK menemukan indikasi permainan harga dan manipulasi data dalam proses seleksi yang seharusnya berlangsung secara objektif dan transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di Unsoed melibatkan jaringan yang mencakup pihak internal kampus maupun pihak luar. KPK menduga terdapat kolusi antara oknum di lingkungan universitas dengan calo yang menjanjikan kelulusan seleksi kepada calon mahasiswa dan orang tua mereka. Nilai suap yang mengalir dalam praktik ini mencapai ratusan juta rupiah.

DPR Minta Tata Kelola Dibenahi

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menegaskan bahwa kejadian di Unsoed harus menjadi pelajaran bagi seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Menurut politikus dari daerah pemilihan NTB ini, kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem tata kelola penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus masih lemah dan rentan disalahgunakan.

Kami dari Komisi X DPR RI sangat menyesalkan terjadinya praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Ini jelas merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi. Kami minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh PTN untuk segera mengevaluasi sistem mereka, kata Lalu Hadrian di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 6 Februari 2026.

Komisi X yang membidangi pendidikan ini meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan audit terhadap prosedur operasional standar penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri. Evaluasi ini diharapkan mampu menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Prioritas

Dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan kampus dan Kemendikbud, Komisi X menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses seleksi mahasiswa baru. Sistem yang terbuka dan dapat diawasi secara ketat akan meminimalkan potensi penyimpangan.

Senator Jakarta ini juga mendorong agar seluruh perguruan tinggi negeri menerapkan sistem penerimaan yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi. Penggunaan platform digital yang terpusat dan diawasi secara langsung oleh Kemendikbud serta KPK dinilai dapat mengurangi ruang gerak praktik korupsi. Selain itu, pelibatan masyarakat dan媒体 dalam proses pengawasan juga dianggap penting untuk menjaga integritas seleksi.

Komisi X DPR menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus di Unsoed dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. legislator juga berkomitmen untuk mendorong revisi regulasi yang memperkuat sanksi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan pendidikan tinggi.

Kami tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dalam dunia pendidikan. Kalau ada yang bermain-main dengan masa depan mahasiswa, kami akan proses secara hukum, tegas Lalu Hadrian menutup percakapan dengan awak media.