BPA Gelar Pameran Aset Pemulihan, Perkuat Akuntabilitas Kejaksaan

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan, Kuntadi, membuka secara resmi gelaran BPA Fair di Kantor BPA Kejaksaan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Pameran ini menjadi etalase transparansi atas hasil kerja pemulihan kerugian negara oleh institusi yang dipimpinnya.

Menampilkan Jejak Pemulihan

BPA Fair dirancang sebagai ruang publik untuk memperlihatkan konkretnya aset-aset yang berhasil dikembalikan kepada negara melalui pendekatan pidana maupun perdata. Dalam sambutannya, Kuntadi menegaskan bahwa pameran ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. "Kami ingin setiap warga negara melihat langsung bahwa setiap rupiah yang berhasil kami selamatkan benar-benar kembali untuk kepentingan publik," ujar Kuntadi di hadapan undangan yang hadir.

Ruang pameran dipenuhi beragam barang bukti dan aset yang telah berkekuatan hukum tetap untuk disita atau dirampas negara. Mulai dari kendaraan mewah, properti bernilai ratusan miliar, hingga logam mulia dan surat berharga, semuanya dipajang dengan informasi nilai dan asal perkara. Data yang dihimpun di lokasi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, BPA berhasil memulihkan kerugian negara senilai Rp23,7 triliun, meningkat 34 persen dibanding capaian tahun sebelumnya.

Transformasi Pola Kerja

Dalam paparannya, Kuntadi menjelaskan perubahan fundamental cara kerja BPA. Lembaga ini tidak lagi hanya mengandalkan penelusuran konvensional, melainkan telah mengintegrasikan pendekatan intelijen keuangan dan kerja sama internasional yang lebih agresif. "Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan 12 lembaga sejenis di kawasan Asia Pasifik dan Eropa pada kuartal pertama 2026 ini," ungkapnya. Perjanjian tersebut memungkinkan pelacakan aset tersangka yang disembunyikan di luar yurisdiksi Indonesia secara lebih cepat dan efisien.

Salah satu pencapaian yang dipamerkan adalah keberhasilan penyitaan kapal tanker milik korporasi terpidana kasus minyak dan gas bumi yang disembunyikan di perairan Singapura. Kapal tersebut telah berhasil dilelang dan hasilnya masuk ke rekening kas negara per Maret 2026. Ini menjadi preseden penting bahwa upaya menyembunyikan aset di luar negeri bukan lagi strategi yang aman.

Inovasi Lelang dan Kolaborasi

Di sudut lain BPA Fair, pengunjung disuguhkan simulasi sistem lelang elektronik terbaru yang dikembangkan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sistem ini memangkas birokrasi dan mempercepat proses penjualan aset yang mudah rusak atau menyusut nilainya. Kuntadi mengklaim bahwa rata-rata waktu lelang sejak penetapan status sita eksekusi kini hanya 67 hari kerja, berkurang tajam dari sebelumnya yang bisa melebihi 180 hari.

BPA juga menjalin koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan untuk memotong aliran dana haram sejak dini. Kolaborasi ini menghasilkan pemblokiran preventif hingga Rp4,2 triliun sepanjang Januari-April 2026, sebelum dana tersebut sempat dialihkan ke rekening asing. "Pencegahan adalah puncak dari pemulihan. Jangan sampai uang negara lari dulu baru kita kejar," tegasnya.

Dukungan Regulasi dan Politik

Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan menjadi senjata pamungkas yang diandalkan BPA. Aturan ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun pemiliknya belum dipidana, asalkan bukti permulaan cukup. Kuntadi melaporkan bahwa sejak beleid diundangkan, telah diajukan 38 gugatan perampasan aset ke pengadilan negeri dengan total nilai objek perkara Rp9,8 triliun. Dari jumlah itu, 22 perkara telah diputus dan dikabulkan seluruhnya.

Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam sinkronisasi kelembagaan. "Kami masih kerap menghadapi benturan kewenangan dengan kementerian teknis, khususnya dalam pengelolaan aset yang belum memiliki status hukum tetap. Butuh regulasi turunan yang lebih taktis," katanya, seraya berharap Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU tersebut segera terbit.

Respon Publik dan Langkah Depan

BPA Fair yang berlangsung selama tiga hari ini terbuka untuk umum tanpa biaya, sebagai bagian dari strategi edukasi dan transparansi. Sejumlah akademisi dan aktivis antikorupsi yang hadir memberikan apresiasi, meskipun beberapa mengingatkan agar pameran ini tidak menjadi sekadar panggung pencitraan. Kuntadi menanggapi dengan menyatakan bahwa pihaknya akan menerbitkan laporan audit berkala yang dapat diakses melalui laman resmi BPA setiap triwulan.

Ke depan, BPA menargetkan pembentukan satuan tugas khusus pemulihan aset terpidana kasus lingkungan hidup dan kehutanan, yang selama ini kerap luput dari penelusuran. Kuntadi optimistis target pemulihan tahun 2026 yang dipatok senilai Rp31 triliun dapat tercapai dengan percepatan digitalisasi dan penguatan kerja sama multilateral.

Dengan digelarnya BPA Fair, publik mendapatkan gambaran lebih jelas bahwa upaya pemulihan aset bukan lagi sekadar narasi, melainkan kerja nyata yang terukur dan terus ditingkatkan. Transparansi ini diharapkan memperkuat legitimasi Kejaksaan di mata masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi.