Wamenko Pangan Perkuat Sinergi Tangani 10 Ribu Hektare Karhutla Kalsel

BANJARBARU — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menangani sekitar 10.000 hektare sisa area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi penanganan karhutla yang digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden terkait percepatan pemulihan kawasan terdampak.

Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Berdasarkan UU yang mengatur penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menetapkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan.

"Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena karakteristik karhutla di lahan gambut membutuhkan penanganan terpadu mulai dari pemadaman, pendinginan, hingga restorasi," tegas Hanif dalam rapat tersebut.

Pemetaan dan Status Kawasan Terdampak

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Rapat Koordinasi, sekitar 10.000 hektare lahan di Kalimantan Selatan masih berstatus sebagai area sisa terdampak. Kawasan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten yang memiliki karakteristik lahan gambut dan lahan kering. Pemerintah menetapkan prioritas penanganan pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan asap lintas batas.

Hanif menjelaskan bahwa pemetaan dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penetapan keputusan operasional di lapangan, termasuk penempatan personel dan distribusi peralatan.

"Setiap hektare yang dipetakan memiliki tingkat kerawanan berbeda. Kami menetapkan skala prioritas berdasarkan kedekatan dengan permukiman dan lahan produktif," ujarnya.

Penguatan Personel dan Teknologi Modifikasi Cuaca

Dalam rapat tersebut disahkan sejumlah langkah operasional, antara lain penambahan personel Terpadu Pengendalian Karhutla, pengerahan helikopter water bombing, serta operasi teknologi modifikasi cuaca. Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti dengan menyiapkan pos komando di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Hanif menegaskan bahwa teknologi modifikasi cuaca akan dioperasikan selama periode rawan, dengan koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berdasarkan keputusan rapat, operasi tersebut dijadwalkan berlangsung secara bertahap sesuai kondisi cuaca dan ketersediaan awan hujan.

"Kami menargetkan penurunan signifikan titik panas dalam waktu yang telah ditetapkan. Modifikasi cuaca menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembasahan lahan gambut," jelasnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menyoroti pentingnya peran pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penanganan pascakarhutla. Ia meminta setiap daerah menyusun rencana restorasi yang memuat target revegetasi, pembangunan sekat kanal, serta pemulihan fungsi hidrologis lahan gambut.

Pada aspek penegakan hukum, Hanif menyatakan bahwa aparat berwenang akan menindaklanjuti temuan indikasi pembukaan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan UU yang berlaku, pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Ia menekankan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa memihak kelompok tertentu.

"Penegakan hukum adalah bagian dari upaya pencegahan. Kepastian hukum akan memberikan efek jera, sehingga kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Dukungan Fraksi dan Komitmen Anggaran

Dalam forum tersebut, sejumlah Fraksi di DPRD Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah pusat. Mereka meminta alokasi anggaran penanggulangan karhutla ditambah, terutama untuk pengadaan peralatan pemadaman dan pemberdayaan masyarakat peduli api.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan anggaran bersama Kementerian Keuangan. Berdasarkan keputusan rapat, usulan tambahan anggaran akan dibahas dalam Rapat Koordinasi lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah.

Ia menutup rapat dengan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla diukur dari dua indikator utama, yakni penurunan jumlah titik panas dan pemulihan fungsi lahan. Pemerintah menargetkan seluruh area sisa terdampak dapat ditangani secara bertahap, dengan pemantauan berkala setiap pekan.

"Kami akan melaporkan perkembangan secara transparan. Sinergi yang dibangun hari ini harus berlanjut hingga tahap pemulihan," pungkas Hanif Faisol Nurofiq.