BPJS Kesehatan Pacu Target Peserta Aktif di Wilayah 3T

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menetapkan dua sasaran strategis yang harus dituntaskan dalam periode 2025–2026, yakni memperluas jangkauan kepesertaan hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta mendongkrak rasio keaktifan peserta menjadi minimal 83,5 persen. Arahan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional BPJS Kesehatan yang digelar di Jakarta, Kamis (15/5/2025), dihadiri jajaran direksi, kepala cabang seluruh Indonesia, serta perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa target tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan tolok ukur keberhasilan negara dalam menghadirkan perlindungan kesehatan semesta. "Kami telah menetapkan peta jalan yang lebih agresif. Tahun ini, seluruh kantor cabang wajib memetakan desa-desa di wilayah 3T yang belum tersentuh layanan JKN. Target keaktifan 83,5 persen harus tercapai paling lambat akhir 2026, sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional," ujarnya.

Tantangan Geografis dan Infrastruktur di Daerah 3T

Berdasarkan data Direktorat Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan per Maret 2025, masih terdapat 1.247 desa di 17 provinsi—mayoritas di Papua, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku—yang angka kepesertaan JKN-nya di bawah 40 persen. Rendahnya penetrasi ini disebabkan oleh keterbatasan akses transportasi, minimnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta belum meratanya infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran daring melalui aplikasi Mobile JKN.

"Kami tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke kantor cabang. Harus ada pendekatan jemput bola dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, dan organisasi masyarakat sipil," ujar Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, dalam paparannya. Ia merinci bahwa tahun ini BPJS Kesehatan akan mengoperasikan 350 mobil pelayanan keliling khusus untuk wilayah 3T serta menempatkan 1.200 petugas lapangan yang direkrut dari putra-putri daerah setempat. Selain itu, kerja sama dengan PT Pos Indonesia diperluas untuk memfasilitasi pembayaran iuran di daerah yang belum memiliki jaringan perbankan.

Strategi Menekan Angka Peserta Nonaktif

Rasio keaktifan peserta yang saat ini berada di angka 78,4 persen—berdasarkan laporan semester I 2024—menjadi perhatian serius. Dari total 272 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah terdaftar, sekitar 58 juta di antaranya berstatus nonaktif karena menunggak iuran. Kelompok terbesar penunggak adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau segmen informal, yang kontribusinya mencapai 64 persen dari total tunggakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan program "Reaktivasi Berkeadilan" yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan secara bertahap melalui skema cicilan tanpa bunga hingga 12 bulan. Program ini telah diujicobakan di 15 kabupaten/kota pada triwulan I 2025 dan berhasil mengembalikan keaktifan 32.400 peserta. "Kami juga mendorong pemerintah daerah agar alokasi dana APBD untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah tepat waktu dan mencakup seluruh warga miskin yang belum terdaftar," tambah Ghufron.

Payung Regulasi dan Dukungan Anggaran

Langkah ekspansif BPJS Kesehatan ini berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Inpres tersebut mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemda untuk memastikan seluruh pegawai non-ASN dan penerima program perlindungan sosial terintegrasi dalam sistem JKN.

Dari sisi fiskal, pemerintah pusat dalam APBN 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,9 triliun untuk pembayaran iuran PBI yang mencakup 113,6 juta jiwa. Angka ini meningkat 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Alokasi ini merupakan bukti keberpihakan negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan BPJS Kesehatan di lapangan," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, saat dimintai tanggapan. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran data atau klaim fiktif di wilayah-wilayah yang sulit diawasi.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim audit keliling yang akan turun langsung ke daerah 3T setiap triwulan. "Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas meskipun kita bergerak cepat. Seluruh sistem pencatatan sudah terkoneksi secara real-time dengan dashboard di kantor pusat," tegasnya.

Dengan kombinasi strategi jemput bola, insentif reaktivasi, dan kepastian anggaran, manajemen BPJS Kesehatan optimistis target 83,5 persen keaktifan peserta dapat dicapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. "Keberhasilan JKN bukan hanya tentang seberapa banyak yang terdaftar, melainkan seberapa banyak yang benar-benar terlindungi saat sakit," pungkas Ghufron.

Baca juga:

• Polda Metro Minta Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Kantongi Tiga Alat Bukti
• Polsek Nongsa Bekuk Ayah dan Anak Tiri Pelaku Curanmor Batam