BNPB Resmi Setop Heli Pengebom Air, Api TPA Jatiwaringin Padam Total

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi menghentikan operasi empat unit helikopter water bombing pada Selasa (15/4/2025) pukul 16.30 WIB, menyusul deklarasi padam total kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Keputusan itu diambil setelah tim pemantau di lapangan memastikan tidak ada lagi titik api maupun kepulan asap dalam radius area terdampak seluas 8,7 hektare.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa penghentian pengerahan udara dilakukan berdasarkan evaluasi visual dan termal terkini.

“Hasil pemantauan drone thermal imaging pukul 15.00 WIB menunjukkan nol titik panas. Kami putuskan operasi water bombing tidak lagi diperlukan dan seluruh aset udara kembali ke pangkalan siang ini,”

Empat Helikopter dan Ribuan Sorti

Operasi pemadaman udara dimulai pada 8 April 2025 atau sekitar tujuh hari lalu, segera setelah kebakaran besar melanda TPA Jatiwaringin. BNPB mengerahkan empat armada helikopter, yaitu dua unit Sikorsky S-70i Black Hawk milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dua unit Mil Mi-8MTV-1 dari skema sewa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seluruh armada beroperasi dari Pangkalan Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Data Pusdatin BNPB mencatat, hingga penghentian misi, keempat helikopter telah menuntaskan sebanyak 1.247 sorti dan melepaskan air dengan volume total mencapai 4.988.000 liter. Pengambilan air dilakukan di Danau Cilangkap dan Situ Gintung, dengan waktu tempuh rata-rata 42 menit per siklus operasi—mencakup pengisian, penerbangan, dan pengeboman di titik api.

Komandan Satuan Tugas Udara Penanganan Darurat Bencana, Marsekal Pertama TNI Andi Wijaya, menyebutkan bahwa skala kebakaran kali ini tergolong ekstrem bagi tipe TPA di perkotaan.

“Akumulasi gas metana dari timbunan sampah yang mencapai ketinggian 25 meter membuat api sangat sulit dijangkau dari darat. Water bombing menjadi metode utama untuk mencegah api merambat ke permukiman warga di Kelurahan Jatiwaringin dan Pasar Kemis,”

Dampak dan Status Darurat

Kebakaran yang bermula pada Senin dini hari, 7 April 2025, langsung menetapkan status tanggap darurat bencana oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Asap pekat sempat memaksa penutupan sementara Jalan Raya Serang–Tangerang km 15 sampai 18 selama dua hari, serta menyebabkan lima sekolah dasar di Kecamatan Mauk dan Sukadiri memberlakukan pembelajaran daring. Dinas Kesehatan setempat melaporkan 312 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan 47 di antaranya membutuhkan perawatan di Puskesmas Jatiwaringin.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ujang Sugiri, memaparkan bahwa setelah padamnya api, fokus kini beralih pada pemulihan kualitas udara dan stabilisasi struktur timbunan.

“Kami masih menurunkan dua unit ekskavator dan tiga truk tangki untuk pendinginan material di bawah permukaan. Meski api visual padam, suhu di kedalaman 3 meter masih tercatat 80–110 derajat Celsius. Pemadaman darat terus dilakukan,”

Ia menambahkan, tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang telah memasang 16 titik sumur pantau gas metana. Langkah itu untuk mencegah munculnya kembali api dari proses dekomposisi sampah yang berlangsung secara alami di dalam sel TPA.

Koordinasi Multi-Pihak dan Biaya Operasi

Penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi contoh koordinasi lintas lembaga yang melibatkan BNPB, BPBD, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI AU, Polri, serta pemerintah daerah. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat pada 13 April 2025 di Posko Utama BPBD Tangerang, menekankan pentingnya model komando terpadu.

“Kebakaran TPA bukan insiden sederhana. Ini menggabungkan bahaya kimia, fisik, dan kesehatan publik. Kami mensinergikan seluruh sumber daya, dari water bombing hingga pos kesehatan, dalam satu alur komando,”

Dari sisi anggaran, BNPB mengalokasikan dana siap pakai sebesar Rp12,7 miliar untuk operasi darurat ini. Perinciannya mencakup biaya operasional helikopter, bahan bakar, logistik personel, dan peralatan pemantauan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengapresiasi efisiensi waktu operasi yang lebih singkat dari perkiraan awal 14 hari.

Meski helikopter telah dikembalikan ke pangkalan, status tanggap darurat belum sepenuhnya dicabut. BNPB melalui Pusdatin menyatakan akan terus mengeluarkan laporan perkembangan harian hingga seluruh parameter keselamatan—termasuk ambang batas gas metana dan stabilitas lereng timbunan—kembali normal. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menyiapkan rencana relokasi sementara 87 kepala keluarga yang bermukim di radius 500 meter dari TPA, jika sewaktu-waktu terjadi fluktuasi gas berbahaya.

Kebakaran TPA Jatiwaringin ini menjadi insiden ketiga sejak 2019 yang memerlukan intervensi water bombing, setelah peristiwa serupa di TPA Bantar Gebang (Bekasi) pada 2022 dan TPA Putri Cempo (Solo) pada 2023. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Lilik Kurniawan, menyebut lembaganya tengah mengkaji regulasi mewajibkan TPA besar memiliki sistem deteksi dini metana yang terintegrasi dengan pusat kendali BNPB.

“Ini menjadi pembelajaran strategis. Regulasi baru harus segera disahkan agar kita tidak lagi mengulang pola respons darurat yang mahal dan berisiko tinggi,”

Baca juga:

• Veda Ega Garang di Tes Pramusim Moto3 2026
• Penanganan TBC di Indonesia Disoroti dari Sisi Hukum