Agung Gumilar Saputra Resmi Jabat Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis dalam sebuah upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Pelantikan ini menandai penguatan struktur penasihat presiden yang berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis pemerintahan.

Pengangkatan Agung Gumilar tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa posisi ini dibentuk untuk merespons kompleksitas tantangan nasional yang membutuhkan analisis data yang tajam, cepat, dan akurat.

“Kita memerlukan seseorang yang tidak sekadar membaca data, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. Saya yakin Agung Gumilar memiliki kapasitas itu,” ujar Presiden usai prosesi pelantikan.

Latar Belakang dan Rekam Jejak Profesional

Agung Gumilar Saputra bukan nama asing di kalangan analis kebijakan dan teknologi. Pria kelahiran Bandung, 12 Juni 1978, ini menamatkan pendidikan sarjana di bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2001. Ia kemudian meraih gelar Master of Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, pada 2010, serta Doctor of Philosophy dalam Data-Driven Governance dari University of Oxford pada 2018.

Sebelum menjabat sebagai Asisten Khusus Presiden, Agung mengawali karier sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada divisi komputasi sosial. Pada 2014, ia dipercaya memimpin Unit Analisis Data Strategis di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selama enam tahun, ia berperan dalam mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (SIPPN) yang mengintegrasikan data dari lebih dari 500 kabupaten/kota.

Pada 2020, Agung bergabung dengan Kantor Staf Presiden sebagai Deputi III Bidang Analisis dan Pengelolaan Data Strategis. Di sana, ia memimpin tim yang merancang dashboard eksekutif untuk memantau capaian program prioritas nasional secara real-time. Kinerjanya dinilai berhasil meningkatkan akurasi pelaporan program strategis hingga 92 persen, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023.

Tugas dan Fungsi Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2025 yang disahkan pada 6 Oktober 2025, Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis memiliki tugas utama memberikan analisis berbasis data kepada Presiden untuk mendukung perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan strategis. Posisi ini berada langsung di bawah Presiden dan berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet serta Kementerian terkait.

Ruang lingkup kerjanya mencakup empat pilar: pertama, pengolahan dan visualisasi data makroekonomi, sosial, dan politik untuk early warning system (sistem peringatan dini). Kedua, analisis big data dan sentimen publik dari media sosial serta platform digital guna mengukur persepsi masyarakat terhadap kebijakan. Ketiga, penyusunan skenario kebijakan dengan pendekatan simulasi prediktif. Keempat, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan lembaga survei kredibel untuk memastikan integritas data nasional.

Dalam acara pelantikan, Agung Gumilar menyatakan komitmennya untuk membangun jembatan antara data scientist dan pembuat kebijakan.

“Saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan di tingkat tertinggi dilandasi oleh fakta yang terverifikasi, bukan sekadar intuisi. Kedeputian ini akan bekerja secara senyap namun dampaknya harus terukur,” katanya.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Dukungan Teknologi

Pelantikan ini disambut positif oleh sejumlah pemangku kepentingan. Kepala BPS, Dr. Margo Yuwono, menyatakan siap mendukung penuh kerja Asisten Khusus Presiden dalam menyediakan data-data sektoral yang valid. Sementara itu, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menambahkan bahwa kolaborasi riset menjadi kunci agar analisis yang dihasilkan tidak tumpang tindih dengan kementerian teknis.

Dari segi infrastruktur, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) tahap pertama yang akan menjadi tulang punggung analisis strategis. Pusat data ini mengintegrasikan lebih dari 2.100 aplikasi pemerintahan dalam satu platform terpusat yang dilengkapi dengan sistem keamanan siber berlapis.

Agung Gumilar juga menekankan pentingnya transparansi yang bertanggung jawab. Ia berencana meluncurkan portal publik terbatas yang menampilkan indikator-indikator kinerja pemerintahan secara berkala, tanpa mengorbankan data-data yang masuk kategori rahasia negara.

Harapan dan Langkah ke Depan

Dalam rapat koordinasi perdana yang digelar langsung setelah pelantikan, Agung memaparkan rencana 100 hari kerjanya yang fokus pada tiga hal: audit data dasar pemerintahan, pembentukan tim inti analis dari lintas kementerian, dan penyelesaian peta jalan analitik nasional 2025–2029.

Presiden Prabowo menutup acara dengan pesan yang jelas:

“Gunakan seluruh kecanggihan teknologi, tetapi jangan pernah lupa bahwa setiap angka mewakili wajah rakyat Indonesia. Bekerjalah dengan hati untuk negeri.”

Dengan pelantikan ini, Agung Gumilar Saputra menjadi salah satu pejabat kunci di lingkaran dalam kepresidenan yang diharapkan mampu membawa inovasi tata kelola berbasis data di Indonesia.

Baca juga:

• 22 Ribu Jiwa di Bogor Terdampak Kekeringan, 10 Kecamatan Siaga
• Misteri di Balik 402: Ketika Rumah Sakit Kosong Bercerita