Wamendagri Dorong Keterlibatan Orang Asli Papua dalam Sensus Ekonomi 2026

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Tanah Papua memprioritaskan perekrutan Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan di lapangan. Seruan ini disampaikan langsung oleh Ribka dalam sebuah rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (6/7).

Menurut laporan media kami, Wamendagri menekankan bahwa kebijakan afirmatif dalam rekrutmen sumber daya manusia (SDM) pendataan merupakan langkah strategis. Pendekatan yang mengakar pada aspek sosial dan kultural setempat dinilai mampu meminimalisir gesekan di lapangan serta mempermudah proses pengumpulan data, khususnya di distrik-distrik yang sulit dijangkau dan memiliki dinamika sosial yang unik.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk mengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," tegas Ribka sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com.

Ribka Haluk memandang bahwa keterlibatan warga lokal bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama demi validitas data. Ia meyakini bahwa putra-putri daerah lebih memahami kontur geografis, bahasa lokal, serta kearifan budaya setempat. Dengan demikian, potensi resistensi dari komunitas adat terhadap pendataan yang dilakukan oleh pihak eksternal dapat diredam secara signifikan. Wamendagri menyadari bahwa tanpa pemetaan data ekonomi yang akurat, perencanaan pembangunan di Bumi Cenderawasih akan sulit berjalan tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, dibahas pula kesiapan infrastruktur pendataan hingga ke level akar rumput. Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi momentum krusial untuk memotret struktur perekonomian nasional yang terdampak dinamika global dalam beberapa tahun terakhir, memperkuat basis data UMKM, hingga menangkap potensi ekonomi digital. Kolaborasi erat antara Kemendagri dan BPS menjadi kunci agar pelaksanaan sensus berjalan efisien tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Pernyataan tegas Wamendagri ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi jajaran pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua untuk segera menyiapkan pemetaan calon petugas sensus dari kalangan OAP. Pemerintah berkomitmen bahwa proses pembangunan dan pendataan statistik harus inklusif, melibatkan partisipasi penuh masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan nasional.