Warga Bojonegara Gelar Aksi Blokade, Desak Proyek Pelebaran Jalan

Ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, melakukan aksi penutupan akses Jalan Raya Bojonegara-Puloampel pada Senin, 27 Juli 2026. Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini dipicu oleh lambannya realisasi proyek pelebaran jalan yang telah lama dinantikan. Massa yang berasal dari Desa Bojonegara, Margagiri, dan Kertasana memadati titik pertigaan strategis di depan Kantor Kecamatan Bojonegara, membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar pemerintah segera memulai pekerjaan, serta memarkir puluhan sepeda motor dan kendaraan roda empat di tengah jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Bojonegara menuju Puloampel dan sebaliknya sempat lumpuh total selama lebih dari tiga jam, menimbulkan antrean kendaraan hingga dua kilometer.

Koordinator aksi, Supriyadi, yang juga tokoh pemuda setempat, menyatakan bahwa kesabaran warga telah mencapai batas. "Kami sudah berulang kali mendengar janji manis dari para pejabat. Jalan ini semakin rusak, lebar hanya empat meter, padat dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang dan logistik pelabuhan. Setiap minggu ada kecelakaan, bahkan beberapa warga kami menjadi korban. Proyek pelebaran sudah dianggarkan sejak tahun lalu, tetapi hingga kini tidak ada tanda-tanda pekerjaan dimulai," tegas Supriyadi di hadapan massa dan awak media. Ia menambahkan, warga menuntut kepastian bahwa proyek pelebaran menjadi tujuh meter dengan saluran drainase dan penerangan jalan umum segera dikerjakan, paling lambat sebelum awal Agustus 2026.

Kronologi dan Eskalasi Tuntutan

Aksi damai ini sejatinya telah direncanakan melalui forum rembuk desa sepekan sebelumnya. Namun, karena tidak ada tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Serang maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, warga memutuskan untuk meningkatkan tekanan dengan menutup jalan. Sejak pukul 07.00 WIB, warga mulai berdatangan, membawa spanduk dan perlengkapan aksi. Puncaknya pada pukul 10.00 WIB, saat puluhan kendaraan kaki lima dan motor sengaja diparkir melintang, membentuk barikade manusia. Kapolsek Bojonegara, AKP Hendra Gunawan, bersama personel Koramil 0602/Serang, langsung melakukan pengamanan dan berusaha membuka dialog. Ketegangan sempat memuncak ketika beberapa pengemudi truk kontainer mencoba menerobos, namun berhasil diredam oleh para tetua adat yang ikut berada di garda terdepan.

Dalam orasinya, para tokoh masyarakat secara bergantian menyuarakan empat tuntutan utama: percepatan dimulainya proyek pelebaran Jalan Bojonegara-Puloampel, penyelesaian pembebasan lahan yang masih tersisa, transparansi jadwal dan pelaksanaan proyek, serta komitmen pemerintah untuk membangun trotoar dan drainase agar kawasan industri dan pemukiman tidak terendam banjir setiap musim hujan. Tuntutan ini disambut pekik setuju oleh massa yang sebagian besar merupakan buruh harian dan pedagang kecil.

Tanggapan Pemerintah Daerah dan Komisi DPRD

Bupati Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah, yang dihubungi terpisah, menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami keprihatinan warga. "Saya sudah menerima laporan detail dari Camat Bojonegara dan Kepala Dinas PUPR. Aspirasi warga sangat jelas dan akan kami tindaklanjuti dengan serius. Sore ini juga kami akan menggelar Rapat Koordinasi dengan kontraktor pelaksana dan Dinas PUPR Provinsi Banten. Target kami, groundbreaking proyek pelebaran ini tetap dilaksanakan pada minggu pertama Agustus 2026, sesuai kontrak yang telah diteken," ujar Bupati. Ia juga mengakui adanya kendala teknis berupa proses lelang ulang akibat penyesuaian harga material yang melonjak serta sengketa kecil di titik-titik pembebasan lahan yang melibatkan sembilan kepala keluarga.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten, Ahmad Fauzi, menyayangkan aksi penutupan jalan yang dinilai melanggar ketertiban umum, namun di sisi lain ia menegaskan bahwa keluhan warga adalah konsekuensi dari keterlambatan birokrasi. "Komisi III sudah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp24,7 miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk pelebaran jalan sepanjang 4,3 kilometer ini. Saya akan mendesak Dinas PUPR agar transparan dalam menyampaikan progres, dan bila perlu kita panggil dalam rapat dengar pendapat minggu depan," tegas politisi Partai Golkar tersebut. Fauzi menambahkan, proyek ini krusial untuk mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara dan mengurangi angka kecelakaan.

Jalan Menuju Kesepakatan

Mediasi yang digelar di Kantor Kecamatan Bojonegara berlangsung alot namun konstruktif. Hadir dalam mediasi tersebut Camat Bojonegara, Mulyadi, perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Serang, serta perwakilan kontraktor PT Karya Marga Sejahtera. Setelah hampir dua jam bernegosiasi, disepakati sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh perwakilan warga, aparat kecamatan, dan kontraktor. Isi nota tersebut antara lain: kontraktor akan memulai mobilisasi alat berat dan pemasangan papan proyek paling lambat 10 Agustus 2026; pembebasan lahan sisa akan diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan warga akan dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal selama proyek berlangsung. Nota ini menjadi dasar bagi massa untuk membubarkan diri secara tertib pada pukul 12.30 WIB.

Meskipun aksi berakhir damai, Supriyadi mewanti-wanti agar janji yang tertuang tidak sekadar menjadi angin lalu. "Kami akan terus mengawasi. Jika hingga tanggal 10 Agustus tidak ada aktivitas di lapangan, kami tidak segan-segan untuk kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya. Para warga pun berangsur meninggalkan lokasi, sementara petugas kepolisian dan dinas perhubungan sigap mengurai kemacetan yang sempat mengular. Arus lalu lintas kembali normal sekitar pukul 13.00 WIB, meninggalkan tumpukan spanduk dan harapan baru bagi warga Bojonegara bahwa jalur vital penghubung kawasan industri dan pelabuhan ini segera terbebas dari kesempitan dan ancaman kecelakaan.