Dirgayuza Resmi Jabat Asisten Presiden Bidang Komunikasi

Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengangkatan Dirgayuza sebagai Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan dalam sebuah keputusan kenegaraan yang disahkan pada 28 Februari 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif per 1 Maret 2025.

"Pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya penataan ulang dan penguatan fungsi komunikasi strategis di lingkungan Istana," ujar Mayor Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers resmi. Jabatan baru ini, menurut Teddy, akan bersinggungan langsung dengan Kantor Komunikasi Presiden yang telah lebih dulu dibentuk.

Rekam Jejak dan Latar Belakang Profesional

Dirgayuza bukanlah sosok baru di lingkaran Istana. Sebelum menerima surat keputusan ini, ia telah lebih dulu diperkenalkan sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada 20 Januari 2025. Kariernya di sektor komunikasi publik dan strategi politik berlangsung hampir dua dekade, dengan spesialisasi pada manajemen isu dan komunikasi kebijakan.

Pria kelahiran Jakarta, 17 Agustus 1978, ini menamatkan pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada 2002. Ia kemudian meraih gelar Magister Manajemen Komunikasi dari universitas yang sama pada 2008. Dirgayuza mengawali karier profesionalnya sebagai konsultan komunikasi politik di salah satu firma strategis di Jakarta Selatan pada 2003.

Sejumlah klien korporasi besar dan tokoh politik nasional pernah menjadi bagian dari portofolio penanganannya. Ia dikenal luas sebagai analis yang kerap memberikan masukan terukur dalam situasi krisis komunikasi. Pada 2014, Dirgayuza bergabung dengan sebuah lembaga think tank di bidang kebijakan publik, di mana ia memimpin divisi analisis media dan opini publik hingga 2019.

Memasuki periode 2020-2024, Dirgayuza semakin aktif dalam diskursus komunikasi pemerintahan. Ia menjadi pengajar tamu di beberapa program pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara. Beberapa tulisannya tentang diseminasi kebijakan dan penanganan disinformasi telah diterbitkan di jurnal-jurnal administrasi publik ternama.

Lingkup Tugas dan Struktur Koordinasi

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Kabinet, posisi Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan dirancang untuk memperkuat rantai koordinasi antara Presiden, Kantor Komunikasi Presiden, dan kementerian terkait. Ruang lingkup tugasnya mencakup penyusunan analisis kebijakan komunikasi, penyelarasan narasi strategis lintas kementerian, serta pemberian rekomendasi langsung kepada Presiden terkait dinamika isu publik.

"Fungsi analisis kebijakan di ranah komunikasi ini menjadi krusial di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat. Dibutuhkan kemampuan membaca lanskap media dan opini publik secara presisi," jelas Teddy menirukan arahan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar pada 25 Februari 2025.

Dalam struktur baru ini, Dirgayuza akan berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Juru Bicara Presiden. Ia juga akan memimpin sebuah tim kecil beranggotakan analis kebijakan madya dan muda yang direkrut dari kalangan pegawai negeri sipil serta profesional non-karier. Tim ini bertugas menyusun laporan harian tentang persepsi publik terhadap kebijakan strategis pemerintah.

Langkah pembentukan jabatan ini, menurut sumber di lingkungan Istana, tidak terlepas dari evaluasi terhadap efektivitas komunikasi pemerintahan pada triwulan pertama masa kerja Kabinet Merah Putih. Presiden disebut menginginkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami secara jernih oleh masyarakat, tanpa distorsi informasi yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Respons dan Ekspektasi Publik

Pengangkatan Dirgayuza mendapat tanggapan beragam dari kalangan pengamat politik dan komunikasi. Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Publik Indonesia, Rangga Wisesa, menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Istana ingin memperkuat lapis kedua komunikasi strategis di luar corong kementerian.

"Posisi ini akan menjadi jembatan antara kebutuhan teknokratis komunikasi dan visi politik Presiden. Tantangannya besar, terutama dalam menyelaraskan narasi di tengah koalisi partai yang gemuk," ujar Rangga saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Anita Prameswari, menyoroti aspek akuntabilitas dari posisi baru ini. "Struktur asisten presiden di beberapa negara memang lazim. Namun, mekanisme pertanggungjawaban publiknya harus jelas, tidak hanya bertanggung jawab ke Presiden secara personal," katanya dalam sebuah diskusi daring.

Dengan disahkannya Keputusan Presiden ini, Dirgayuza dijadwalkan untuk segera menempati ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Negara, lantai tiga, mulai 1 Maret 2025. Ia akan langsung memulai tugas dengan mengikuti Rapat Koordinasi Komunikasi Strategis yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara pada awal pekan depan.

Baca juga:

• AI Ancam Kestabilan Finansial, Bank Sentral Inggris Beri Sinyal Bahaya
• Damkar Depok Evakuasi Kucing yang Kepalanya Tersangkut Kaleng