hendra-wijaya
BANJARBARU — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menangani sekitar 10.000 hektare sisa area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi penanganan karhutla yang digelar di Banjarbaru, sebagai tindak lanjut atas keputusan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak.
Dalam rapat tersebut, Hanif menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya pemulihan ekosistem dan pencegahan berulangnya bencana serupa. "Kita harus memastikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga rehabilitasi lahan," ujar Hanif di hadapan peserta rapat yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, serta aparat keamanan.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Hanif menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Berdasarkan arahan Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditetapkan sebagai koordinator utama yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah. "Setiap instansi memiliki peran yang saling melengkapi. Tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana ini," tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas pemetaan lokasi sisa area terdampak yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 10.000 hektare lahan masih memerlukan penanganan intensif, terutama pada area gambut yang rawan munculnya titik api baru. Pemerintah daerah diminta segera menyusun rencana aksi rehabilitasi dengan tenggat waktu yang jelas.
Langkah Konkret dan Target Pemulihan
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah konkret, antara lain pengerahan personel gabungan untuk patroli terpadu, optimalisasi teknologi deteksi dini titik panas, serta penyiapan sarana dan prasarana pemadaman di wilayah rawan. Hanif menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pemulihan fungsi lahan dapat mulai terlihat dalam kurun waktu enam bulan ke depan.
"Kami menetapkan target bahwa seluruh area terdampak harus sudah masuk dalam program rehabilitasi paling lambat akhir tahun ini. Ini keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh semua pihak," ujar Hanif. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melibatkan masyarakat setempat, termasuk kelompok tani dan relawan, dalam upaya pemulihan lahan agar hasilnya lebih berkelanjutan.
"Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Sinergi pusat dan daerah harus diperkuat, bukan hanya saat terjadi bencana, tetapi juga dalam upaya pencegahan," tegas Hanif Faisol Nurofiq.
Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Sebagai bentuk akuntabilitas, rapat koordinasi tersebut memutuskan pembentukan tim pengawas yang akan melakukan evaluasi berkala setiap dua minggu. Tim ini bertugas memantau perkembangan penanganan di lapangan serta memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Hasil evaluasi akan dilaporkan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Hanif juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti sengaja membuka lahan dengan cara membakar. "Berdasarkan UU, pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pelanggaran serius. Kita tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat luas," tandasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik arahan tersebut. Perwakilan pemerintah provinsi menyatakan siap mengalokasikan anggaran pendampingan untuk rehabilitasi lahan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar akan terus dilakukan melalui camat dan kepala desa.
Dengan penguatan sinergi ini, pemerintah berharap penanganan 10.000 hektare sisa area terdampak karhutla di Kalimantan Selatan dapat berjalan efektif dan menjadi model penanganan serupa di provinsi lain. Hanif menutup rapat dengan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla akan menjadi indikator kinerja bersama yang dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat.
Comments (0)