Andra Soni Dorong Optimalisasi BUMD Demi Ekonomi Banten

SERANG – Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menegaskan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Instruksi tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, pada Selasa (17/6). Gubernur menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMD merupakan instrumen strategis yang tidak dapat ditawar guna memperkuat fondasi fiskal daerah serta mempercepat pembangunan berkelanjutan di Banten.

Penegasan dalam Rapat Koordinasi

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh para direktur utama BUMD dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa eksistensi perusahaan milik daerah harus menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi. Beliau menekankan bahwa kinerja optimal bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan keharusan moral untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap investasi publik.

“Saya minta seluruh BUMD berhenti sekadar bertahan. Tunjukkan langkah transformatif yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan, sehingga kita bisa membiayai program prioritas tanpa terus bergantung pada dana transfer pusat,”

Kontribusi Strategis BUMD dan Tantangan Lapangan

Data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menunjukkan bahwa kontribusi dividen BUMD terhadap PAD dalam tiga tahun terakhir masih belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa perusahaan seperti PT Agrobisnis Banten Mandiri dan PT Banten Global Development sejatinya memiliki potensi besar di sektor pertanian dan properti, namun realisasinya kerap tersendat karena masalah tata kelola dan efisiensi operasional. Gubernur mengingatkan bahwa setiap BUMD wajib menyusun peta jalan bisnis yang terukur dan realistis untuk tiga tahun ke depan, lengkap dengan indikator kinerja kunci yang diperiksa secara berkala. “Kita tidak bisa menunggu momentum sempurna. Setiap rupiah yang tertanam di BUMD harus menghasilkan manfaat berlipat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan layanan publik,” tegasnya kembali.

Para direktur utama juga diimbau untuk menjalin kemitraan dengan investor swasta dan lembaga keuangan guna memperluas akses permodalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak, terutama bagi BUMD yang bergerak di sektor energi dan infrastruktur yang membutuhkan investasi awal besar. Guna memastikan tidak ada tumpang tindih wewenang, Gubernur akan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang tata kelola terintegrasi BUMD yang akan menjadi pedoman bersama.

Target Kinerja dan Mekanisme Pengawasan

Sebagai langkah penindaklanjutan, Gubernur Andra Soni menetapkan target spesifik bagi seluruh BUMD untuk meningkatkan rasio laba terhadap aset minimal sebesar 20 persen pada akhir tahun anggaran berjalan. Setiap perusahaan daerah diminta menyampaikan laporan progres keuangan dan operasional setiap triwulan kepada Tim Pengawas BUMD yang baru dibentuk. Tim tersebut terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta praktisi bisnis yang kredibel di Banten. “Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan semua berjalan di rel yang benar. Saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi manajemen yang gagal menunjukkan perbaikan,” ujar Gubernur.

Selain pengawasan internal, Pemprov Banten juga membuka saluran pelaporan publik melalui aplikasi pengaduan digital guna menyerap masukan masyarakat terkait kualitas pelayanan BUMD, khususnya di sektor layanan air bersih dan transportasi. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang ingin ditanamkan oleh Gubernur pada seluruh jajaran birokrasi dan badan usaha daerah.

Harapan Masyarakat dan Rencana Aksi

Masyarakat Banten, melalui beberapa tokoh asosiasi pengusaha lokal, menyambut baik instruksi tegas Gubernur. Mereka menilai selama ini BUMD belum sepenuhnya hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM dan industri kecil. “Kami berharap BUMD lebih inklusif, misalnya membuka akses pasar bagi produk lokal dan menyediakan pembiayaan murah bagi koperasi,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri Banten, Ade Nurohim, yang turut diundang dalam forum konsultasi publik terpisah. Gubernur berjanji akan mendorong BUMD untuk mengalokasikan sebagian keuntungan sebagai dana kemitraan usaha kecil.

Rencana aksi yang disepakati dalam rapat tersebut meliputi digitalisasi seluruh proses bisnis BUMD paling lambat akhir Juli 2025, program efisiensi energi di unit-unit produksi, serta program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri. Gubernur Andra Soni menutup arahannya dengan optimisme bahwa Banten mampu menjadi provinsi percontohan di mana BUMD berperan sebagai agen perubahan ekonomi yang tangguh. “Dengan kerja optimal dan tata kelola bersih, BUMD Banten harus mampu menopang ekonomi daerah yang berdaulat dan berdaya saing,” pungkasnya, menandai lembaran baru pengelolaan aset daerah yang lebih profesional.