Daniel Johan Desak Pemerintah Percepat Pemadaman Karhutla dengan Modifikasi Cuaca

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerjaan hujan buatan serta penambahan jumlah operasi water bombing di sejumlah wilayah yang terdampak. Desakan itu disampaikan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, menindaklanjuti meningkatnya titik panas yang terpantau selama musim kemarau berlangsung. Ia menilai langkah pemadaman berbasis teknologi harus segera diperluas agar dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan dapat ditekan secara signifikan.

Menurut Daniel Johan, pengendalian karhutla tidak dapat lagi mengandalkan metode konvensional semata. Ia menegaskan bahwa penyebaran titik api yang cepat di lahan gambut menuntut respons cepat lintas kementerian dan lembaga. Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu menyatakan bahwa pengerahan pesawat untuk operasi water bombing serta dukungan teknologi modifikasi cuaca merupakan keputusan yang mendesak untuk dilaksanakan di lapangan.

Teknologi Modifikasi Cuaca Dinilai Efektif Cegah Kebakaran Meluas

Daniel Johan menyatakan bahwa hujan buatan merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam mengatasi karhutla, khususnya pada wilayah dengan konsentrasi titik panas tinggi. Ia menjelaskan bahwa penyemaian awan dapat menciptakan presipitasi buatan yang berfungsi membasahi lahan gambut kering sehingga potensi api menjalar dapat ditekan sejak awal. Pendekatan tersebut, menurutnya, telah terbukti digunakan dalam berbagai penanganan bencana kebakaran di dalam negeri dan perlu diperbanyak pada musim kemarau tahun ini.

"Saya mendesak pemerintah untuk segera memperbanyak operasi hujan buatan dan water bombing di titik-titik karhutla. Ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak agar kebakaran tidak meluas dan asap tidak semakin pekat," tegas Daniel Johan dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data cuaca serta badan nasional penanggulangan bencana harus diperkuat dalam rapat koordinasi terpadu. Menurutnya, ketepatan waktu pelaksanaan penyemaian awan sangat bergantung pada analisis dinamika atmosfer yang akurat, sehingga sinergi antarlembaga menjadi prasyarat utama keberhasilan operasi.

Penambahan Armada Water Bombing untuk Wilayah Prioritas

Selain hujan buatan, Daniel Johan juga mendorong penambahan jumlah armada pesawat yang dikerahkan untuk operasi water bombing. Ia menilai kapasitas armada yang tersedia saat ini belum sebanding dengan luas wilayah yang harus ditangani, terutama di provinsi-provinsi yang selama ini menjadi langganan karhutla. Ia meminta pemerintah menetapkan wilayah prioritas berdasarkan data titik panas harian dan tingkat kekeringan lahan.

Politikus PKB itu menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk operasi pemadaman udara harus dipastikan tidak mengalami keterlambatan pencairan. Ia mengingatkan bahwa penundaan penganggaran berpotensi memperlambat mobilisasi pesawat, padahal waktu menjadi faktor krusial dalam mencegah kebakaran menyebar ke kawasan permukiman dan lahan produksi. Komisi IV DPR RI, lanjutnya, siap mengawal proses penganggaran agar pendanaan tiba tepat waktu di lembaga pelaksana.

Penguatan Patroli dan Kesiapsiagaan di Lapangan

Daniel Johan juga meminta aparat keamanan dan instansi terkait memperkuat patroli terpadu untuk mendeteksi titik api sejak dini. Ia menyatakan bahwa deteksi dini berbasis citra satelit harus ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan yang cepat sehingga pemadaman dapat dilakukan sebelum api meluas. Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan personel di tingkat daerah merupakan kunci dalam memutus rantai penyebaran kebakaran.

Dalam keterangannya, Daniel Johan mengingatkan bahwa pencegahan tetap menjadi hulu dari seluruh upaya pengendalian karhutla. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk menindak tegas praktik pembakaran lahan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman.

Daniel Johan berharap seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah menindaklanjuti desakan tersebut melalui rapat koordinasi yang melibatkan kementerian terkait, TNI, Polri, serta pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla akan diukur dari menurunnya jumlah titik panas dan membaiknya kualitas udara di wilayah terdampak. Komitmen politik dan kesiapan anggaran, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan dalam waktu dekat.