DPRD Dorong Perbaikan Infrastruktur Tambak Medokan Ayu Demi Ketahanan Pangan

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan apresiasi terhadap langkah strategis Pemerintah Kota dalam mempercepat pembenahan akses distribusi di kawasan pertambakan Medokan Ayu. Inisiatif ini dinilai krusial dalam memperkuat rantai pasok pangan daerah sekaligus menopang visi nasional di sektor ketahanan pangan.

Infrastruktur Sebagai Tulang Punggung Produksi

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa jalur distribusi yang memadai merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan sektor perikanan tambak. Tanpa akses transportasi yang andal, hasil produksi para petambak berisiko mengalami penurunan nilai akibat keterlambatan pengiriman dan tingginya biaya logistik. “Perbaikan akses ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi langsung terhadap kesejahteraan petambak dan stabilitas pasokan ikan di Surabaya,” ujar Fathoni dalam keterangannya, Selasa (15/7/2026).

Kawasan Medokan Ayu selama ini dikenal sebagai salah satu sentra tambak produktif di Surabaya Timur. Namun, keterbatasan infrastruktur jalan kerap menjadi kendala serius yang menghambat mobilitas kendaraan pengangkut hasil panen. Kondisi ini mendorong DPRD untuk terus mendorong alokasi anggaran perbaikan yang memadai dalam pembahasan APBD.

Keselarasan dengan Program Nasional

Fathoni juga menyoroti keterkaitan erat antara pembenahan akses tambak di Medokan Ayu dengan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto. Presiden menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki tanggung jawab untuk memastikan ekosistem produksi pangannya berfungsi optimal, mulai dari hulu hingga hilir.

“Apa yang dikerjakan Pemkot Surabaya sejalan dengan semangat yang digariskan Presiden Prabowo. Kami di DPRD akan memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambah Fathoni. Ia menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merealisasikan target ketahanan pangan yang telah ditetapkan di tingkat pusat.

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah mengalokasikan sejumlah paket pekerjaan untuk peningkatan jalan lingkungan dan jembatan di sekitar kawasan tambak. Langkah ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh distribusi hingga tiga puluh persen, sehingga kesegaran produk tetap terjaga saat tiba di pasar.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pengamat ekonomi perikanan dari Universitas Airlangga, Dr. Hari Suprapto, menilai bahwa perbaikan akses distribusi tambak akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Biaya operasional petambak dapat ditekan, margin keuntungan meningkat, dan harga jual di tingkat konsumen berpotensi lebih stabil. “Infrastruktur yang baik mengurangi inefisiensi sekaligus membuka peluang ekspansi pasar,” jelasnya.

Di sisi lain, masyarakat petambak menyambut positif perhatian yang diberikan Pemkot dan DPRD. Salah satu petambak senior, H. Mochtar, mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun mereka berjuang melawan kondisi jalan rusak yang kerap membuat hasil panen ikan bandeng dan udang terlambat dikirim. “Kalau akses bagus, kami bisa lebih cepat mengirim ke pelanggan. Kualitas ikan tetap prima, pembeli pun puas,” katanya.

DPRD Surabaya menargetkan pengawasan ketat terhadap realisasi proyek perbaikan akses ini dalam tahun anggaran berjalan. Komisi C yang membidangi pembangunan akan melakukan peninjauan lapangan secara berkala guna memastikan spesifikasi teknis terpenuhi dan waktu penyelesaian sesuai kontrak. Fathoni menambahkan, transparansi dalam pelaksanaan proyek menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petambak dan masyarakat sekitar.

Dengan rampungnya perbaikan akses distribusi ini, Surabaya diharapkan semakin kokoh sebagai kota yang tidak hanya unggul di sektor jasa dan perdagangan, tetapi juga memiliki fondasi ketahanan pangan yang kuat dan mandiri. Dukungan penuh dari DPRD menjadi sinyal politik positif bahwa agenda pembangunan pangan menjadi prioritas bersama, melampaui sekat-sekat partai politik.