Bahlil Usul Anggaran Kementerian ESDM Tahun Depan Rp 27,33 Triliun

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan total pagu indikatif untuk kementeriannya pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 27,33 triliun. Usulan ini disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung pada Senin (15/6/2026). Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan secara dominan pada program-program strategis yang bersifat infrastruktur dan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Berdasarkan laporan yang diterima Apaberita.com, dari total pagu indikatif tersebut, sebesar 82% atau ekuivalen dengan Rp 22,48 triliun telah ditetapkan untuk mendanai proyek-proyek strategis infrastruktur di sektor energi dan sumber daya mineral. Bahlil merinci, anggaran ini diarahkan untuk memastikan konektivitas dan ketersediaan energi bagi rakyat, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Sisa dari pagu tersebut akan dialokasikan untuk program publik non-fisik serta kebutuhan operasional internal kementerian.

Rincian Alokasi dan Program Non-Fisik

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan pembagian spesifik dari anggaran tersebut. Program yang bersentuhan langsung dengan publik namun tidak berbentuk fisik dialokasikan sekitar 5% dari total pagu, atau menyentuh angka Rp 1,3 triliun. Sementara itu, untuk menopang kegiatan belanja operasional perkantoran dan rutin kementerian, disediakan anggaran sebesar 13% dari total pagu, yakni sekitar Rp 3,56 triliun. Dengan demikian, struktur anggaran ini menunjukkan orientasi kuat Kementerian ESDM pada pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan dasar energi masyarakat.

Rapat kerja dengan Komisi XII DPR ini menjadi momen penting di mana Bahlil menekankan prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Ia menyampaikan bahwa prioritas besar pada infrastruktur strategis—yang menyerap lebih dari empat perlima total dana—merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan energi yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. Apaberita.com mencatat, diskusi antara kementerian dan dewan akan terus berlanjut untuk menyempurnakan rencana kerja dan anggaran ini sebelum disahkan.