Wakil Menteri Sosial Minta Legalitas Lahan Sekolah Rakyat Diselesaikan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, segera menuntaskan legalitas lahan yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin. Dalam pertemuan itu dibahas kendala administrasi kepemilikan tanah yang selama ini menjadi penghambat pencairan anggaran dan percepatan konstruksi gedung sekolah.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRK Kabupaten Boven Digoel, serta pejabat eselon terkait di lingkungan Kementerian Sosial. Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan keputusan strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga seluruh aspek legal harus dipenuhi sebelum tahap pembangunan berikutnya dilaksanakan.

Permintaan Penyelesaian Dokumen Tanah

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa kesiapan lahan menjadi syarat mutlak sebelum Kementerian Sosial menyetujui pencairan tahap lanjutan. Menurutnya, dokumen berupa sertifikat, peta bidang, hingga surat pernyataan masyarakat adat harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak dapat dilanjutkan tanpa kepastian hukum atas lahannya. Kepastian ini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," ujar Agus Jabo Priyono.

Wakil Menteri Sosial juga menekankan bahwa penyelesaian legalitas lahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, DPRK, dan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten diminta menindaklanjuti permintaan itu dengan membentuk tim percepatan yang melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional kabupaten, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa sejumlah daerah lain telah lebih dahulu menuntaskan dokumen tanah sehingga pembangunan berjalan sesuai jadwal. Pengalaman tersebut, menurut dia, dapat dijadikan rujukan oleh Kabupaten Boven Digoel agar proses tidak berlarut. Pihaknya menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan mendampingi pemerintah daerah selama proses administrasi berlangsung, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berwenang di bidang pertanahan.

Tanggapan DPRK Kabupaten Boven Digoel

Menanggapi permintaan tersebut, jajaran DPRK Kabupaten Boven Digoel menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung upaya penyelesaian legalitas lahan. Wakil Ketua DPRK Kabupaten Boven Digoel menyatakan bahwa fraksi-fraksi di lembaga legislatif setempat sepakat menjadikan persoalan lahan sebagai prioritas dalam agenda kerja masa sidang berikutnya.

"DPRK Kabupaten Boven Digoel akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mengagendakan rapat bersama pemerintah daerah guna membahas skema penyelesaian sertifikat tanah Sekolah Rakyat," ucap Wakil Ketua DPRK Kabupaten Boven Digoel.

Anggota DPRK lainnya menambahkan bahwa sebagian bidang tanah yang digunakan masih tercatat sebagai tanah ulayat milik masyarakat adat, sehingga diperlukan kesepakatan formal sebelum proses sertifikasi dapat diajukan. Mereka menyampaikan bahwa koordinasi dengan tokoh adat telah dijadwalkan dalam waktu dekat, seiring dengan agenda Rapat Koordinasi tingkat kabupaten yang membahas kesiapan program pendidikan.

Dalam pertemuan juga dibahas kemungkinan pemanfaatan dana alokasi khusus dan anggaran perimbangan untuk membiayai pengukuran dan pemetaan tanah. Pemerintah daerah diminta memasukkan kebutuhan tersebut dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar proses administrasi dapat dikerjakan paralel dengan tahap persiapan konstruksi.

Langkah Berikutnya dan Kesiapan Program

Menindaklanjuti hasil pertemuan, Kementerian Sosial dijadwalkan menerima laporan perkembangan dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam waktu tiga puluh hari. Laporan tersebut memuat progres pengurusan dokumen tanah, rencana penetapan status lahan, serta jadwal musyawarah dengan masyarakat pemilik hak ulayat.

Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa apabila legalitas lahan tuntas, tahap pembangunan berikutnya dapat segera dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa anggaran program telah dialokasikan dan tidak akan dialihkan kecuali terdapat perubahan kebijakan.

Sekolah Rakyat sendiri dirancang melayani anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera, termasuk keluarga pemulung, nelayan, dan pekerja informal, dengan layanan pendidikan dasar yang terintegrasi bantuan sosial berupa makanan bergizi, perlengkapan belajar, serta pendampingan guru. Di Kabupaten Boven Digoel, rencana penempatan sekolah menyesuaikan dengan sebaran permukiman warga di sekitar kawasan pemukiman transmigrasi dan wilayah pesisir sungai.

Sebelumnya, program serupa telah berjalan di sejumlah daerah dan menghasilkan peningkatan angka partisipasi sekolah anak dari keluarga kurang mampu. Data yang disampaikan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa kehadiran sekolah dengan layanan pendampingan sosial mampu menurunkan angka putus sekolah di daerah sasaran. Kementerian berharap Kabupaten Boven Digoel dapat mengikuti capaian tersebut setelah seluruh kendala lahan terselesaikan.

Pertemuan berlangsung dengan suasana dialogis dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga koordinasi lintas sektor. Kementerian Sosial dan DPRK Kabupaten Boven Digoel menyepakati mekanisme pelaporan berkala guna memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.