Kemenkum Klaim Jalankan Astacita di Seluruh Lini Kerja

BADUNG — Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan telah menjalankan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di seluruh lini kerja kementerian selama dua tahun masa pemerintahan. Klaim tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Hukum yang berlangsung di Badung, Bali, sebagai bagian dari evaluasi capaian kinerja periode 2024–2026.

Menteri Hukum dalam forum tersebut menegaskan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan kementerian telah mengimplementasikan delapan agenda Astacita sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Menurutnya, Astacita bukan sekadar dokumen politik, melainkan kerangka kerja operasional yang ditetapkan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran kementerian.

"Setiap direktorat jenderal memiliki turunan Astacita yang terukur, mulai dari penyusunan regulasi hingga layanan hukum kepada masyarakat," ujar Menteri Hukum dalam rapat tersebut.

Delapan Agenda Astacita sebagai Dasar Kerja

Astacita merupakan delapan agenda pembangunan yang ditetapkan sebagai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedelapan agenda tersebut meliputi bidang ideologi, pertahanan dan keamanan, pangan dan energi, sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, reformasi hukum dan birokrasi, serta lingkungan hidup.

Kementerian Hukum, berdasarkan penjelasan dalam rapat koordinasi itu, menempatkan agenda reformasi hukum dan birokrasi sebagai prioritas utama. Fokus kerja kementerian mencakup penyusunan produk hukum, pelayanan administrasi hukum umum, serta penguatan sistem kekayaan intelektual dan pemasyarakatan.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan sejumlah capaian, antara lain jumlah produk hukum yang diharmonisasi, layanan badan hukum yang diselesaikan, serta program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Kementerian menyatakan angka-angka tersebut telah melalui proses verifikasi internal sebelum dilaporkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rapat Koordinasi Evaluasi Dua Tahun

Rapat Koordinasi Kementerian Hukum di Badung disebut sebagai forum evaluasi berkala yang melibatkan pejabat struktural eselon satu dan eselon dua. Dalam forum tersebut, masing-masing unit diminta memaparkan capaian, kendala, serta rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

Menteri Hukum menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif, termasuk terhadap program yang belum mencapai target. Ia menuturkan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan akan menindaklanjuti temuan dalam rapat melalui keputusan yang bersifat teknis maupun kebijakan.

"Rapat Koordinasi ini bukan ajang laporan seremonial. Kami mencatat setiap kendala dan menetapkan langkah perbaikan," kata Menteri Hukum.

Menurutnya, shintidak semua program dapat berjalan tanpa hambatan. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan penyesuaian regulasi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan waktu.

Menindaklanjuti Keputusan dalam Pleno

Hasil rapat koordinasi tersebut rencananya dibawa ke forum pleno untuk disahkan sebagai keputusan resmi kementerian. Fraksi-fraksi di lembaga legislatif juga diharapkan menerima laporan capaian sebagai bahan pengawasan terhadap pelaksanaan Astacita di sektor hukum.

Pengamat hukum menilai klaim keberhasilan Astacita perlu diukur dengan indikator yang dapat diverifikasi publik, bukan hanya laporan internal kementerian. Mereka menyarankan agar capaian dipublikasikan secara berkala melalui kanal resmi sehingga masyarakat dapat menilai secara langsung.

Kementerian Hukum menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program Astacita pada tahun ketiga pemerintahan, dengan penekanan pada percepatan reformasi hukum dan peningkatan kualitas layanan publik. Berdasarkan UU yang mengatur tugas dan fungsi kementerian, seluruh kebijakan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari rencana strategis yang wajib dilaporkan kepada presiden.

Dengan berakhirnya rapat koordinasi di Badung, Kementerian Hukum akan menyusun dokumen tindak lanjut yang memuat target jangka pendek dan menengah. Dokumen tersebut dijadwalkan menjadi acuan kerja seluruh unit pada tahun anggaran berikutnya, sekaligus bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menilai pelaksanaan Astacita di sektor hukum.