Bendungan Pante Lhong Mendesak Direhabilitasi, 15 Ribu Hektare Sawah Terancam

Bireuen, Apaberita – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera menyatakan Bendungan Irigasi Pante Lhong di Kecamatan Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, memerlukan penanganan segera. Kerusakan pada infrastruktur pengairan ini dinilai telah mengganggu suplai air ke areal persawahan yang mencapai 15 ribu hektare, mengancam produktivitas pertanian ribuan petani setempat.

Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka, yang memimpin langsung Satgas PRR Sumatera, menegaskan bahwa kondisi bendungan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan timnya pada awal pekan ini, sejumlah titik kerusakan struktural teridentifikasi, mulai dari kebocoran pada tubuh bendung, sedimentasi tinggi di saluran primer, hingga gerusan di bagian hilir yang berpotensi memperlemah fondasi bangunan air tersebut.

Dampak Kerusakan Terhadap Pertanian

Bendungan Pante Lhong merupakan tulang punggung irigasi bagi wilayah persawahan di beberapa kecamatan di Bireuen, termasuk Teupin Mane, Peusangan, dan Juli. Dengan total cakupan layanan 15 ribu hektare, infrastruktur ini memasok air bagi sedikitnya dua kali musim tanam dalam setahun. Namun, menurunnya debit air akibat kebocoran dan penyempitan saluran telah memaksa sebagian petani hanya bisa menggarap lahan satu kali musim, atau bahkan terpaksa beralih ke komoditas tadah hujan yang nilai ekonominya lebih rendah.

“Kami menerima laporan dari kelompok tani bahwa distribusi air semakin tidak merata. Di musim tanam sekarang, sekitar 30 persen lahan di bagian hilir tidak mendapatkan aliran yang cukup,” ujar seorang penyuluh pertanian lapangan yang dikonfirmasi awak media ini. Meskipun begitu, angka resmi belum dirilis oleh dinas terkait, tetapi hasil pemantauan langsung memperlihatkan hamparan sawah yang retak-retak dan pertumbuhan padi yang tidak seragam.

Jika rehabilitasi terus tertunda, potensi kerugian ekonomi dapat membengkak. Dengan asumsi produktivitas rata-rata 5 ton gabah kering giling per hektare, kegagalan panen pada separuh lahan saja bisa berarti kehilangan sekitar 37.500 ton gabah per musim. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, situasi ini patut mendapat perhatian serius.

Langkah Percepatan Rehabilitasi

Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka, usai memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I, menekankan bahwa percepatan rehabilitasi harus menjadi komitmen bersama. Ia menyebut bahwa Satgas PRR memiliki mandat untuk memastikan infrastruktur strategis pascabencana maupun yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat segera tertangani.

“Kami mendorong semua pihak, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi vertikal di daerah, segera menetapkan langkah konkret. Bendungan ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menyangkut penghidupan lebih dari dua puluh ribu keluarga petani,” tegasnya.

Satgas juga telah mengirimkan laporan teknis beserta rekomendasi penanganan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk diusulkan dalam program prioritas. Rehabilitasi diperkirakan mencakup perbaikan tubuh bendung, pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, serta pembenahan pintu-pintu air yang sudah tidak berfungsi optimal. Sumber pendanaan akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kemungkinan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Koordinasi Lintas Sektor

Bupati Bireuen, melalui asisten pemerintahan, menyatakan kesiapan daerah untuk memperlancar proses administrasi dan pembebasan lahan bila diperlukan. Pihaknya mengakui bahwa kerusakan bendungan telah berlangsung setidaknya dua tahun terakhir, dan selama itu pengelolaan dilakukan seadanya dengan perbaikan tambal sulam.

Dari sisi teknis, Balai Wilayah Sungai Sumatera I telah menyusun detail engineering design (DED) untuk rehabilitasi total bendungan. Namun, dokumen tersebut masih menunggu penetapan alokasi anggaran. Diperkirakan, pelaksanaan konstruksi membutuhkan waktu antara delapan hingga dua belas bulan, tergantung cakupan pekerjaan dan kondisi cuaca di lapangan.

“Kami sudah siap dari sisi perencanaan. Begitu alokasi dana turun, lelang dapat segera dijalankan dan kontraktor bisa langsung mobilisasi. Target kami, akhir tahun depan bendungan sudah berfungsi penuh,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I saat dikonfirmasi terpisah.

Di sisi lain, Satgas PRR Sumatera akan terus memonitor perkembangan dan membuka hotline pengaduan bagi petani yang mengalami kendala distribusi air. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan berlapis agar proses rehabilitasi berjalan transparan dan tepat sasaran.

Harapan Petani

Perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bireuen menyambut baik desakan Satgas PRR. Mereka berharap janji rehabilitasi tidak sekadar wacana. “Setiap musim kemarau kami selalu cemas. Kalau bendungan ini benar-benar diperbaiki, kami bisa kembali menanam dua kali setahun dan hasilnya bisa maksimal,” ungkap Ketua Gapoktan Bireuen, Ramli (53), saat ditemui di sela mengairi sawahnya yang mulai mengering.

Dengan teridentifikasinya kebutuhan mendesak ini, semua mata kini tertuju pada kecepatan pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan perbaikan. Bendungan Irigasi Pante Lhong bukan sekadar tumpukan beton, melainkan nadi kehidupan bagi ribuan petani yang menggantungkan masa depan pada sektor pertanian di Kabupaten Bireuen.

Baca juga:

• Nindya Karya Selesaikan Dua Bendungan, Prabowo Resmikan Lima Infrastruktur
• Agent Kim Reactivated Lengserkan Teach You a Lesson dari Puncak Netflix