Dialog Strategis RI-Iran Perkuat Komitmen Perdamaian Regional

Teheran, Selasa (10/6/2025) – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi di kompleks Kementerian Luar Negeri Iran, Teheran, dalam kunjungan kerja resmi yang difokuskan pada dinamika keamanan kawasan dan tata kelola global. Kedua diplomat senior membahas secara mendalam eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya situasi kemanusiaan di Gaza, serta mempertegas perlunya penguatan solidaritas negara-negara Selatan Global dalam menghadapi unilateralisme. Pertemuan berlangsung tertutup selama hampir dua jam dan dilanjutkan dengan pernyataan pers bersama.

Dalam keterangannya, Sugiono menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendesak penghentian seluruh aksi kekerasan dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Jalur Gaza. “Indonesia mengajak Iran untuk bersama-sama memperjuangkan gencatan senjata permanen, akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan, serta dimulainya kembali proses politik menuju solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” ujar Sugiono. Ia menambahkan bahwa Jakarta memandang setiap upaya yang memperluas lingkup konflik ke kawasan lain sebagai ancaman serius terhadap stabilitas Timur Tengah dan perdamaian dunia.

Mendorong Gencatan Senjata dan Akses Kemanusiaan di Gaza

Pembahasan isu Palestina mendominasi sesi pertama dialog bilateral tersebut. Sugiono menyampaikan data terbaru dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang mencatat bahwa lebih dari 1,7 juta warga Gaza telah mengalami pengungsian berulang dengan tingkat kerawanan pangan akut. Dalam konteks ini, Indonesia menawarkan peningkatan kontribusi melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang tahun ini telah menerima suntikan dana segar dari Jakarta sebesar USD10 juta, naik tiga kali lipat dari komitmen sebelumnya. Iran, melalui pernyataan Araghchi, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan siap memfasilitasi jalur distribusi bantuan melalui koridor kemanusiaan yang didukung oleh Bulan Sabit Merah Iran.

“Kami mengapresiasi sikap Indonesia yang tegas dan tidak pernah goyah dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Komitmen ini sejalan dengan pandangan Tehran bahwa pendudukan harus diakhiri dan hak kembali bagi para pengungsi adalah prasyarat mutlak bagi perdamaian yang berkelanjutan,” kata Araghchi. Kedua menlu juga membahas perlunya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tingkat kepala negara guna merumuskan strategi kolektif yang lebih efektif menghadapi kebuntuan di Dewan Keamanan PBB.

Memperkuat Kerja Sama Bilateral di Bidang Ekonomi dan Energi

Di luar politik kawasan, Sugiono dan Araghchi sepakat mengakselerasi kerja sama ekonomi yang dinilai belum mencerminkan potensi sesungguhnya dari dua negara berpenduduk besar. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan RI, volume perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2024 mencapai USD989 juta, terkontraksi tipis akibat kendala pembayaran dan logistik yang ditimbulkan oleh sanksi ekonomi sepihak. Kedua menlu menetapkan target peningkatan menjadi USD2 miliar dalam lima tahun mendatang dengan mekanisme perdagangan alternatif yang sedang dimatangkan oleh tim teknis kedua kementerian.

Dalam sektor energi, Sugiono menyampaikan minat Pertamina untuk menjajaki impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) langsung dari National Iranian Oil Company (NIOC) dengan skema yang sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Araghchi menyambut positif sinyalemen itu dan menawarkan kemudahan investasi bagi perusahaan Indonesia di blok-blok migas Iran selatan. Selain energi, kedua pihak menjajaki kerja sama di bidang pangan, farmasi, dan industri halal, termasuk rencana pembentukan joint venture produksi vaksin dan obat-obatan yang akan diresmikan pada Forum Bisnis Indonesia-Iran yang dijadwalkan pada kuartal ketiga tahun ini di Jakarta.

Tata Kelola Global dan Reformasi Multilateralisme

Agenda ketiga yang menjadi perhatian serius kedua menlu adalah ketimpangan dalam arsitektur global dan kebutuhan mendesak akan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sugiono mengemukakan bahwa Indonesia dan Iran, sebagai anggota aktif Gerakan Non-Blok dan D-8, memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong demokratisasi dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan, khususnya menambah representasi negara berkembang. Dalam forum ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat posisi bersama menjelang KTT Masa Depan PBB yang akan digelar September mendatang.

“Tata kelola global yang inklusif bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. Kami tidak bisa menerima sistem yang melanggengkan dominasi segelintir negara atas nasib miliaran manusia di Selatan Global,” tegas Sugiono. Araghchi menimpali dengan menyoroti efektivitas sanksi ekonomi sepihak yang menurutnya melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan berkontribusi pada penderitaan warga sipil. Ia mencontohkan pembatasan akses Iran terhadap sistem keuangan internasional yang berdampak langsung pada kemampuan negara mengimpor bahan baku obat-obatan esensial.

Di akhir pertemuan, kedua menlu menandatangani sebuah nota kesepahaman tentang mekanisme konsultasi politik tahunan yang akan mencakup isu bilateral, regional, dan global. Mekanisme ini dijadwalkan dimulai pada kuartal pertama 2026 dengan pertemuan perdana di tingkat direktur jenderal. Sugiono juga mengulangi undangan kepada Araghchi untuk melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada akhir tahun ini, yang akan digunakan untuk meresmikan Forum Dialog Strategis Indonesia-Iran yang baru dibentuk. Pertemuan di Teheran ini menegaskan kembali peran aktif diplomasi Indonesia dalam menjembatani perbedaan dan mendorong solusi damai di tengah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks.

Baca juga:

• Bayern Munich Libas Barcelona, Gol Lucas Hernandez Jadi Awal Pesta
• BREAKING: Polisi Tes Urine Massal, Puluhan Pelaku Narkoba Diringkus