BGN Pecat 261 Pegawai Akibat Pelanggaran Disiplin dan Kinerja

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap 261 orang pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan disiplin serta tidak memenuhi capaian kinerja minimal yang telah ditetapkan oleh lembaga. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta, pada Senin (27/07/2026).

Sudaryono hadir bersama dua wakilnya, yakni Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono. Ketiganya menyampaikan bahwa tindakan tegas ini merupakan puncak dari proses audit dan evaluasi internal yang telah dilaksanakan secara intensif sejak awal tahun 2026, melibatkan pemeriksaan terhadap ribuan dokumen kepegawaian serta hasil kerja di lapangan.

"Kami tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran yang mencederai integritas lembaga dan menghambat pencapaian target program gizi nasional," tegas Sudaryono di hadapan awak media yang memadati ruang konferensi pers.

Proses Audit dan Evaluasi Internal

Rangkaian penindakan terhadap ratusan pegawai ini berawal dari instruksi pimpinan BGN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek tata kelola kepegawaian. Tim audit internal yang dibentuk pada Januari 2026 diberi mandat untuk memeriksa absensi harian, laporan kinerja triwulanan, kepatuhan terhadap kode etik, hingga penggunaan anggaran operasional pada setiap unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, tim audit menghimpun temuan-temuan yang kemudian diverifikasi melalui mekanisme berlapis. Seluruh data pelanggaran dikaji secara cermat oleh panel pemeriksa yang beranggotakan unsur pengawasan internal, inspektorat, dan perwakilan pimpinan sebelum akhirnya dibawa ke rapat pleno pimpinan BGN pada pekan ketiga Juli 2026 untuk ditetapkan putusan akhir.

Sudaryono menambahkan bahwa tidak ada satu pun keputusan pemecatan yang diambil secara mendadak. "Setiap pegawai yang masuk dalam daftar pemberhentian telah lebih dulu menempuh proses pembinaan. Kami memberikan kesempatan perbaikan melalui surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku. Namun, mereka tidak menunjukkan itikad untuk berubah," jelasnya.

Rincian Kategori Pelanggaran

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memberikan paparan terperinci mengenai klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 261 pegawai yang diberhentikan. Berdasarkan data yang dirilis, sebanyak 127 orang di antaranya melakukan pelanggaran disiplin berat. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut meliputi ketidakhadiran tanpa keterangan secara kumulatif selama lebih dari 30 hari kerja, pemalsuan dokumen administrasi program, serta penyalahgunaan kewenangan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.

Adapun 89 pegawai lainnya dikenai sanksi pemecatan karena capaian kinerja mereka yang secara konsisten berada di bawah ambang batas minimal selama tiga periode penilaian berturut-turut. Agustina menjelaskan bahwa evaluasi kinerja dilakukan dengan instrumen pengukuran yang transparan. "Penilaian didasarkan pada indikator terukur, mencakup ketercapaian sasaran program, ketepatan waktu penyampaian laporan, serta mutu pelaksanaan tugas di lapangan. Tidak ada ruang bagi subjektivitas," tegasnya.

Sedangkan 45 pegawai sisanya diberhentikan karena keterlibatan dalam praktik penyalahgunaan anggaran program yang berindikasi tindak pidana korupsi. Atas temuan ini, BGN telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum terhadap para pihak yang terlibat akan berjalan tanpa intervensi dari internal lembaga.

Wakil Kepala BGN Trenggono menyampaikan bahwa langkah pembersihan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang tengah digulirkan.

"Ini bukan sekadar tindakan simbolis. Kami sedang membangun kultur kerja baru yang menempatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama di setiap lini organisasi,"kata Trenggono.

Langkah Strategis Pascapemecatan

Meskipun jumlah pegawai yang diberhentikan cukup besar, BGN memastikan bahwa operasional program gizi nasional tidak akan mengalami gangguan berarti. Kepala BGN Sudaryono menuturkan bahwa pihaknya telah merancang strategi redistribusi beban kerja yang melibatkan pegawai-pegawai dengan rekam jejak kompetensi dan integritas yang teruji. "Kami sudah memetakan kebutuhan personel di setiap unit kerja dan menyusun mekanisme pengalihan tugas secara terencana," ucapnya.

Secara paralel, BGN tengah mempercepat proses rekrutmen terbuka untuk mengisi posisi-posisi yang kosong akibat pemberhentian tersebut. Rekrutmen akan dilakukan dengan standar seleksi yang lebih ketat, termasuk melibatkan pihak eksternal dalam proses asesmen guna menjamin objektivitas. Prioritas utama adalah memastikan bahwa program strategis nasional di bidang gizi dapat terus berjalan tanpa hambatan operasional.

Lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan bahwa BGN akan menerapkan sistem pengawasan internal berbasis teknologi digital. Setiap pegawai akan dipantau kinerjanya melalui platform pelaporan daring terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. "Transformasi digital ini merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi yang sedang kami jalankan. Dengan sistem yang transparan, ruang bagi pelanggaran akan semakin sempit," tambahnya.

Komitmen Keberlanjutan Reformasi Birokrasi

Agustina Arumsari menekankan bahwa reformasi internal BGN tidak akan berhenti pada pemecatan 261 pegawai bermasalah. Lembaga tersebut tengah menyusun sejumlah peraturan internal baru guna memperkuat sistem pencegahan pelanggaran melalui pendekatan berbasis risiko. "Setiap unit kerja akan memiliki peta risiko yang jelas, sehingga potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan dimitigasi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar," jelasnya.

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, BGN berencana menjalin kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Ruang lingkup kolaborasi tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan antikorupsi bagi seluruh jajaran pegawai, pembentukan saluran pengaduan masyarakat yang independen, serta audit berkala oleh pihak eksternal yang kredibel.

Menutup konferensi pers, Sudaryono menyampaikan pesan tegas kepada seluruh insan BGN yang masih bertugas.

"Tidak ada tempat bagi mereka yang mengkhianati amanah publik. Kami akan terus membersihkan lembaga ini dari oknum-oknum yang berpotensi merusak kepercayaan rakyat. Ini adalah komitmen kami kepada seluruh masyarakat Indonesia,"tutupnya.

Dengan langkah pembersihan internal yang berskala besar ini, BGN menegaskan posisinya sebagai lembaga yang serius dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Keputusan memberhentikan 261 pegawai bermasalah diharapkan menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik sekaligus memperkuat efektivitas program-program gizi yang menjadi tulang punggung pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.