BNPB Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Kebencanaan

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya dalam menyajikan informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat luas. Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam Rapat Koordinasi yang membahas tata kelola diseminasi informasi kebencanaan di lingkungan lembaga tersebut.

Menurut Berton, posisi pusat data dan informasi memiliki peran strategis dalam memastikan setiap perkembangan penanganan bencana tersampaikan melalui saluran resmi. Ia menyatakan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang penanggulangan bencana.

"Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB berkomitmen menyajikan data yang valid dan terkini, agar masyarakat tidak mengonsumsi informasi yang keliru," tegas Berton SP Panjaitan.

Penguatan Tata Kelola Data Kebencanaan

Dalam forum tersebut, Berton memaparkan bahwa pengelolaan data kebencanaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pendataan di tingkat daerah hingga konsolidasi di tingkat nasional. Proses verifikasi menjadi tahapan yang tidak dapat dilewati sebelum sebuah informasi dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini ditetapkan guna mencegah terjadinya simpang siur data yang kerap muncul, terutama pada masa tanggap darurat.

Ia menambahkan bahwa setiap laporan yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia diverifikasi bersama instansi terkait. Berdasarkan prosedur yang berlaku, data yang telah terverifikasi kemudian disahkan sebagai rujukan resmi dalam pengambilan keputusan, termasuk penetapan status keadaan darurat bencana.

Berton juga menjelaskan bahwa BNPB terus menindaklanjuti berbagai masukan dari pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dan organisasi masyarakat, untuk menyempurnakan mekanisme diseminasi informasi. Penyempurnaan tersebut mencakup aspek kecepatan publikasi, ketepatan data wilayah, hingga penyajian informasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Lintas Lembaga dan Media

Pada bagian lain paparannya, Berton menekankan pentingnya sinergi antara BNPB, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta media massa dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan. Ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci agar pesan-pesan mitigasi dan peringatan dini dapat menjangkau masyarakat secara luas dan tepat waktu.

"Kami mendorong kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk rekan-rekan media, agar informasi yang disampaikan kepada publik selalu konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Berton menambahkan, kanal resmi BNPB menjadi sumber utama yang sebaiknya dijadikan rujukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, khususnya saat bencana terjadi.

Selain itu, ia menyebut bahwa kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data dan komunikasi terus ditingkatkan melalui pelatihan serta penguatan sistem informasi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat dinamika kebencanaan di Indonesia yang kompleks, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api.

Fokus pada Mitigasi dan Edukasi Publik

Lebih lanjut, Berton menyatakan bahwa diseminasi informasi tidak hanya berorientasi pada situasi darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi dan edukasi publik. Menurutnya, masyarakat perlu memahami risiko bencana di wilayah masing-masing agar dapat mengambil langkah antisipasi secara mandiri.

Ia menjelaskan bahwa penyampaian informasi mitigasi dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, laman resmi, serta kerja sama dengan media arus utama. Materi edukasi disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami, tanpa mengurangi ketepatan substansi kebencanaan itu sendiri.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain penguatan koordinasi dengan BPBD, percepatan verifikasi data di lapangan, serta peningkatan frekuensi publikasi informasi berkala. Keputusan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas kinerja BNPB di hadapan publik.

Berton menutup paparannya dengan menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun budaya sadar bencana. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyebarkan informasi yang benar, sehingga masyarakat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia.