Djamari Chaniago Ungkap Strategi Cegah Asap Karhutla ke Negara Tetangga

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan komitmen pemerintah mencegah penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke wilayah negara tetangga. Penegasan itu disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, yang dihadiri jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Polri.

Djamari menyatakan penanganan karhutla tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan bencana domestik, melainkan juga isu keamanan dan hubungan luar negeri. Menurutnya, asap lintas batas berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, sebagaimana pernah terjadi pada peristiwa kabut asap besar tahun 2015 dan 2019.

"Kita tidak boleh membiarkan asap dari karhutla menyebar ke negara tetangga. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional," kata Djamari dalam keterangannya.

Strategi Deteksi Dini dan Pemadaman Terpadu

Menko Polkam menjelaskan strategi pencegahan difokuskan pada tiga lapis penanganan, yakni deteksi dini, pemadaman cepat, dan penegakan hukum. Deteksi dini dilakukan melalui pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit yang datanya dibagikan secara berkala kepada pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla, terutama di Sumatra dan Kalimantan.

Pada tahap pemadaman, pemerintah mengerahkan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) serta pengeboman air (water bombing) menggunakan helikopter yang dioperasikan BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara. Djamari menekankan respons pemadaman harus dilakukan dalam hitungan jam sejak titik api terdeteksi agar kebakaran tidak meluas ke kawasan gambut yang sulit dipadamkan.

"Begitu ada titik api, harus langsung ditangani. Jangan menunggu api membesar karena biaya pemadaman akan jauh lebih mahal dibandingkan biaya pencegahan," ujarnya.

Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Dalam rapat koordinasi tersebut, Djamari juga menyoroti pentingnya peran gubernur, bupati, dan wali kota sebagai garda terdepan pengendalian karhutla. Ia meminta pemerintah daerah mengaktifkan posko siaga darurat sejak awal musim kemarau dan memastikan ketersediaan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.

Selain itu, Kemenko Polkam mendorong pelibatan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api serta pemberdayaan petani agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut Djamari, pendekatan kultural itu penting karena sebagian kebakaran bermula dari kegiatan pembukaan lahan tradisional yang tidak terkendali.

Dimensi Kerja Sama Regional

Dari sisi diplomasi, Djamari menegaskan Indonesia tetap berpegang pada komitmen ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Pemerintah, kata dia, membuka diri terhadap kerja sama teknis dengan negara tetangga, termasuk pertukaran data titik panas dan koordinasi pemadaman di wilayah perbatasan.

"Kita sudah meratifikasi kesepakatan ASEAN tentang asap lintas batas. Komitmen itu harus dijalankan dengan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar di atas kertas," tegasnya.

Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Terkait penegakan hukum, Menko Polkam meminta Polri dan Kejaksaan Agung menindak tegas korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Djamari menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi izin konsesi perusahaan yang wilayahnya berulang kali ditemukan titik api. Sanksi administratif hingga pencabutan izin, menurutnya, menjadi opsi yang terbuka bila ditemukan unsur kelalaian maupun kesengajaan.

Menutup keterangannya, Djamari menegaskan keberhasilan pencegahan karhutla menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah menjaga kualitas udara masyarakat sekaligus memelihara hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan langkah konkret di lapangan sebelum puncak musim kemarau tiba.