Aksi Mahasiswa di Depan DPR Memanas, Pagar Rusak dan Ban Terbakar

Jakarta — Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, menuntut pembatalan beberapa kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu memanas menjelang sore, ditandai dengan perusakan pagar kawasan parlemen serta pembakaran ban di ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, massa aksi tiba menggunakan belasan bus dan truk sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk serta poster berisi beragam tuntutan, mulai dari penolakan terhadap revisi undang-undang tertentu sampai desakan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketegangan mulai meningkat sekitar pukul 15.30 WIB setelah sebagian massa berupaya mendekati pagar utama kompleks parlemen.

Kronologi Memanasnya Aksi di Depan Parlemen

Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), Budi Santoso, menegaskan bahwa eskalasi terjadi setelah aparat keamanan melakukan penyekatan terhadap massa yang hendak menyampaikan orasi di depan pintu utama. "Kami sejak awal menyatakan aksi ini berjalan damai. Namun, penyekatan tanpa dialog justru memicu ketegangan di lapangan," ujarnya kepada awak media di lokasi, hari ini.

Menurut keterangan saksi di tempat kejadian, sejumlah peserta aksi kemudian merusak sebagian pagar kawasan parlemen dan membakar dua unit ban bekas di tengah ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto. Asap tebal sempat menyelimuti area sekitar selama beberapa menit sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dan memadamkan api sekitar pukul 16.10 WIB. Arus lalu lintas di ruas jalan tersebut dialihkan sementara oleh petugas kepolisian.

Tuntutan yang Disuarakan Massa

Dalam orasi yang disampaikan di atas mobil komando, sejumlah perwakilan mahasiswa membacakan tuntutan yang terangkum dalam tiga poin utama. Pertama, pembatalan sejumlah produk hukum yang dinilai lahir tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai. Kedua, penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan. Ketiga, perbaikan tata kelola anggaran negara agar berpihak pada kepentingan rakyat.

"Kami menuntut agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat didengar secara serius. Pembatalan kebijakan yang merugikan rakyat adalah keputusan yang harus segera ditetapkan oleh pemerintah dan DPR," kata Ketua Umum AMI, Siti Rahmawati, dalam orasi di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Siti menambahkan bahwa seluruh rangkaian aksi hari ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang akan terus berlanjut apabila tuntutan tidak direspons. Ia meminta seluruh fraksi di DPR RI untuk membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme resmi, termasuk rapat kerja dengan komisi terkait.

Sikap Aparat dan Tanggapan Kepolisian

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Andi Wijaya, menyatakan bahwa aparat telah berupaya maksimal menjaga keamanan aksi dengan pendekatan persuasif. "Kami mengutamakan dialog dan pengamanan secara humanis. Namun, tindakan perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum yang akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya dalam keterangan resmi.

"Kami mengimbau seluruh peserta aksi untuk kembali tertib dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang dijamin oleh undang-undang. Petugas akan menindak tegas setiap tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum," ujar Kombes Pol. Andi Wijaya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya disebutkan telah menyiagakan lebih dari dua ribu personel gabungan sejak pagi hari. Selain itu, pengamanan juga melibatkan unsur TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar kompleks parlemen. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi mulai berangsur kondusif.

Langkah DPR dan Pemerintah

Juru Bicara DPR RI, Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa pimpinan lembaga akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui Rapat Koordinasi dengan pimpinan fraksi. "Kami akan membawa seluruh masukan tersebut ke dalam rapat internal dan rapat kerja bersama pemerintah untuk mencari solusi terbaik," ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen.

Ahmad menambahkan bahwa perusakan fasilitas negara merupakan tindakan yang disayangkan, namun pimpinan DPR tetap membuka pintu dialog dengan perwakilan mahasiswa. "Ke depan, kami berkomitmen memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang agar aspirasi masyarakat tertampung sejak awal," katanya.

Evaluasi Keamanan Aksi Demonstrasi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hendra Gunawan, menilai bahwa eskalasi aksi hari ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen pengamanan demonstrasi. "Komunikasi antara penyelenggara aksi, aparat, dan perwakilan negara harus dibuka sejak perencanaan, sehingga potensi gesekan dapat ditekan sejak awal," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah dan DPR perlu merespons tuntutan mahasiswa secara konkret dalam waktu dekat. "Keputusan yang responsif terhadap aspirasi publik akan meredam potensi eskalasi lanjutan di berbagai daerah," tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, sejumlah mahasiswa masih bertahan di sekitar lokasi untuk mengawal respons atas tuntutan mereka. Polisi mengimbau masyarakat agar menghindari ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto sementara waktu dan memastikan penyampaian aspirasi tetap berlangsung dalam koridor hukum yang berlaku.