Cegah Perkara Berlarut-larut, Mahkamah Agung Terbitkan Aturan Baru Praperadilan

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan peraturan baru yang mengatur mekanisme praperadilan pada awal tahun 2023. Penerbitan regulasi tersebut merupakan langkah MA untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mencegah penanganan perkara yang berlarut-larut di lingkungan peradilan. Dengan adanya aturan baru ini, MA berharap proses pemeriksaan permohonan praperadilan di pengadilan negeri dapat berjalan lebih tertib, cepat, dan akuntabel.

Latar Belakang Penerbitan Aturan Baru

Lahirnya aturan baru ini tidak terlepas dari dinamika praktik praperadilan di pengadilan yang selama ini dinilai masih menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim. Perbedaan pandangan tersebut kerap berdampak pada lamanya waktu pemeriksaan dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara. MA kemudian menilai diperlukan pembakuan prosedur agar pemeriksaan praperadilan memiliki standar yang sama di seluruh pengadilan negeri di Indonesia.

Melalui aturan baru ini, MA menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. MA juga menyatakan bahwa penerbitan aturan ini merupakan bagian dari upaya menjaga wibawa pengadilan serta melindungi hak-hak hukum pencari keadilan, terutama mereka yang berhadapan dengan proses penegakan hukum.

Kerangka Hukum Praperadilan di Indonesia

Secara normatif, lembaga praperadilan telah diatur sejak lama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi lembaga ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai objek dan tata cara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan negeri berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, serta gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perkembangan penting terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Melalui putusan yang dibacakan pada 28 April 2015 tersebut, MK memperluas objek praperadilan sehingga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini menjadikan praperadilan sebagai instrumen kontrol yang semakin kuat bagi masyarakat terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Implikasi bagi Penegak Hukum dan Pencari Keadilan

Kehadiran aturan baru ini memberikan implikasi langsung bagi penyidik, penuntut umum, advokat, hingga hakim. Bagi penyidik dan penuntut umum, aturan ini menjadi pengingat agar setiap tindakan prosesual, seperti penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka, dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan prosedur berpotensi digugat melalui mekanisme praperadilan dan dapat berujung pada batalnya tindakan hukum tersebut.

Sementara itu, bagi advokat dan pemohon, praperadilan tetap menjadi salah satu jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan aparat. Dengan adanya standar pemeriksaan yang lebih jelas, diharapkan permohonan praperadilan dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang pasti sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hakim pengadilan negeri pun diharapkan menerapkan aturan ini secara konsisten agar tercipta keseragaman putusan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Harapan atas Kepastian Hukum

Penerbitan aturan baru ini disambut sebagai langkah positif dalam upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih modern dan akuntabel. Kepastian hukum yang menjadi tujuan utama regulasi ini diharapkan mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kendati demikian, efektivitas aturan baru ini tetap bergantung pada konsistensi para penegak hukum dalam melaksanakannya. MA diharapkan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan di bawahnya agar penerapan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, tujuan mulia dari pengaturan ini adalah terwujudnya peradilan yang adil, cepat, dan memberikan kepastian bagi setiap warga negara yang mencari keadilan.