Andi Iwan Darmawan Aras Mendorong Pembangunan Pelabuhan di Kepulauan Pangkep

Pada hari ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan urgensi pembangunan Pelabuhan Pulau Rau-Daruba di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan untuk meningkatkan konektivitas dan melayani kebutuhan transportasi sekitar 40.000 warga di wilayah kepulauan tersebut. Pernyataan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait pada tanggal 22 Juli 2026, di Jakarta.

Latar Belakang dan Kebutuhan Pelabuhan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah dengan potensi kelautan yang besar, namun terkendala oleh infrastruktur transportasi yang terbatas. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan aksesibilitas warga ke daratan utama menjadi tantangan serius, terutama untuk distribusi barang, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, saat ini hanya ada beberapa pelabuhan kecil yang tidak memadai untuk menampung kapal berukuran besar, sehingga menghambat laju pembangunan daerah.

Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Pulau Rau-Daruba merupakan bagian dari rencana induk pembangunan infrastruktur maritim nasional. "Pelabuhan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan urat nadi bagi perekonomian masyarakat kepulauan," ujarnya dalam kesempatan tersebut. Rencana ini telah masuk dalam program prioritas Komisi V DPR RI untuk tahun anggaran 2027, dengan alokasi dana awal sebesar Rp 250 miliar untuk tahap pertama konstruksi.

Pernyataan Resmi dan Progres Rencana

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, dan pemerintah daerah, Andi Iwan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menambahkan, "Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan pelabuhan ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keadilan spatial di Indonesia."

"Kami menargetkan pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 2028, sehingga dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi warga Pangkep," kata Andi Iwan Darmawan Aras, yang juga menjabat sebagai anggota Fraksi Gerindra di DPR RI.

Progres rencana ini meliputi studi kelayakan yang telah disahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada bulan Juni 2026, serta koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk aspek teknis. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan proyek.

Dampak dan Harapan bagi Masyarakat

Pembangunan Pelabuhan Pulau Rau-Daruba diperkirakan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi sekitar 40.000 warga di Kepulauan Pangkep. Dari sisi ekonomi, pelabuhan ini akan memperlancar distribusi hasil laut, seperti ikan dan rumput laut, ke pasar regional dan nasional. Selain itu, peningkatan aksesibilitas diharapkan dapat menarik investasi di sektor pariwisata dan industri perikanan.

Selain aspek ekonomi, pelabuhan ini juga berperan penting dalam pelayanan publik. Warga akan mendapatkan kemudahan dalam akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan darurat. Andi Iwan menegaskan, "Dampak sosial dari proyek ini tidak bisa diukur semata-mata dari angka, tetapi dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini terisolasi."

Untuk memastikan keberlanjutan proyek, Komisi V DPR RI juga mendorong pembentukan tim pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Tim ini akan bertugas memantau pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan pascaoperasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kolaborasi Antar Instansi dan Langkah Selanjutnya

Keberhasilan proyek ini bergantung pada kolaborasi efektif antara berbagai instansi. Dalam rapat pleno yang diadakan pekan lalu, Andi Iwan menekankan perlunya koordinasi yang erat antara Kementerian Perhubungan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. "Kami menetapkan mekanisme pelaporan bulanan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal," ujarnya.

Langkah selanjutnya termasuk pengumuman lelang konstruksi yang dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2026, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur penggunaan pelabuhan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, kebutuhan akan pelabuhan baru ini telah teridentifikasi sejak tahun 2020, namun baru mendapatkan dorongan kuat dalam tahun ini.

Dengan disahkannya rencana ini, diharapkan Pelabuhan Pulau Rau-Daruba dapat menjadi model pembangunan infrastruktur maritim yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Andi Iwan menegaskan bahwa proyek ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian legislatif terhadap aspirasi daerah, tanpa memandang latar belakang politik.