Desakan Sikap Tegas Indonesia Terhadap Gaza Menguat di Jakarta

JAKARTA, Apaberita — Seruan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih konkret dan tegas dalam merespons memburuknya situasi di Gaza disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional dalam sebuah pernyataan bersama di Jakarta, Senin (13/1/2025). Mereka menegaskan bahwa respons diplomatik yang selama ini ditempuh belum cukup untuk menghentikan agresi militer Israel yang telah menelan korban jiwa lebih dari 45.000 warga Palestina sejak Oktober 2023.

Pernyataan tersebut dibacakan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, serta sejumlah mantan duta besar dan aktivis kemanusiaan. Mereka bersepakat mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindaklanjuti desakan publik dengan kebijakan yang lebih progresif di forum bilateral, regional, dan multilateral.

Dua Tuntutan Utama

Dalam dokumen setebal tujuh halaman yang diserahkan kepada Kantor Staf Presiden, kelompok tokoh ini mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, penarikan Duta Besar Republik Indonesia di Tel Aviv untuk konsultasi tanpa batas waktu sebagai bentuk protes keras terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel. Kedua, penghentian seluruh bentuk kerja sama ekonomi strategis—termasuk perdagangan, investasi, dan wisata—yang secara tidak langsung dinilai memberikan legitimasi terhadap pendudukan.

“Ini bukan lagi soal solidaritas deklaratif. Indonesia harus berani memimpin di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk mendesak embargo senjata dan sanksi ekonomi terhadap Israel. Jika perlu, kita bentuk koalisi negara-negara selatan untuk mengajukan resolusi mengikat di Majelis Umum PBB,”

tegas Marty Natalegawa, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Haedar Nashir menambahkan, langkah kemanusiaan harus segera diakselerasi. Muhammadiyah bersama lembaga filantropi telah menggalang dana lebih dari Rp120 miliar, namun akses distribusi masih terhambat blokade. Ia mendesak pemerintah menggunakan kapal TNI AL atau menyewa kapal kargo untuk mengirim bantuan langsung ke Pelabuhan El-Arish, Mesir, sembari memperjuangkan pembukaan koridor kemanusiaan.

Momentum Diplomatik yang Harus Dimanfaatkan

Para tokoh menilai Indonesia memiliki momentum diplomatik yang besar. Keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2024–2025, posisi Ketua ASEAN tahun 2023 yang masih menyisakan warisan kepemimpinan, serta hubungan erat dengan negara-negara Teluk dapat menjadi pengungkit. Jusuf Kalla dalam orasi singkatnya mengingatkan bahwa Indonesia pernah sukses memediasi konflik internal Afghanistan pada 2018 dan menjadi penengah di Rakhine State, Myanmar.

“Kita punya rekam jejak diplomasi kemanusiaan. Jangan sia-siakan kepercayaan dunia. Gaza adalah ujian moral bagi kita sebagai bangsa yang konstitusinya mewajibkan penghapusan penjajahan di atas dunia,”

ujar Kalla yang juga mantan Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

Data terakhir dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip dalam pernyataan itu menyebutkan 45.361 warga meninggal, 70 persen di antaranya perempuan dan anak-anak. Lebih dari 1,9 juta penduduk—hampir seluruh populasi—hidup dalam kondisi pengungsian berulang dengan risiko kelaparan akut. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengklasifikasikan Gaza sebagai zona darurat pangan fase 5 (bencana) sejak awal Januari 2025.

Parlemen Didesak Ambil Sikap

Desakan serupa turut mengalir dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, dalam rapat koordinasi terpisah, mendorong pimpinan DPR segera mengesahkan resolusi bersama yang mengecam keras Israel dan meminta pemerintah menginisiasi pemutusan hubungan diplomatik oleh negara-negara ASEAN secara kolektif. “Kami sudah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Luar Negeri pekan depan. Kami ingin ada langkah yang terukur dan terjadwal, bukan sekadar pernyataan periodik,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pemerintah terus aktif di semua lini. Indonesia telah menyampaikan oral statement di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus “Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” dan menggandakan kontribusi ke UNRWA. Namun, para tokoh dalam pernyataan siang itu menilai langkah tersebut baru bersifat reaktif. Mereka menuntut Jakarta menjadi inisiator, bukan sekadar partisipan.

Pernyataan bersama ini rencananya akan ditindaklanjuti dengan audiensi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada pekan ketiga Januari, serta serangkaian diskusi publik di lima kota besar. Koalisi tokoh ini juga membuka petisi daring yang dalam enam jam pertama telah ditandatangani lebih dari 200.000 warga.

Baca juga:

• Aksi Solid Rohit Chand Bantu Persik Tahan Imbang Persis Solo
• Gina S. Noer Ungkap Perjuangan di Balik Layar Aku Sebelum Aku