94 Persen Jalan Daerah di Aceh Telah Pulih Pascabencana

Banda Aceh — Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mengumumkan bahwa 94 persen ruas jalan milik pemerintah daerah di provinsi itu telah kembali berfungsi pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada awal tahun. Capaian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Infrastruktur yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Senin (27/7/2026), dan menjadi penanda signifikan pulihnya konektivitas darat di Tanah Rencong.

Ketua Satgas PRR, Ir. H. Zulfikar Mahmud, M.Sc., menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pemantauan dan verifikasi lapangan hingga minggu ketiga Juli 2026. "Dari total 2.341 ruas jalan kabupaten dan kota yang terdampak, sebanyak 2.201 ruas sudah bisa dilalui kendaraan, baik secara permanen maupun melalui penanganan darurat," ujarnya. Ia merinci bahwa 1.834 ruas telah diperbaiki secara permanen dengan konstruksi beton dan aspal, sedangkan 367 ruas lainnya menggunakan struktur sementara berupa jembatan bailey dan perkerasan agregat. Sementara itu, 140 ruas jalan atau 6 persen sisanya masih dalam proses penanganan teknis karena kerusakan berat atau terisolasi secara geografis.

Percepatan Pemulihan Konektivitas

Pencapaian ini tidak lepas dari strategi percepatan yang diterapkan Satgas PRR sejak tiga bulan pertama pascabencana. Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan Satgas PRR, Dr. Nadia Safira, pihaknya mengedepankan metode kontrak terpadu berbasis koridor yang memungkinkan pengerjaan simultan pada beberapa segmen dalam satu wilayah administrasi. "Kami membagi Aceh dalam sembilan zona kerja, masing-masing ditangani oleh kontraktor pelaksana yang telah melalui proses kualifikasi ketat. Model ini memangkas waktu tender hingga 40 persen dibandingkan skema konvensional," jelasnya.

Pendekatan tersebut diperkuat dengan pelibatan TNI dalam pembangunan jembatan darurat serta penggunaan alat berat dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum. Data yang dirilis Satgas PRR menunjukkan bahwa panjang total jalan daerah yang telah berfungsi mencapai 8.943 kilometer, mencakup rute antarkecamatan, akses menuju pusat layanan kesehatan, dan jalur distribusi logistik. Ruas-ruas vital seperti jalan nasional lintas tengah dan lintas barat Aceh sudah lebih dulu dinyatakan pulih sepenuhnya pada April 2026.

Dukungan bagi Mobilitas dan Ekonomi Masyarakat

Berfungsinya kembali jaringan jalan daerah berdampak langsung pada mobilitas warga dan pemulihan ekonomi. Wakil Gubernur Aceh, H. Marzuki Usman, menyatakan bahwa aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional dan sentra produksi komoditas unggulan mulai menggeliat. "Harga gabah kering panen di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara yang sempat anjlok karena rantai pasok terputus kini sudah kembali normal. Petani kopi di Gayo juga bisa mengirim hasil panen ke Medan tanpa harus memutar sejauh 220 kilometer lagi," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Di sektor pendidikan, data Dinas Pendidikan Aceh mencatat tingkat kehadiran siswa di sekolah-sekolah pedesaan meningkat dari 58 persen pada Februari menjadi 91 persen pada Juli 2026, seiring pulihnya akses jalan menuju fasilitas pendidikan. Sementara itu, layanan kesehatan keliling yang sempat terhenti kini telah menjangkau kembali 97 puskesmas pembantu di daerah terpencil. "Konektivitas adalah urat nadi pemulihan. Tanpa jalan, bantuan tidak akan sampai, ekonomi tidak bergerak," tegas Zulfikar.

Tantangan Penyelesaian 6 Persen Jalan Tersisa

Meski mayoritas ruas telah pulih, Satgas PRR mengakui bahwa 6 persen jalan daerah yang belum berfungsi menghadapi persoalan teknis yang lebih kompleks. Direktur Teknis Satgas PRR, Ir. Andrianto Wibisono, M.T., mengungkapkan bahwa kerusakan pada ruas-ruas tersebut mencakup amblasan badan jalan di atas tanah gambut, jembatan utama yang hanyut total, dan lereng bukit yang longsor di kawasan Pegunungan Bukit Barisan. "Kami tidak bisa menggunakan metode standar. Di Kecamatan Geumpang, Pidie, misalnya, kami harus merancang ulang trace jalan karena kondisi geologi yang berubah pascabencana. Diperlukan studi geoteknik dan desain fondasi khusus," paparnya.

Selain itu, faktor cuaca dan keterbatasan akses material menjadi kendala. Beberapa titik di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai atau helikopter. Satgas PRR menargetkan seluruh ruas tersisa dapat dituntaskan secara fungsional paling lambat September 2026, dan penyelesaian permanen akhir Desember 2026. Untuk mendukung target itu, pemerintah pusat telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan yang disahkan dalam APBN Perubahan 2026.

Sinergi Anggaran dan Pengawasan

Anggaran total penanganan infrastruktur jalan daerah pascabencana Aceh mencapai Rp 8,9 triliun, bersumber dari APBN, APBA, serta hibah luar negeri dari Asian Development Bank dan Japan International Cooperation Agency. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, Drs. T. Rizal Fahmi, Ak., menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan bertahap berdasarkan capaian fisik yang diverifikasi oleh konsultan pengawas independen. "Kami menerapkan sistem reward and punishment dalam kontrak. Kontraktor yang mencapai progres di atas 90 persen tepat waktu mendapat insentif, sedangkan yang terlambat dikenakan denda progresif hingga 5 persen dari nilai kontrak," kata Rizal.

Pengawasan diperkuat oleh keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh serta partisipasi masyarakat melalui aplikasi Lapor PRR. Hingga hari ini, tercatat 452 laporan warga mengenai kualitas pengerjaan, dan 86 persen di antaranya telah ditindaklanjuti dengan perbaikan. Satgas PRR memastikan bahwa setiap temuan penyimpangan akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penutup rapat, Zulfikar menekankan bahwa capaian 94 persen ini belum final. "Kami tidak berpuas diri. Jalan yang berfungsi hari ini harus memiliki umur layanan minimal 10 tahun. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan manajemen drainase menjadi fokus berikutnya agar investasi besar ini tidak sia-sia," pungkasnya. Dengan ritme kerja yang terus dijaga, Satgas PRR optimistis seluruh ruas jalan daerah di Aceh akan sepenuhnya pulih dan mendukung roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.