Wakil Kepala BGN Paparkan Evaluasi Program Gizi di Komisi IX

JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan paparan evaluasi kinerja lembaganya di hadapan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 17 Juli 2026. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Jakarta, ia didampingi Deputi Bidang Pemantauan dan Evaluasi serta Deputi Bidang Distribusi dan Logistik untuk menjawab berbagai pertanyaan anggota dewan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, dan dihadiri oleh 43 dari 55 anggota komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial tersebut. Agenda utama adalah membahas realisasi penyerapan anggaran serta capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertengahan tahun anggaran 2026.

Realisasi Program dan Penyerapan Anggaran

Agustina Arumsari memaparkan bahwa per 30 Juni 2026, program MBG telah menjangkau 51,2 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa PAUD hingga SMA/sederajat serta ibu hamil dan balita di 482 kabupaten/kota. Angka tersebut setara dengan 62,4 persen dari target nasional sebanyak 82 juta penerima yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BGN 2025–2029.

"Kami menargetkan realisasi penuh pada akhir tahun anggaran ini. Hingga semester pertama, kami telah merealisasikan 62,4 persen dari total sasaran. Ini sesuai dengan proyeksi kami, namun tantangan di wilayah terpencil masih memerlukan perhatian khusus," ujarnya dalam rapat.

Dari sisi anggaran, BGN mengelola pagu sebesar Rp 450 triliun dalam APBN 2026. Hingga akhir Juni, serapan mencapai Rp 265,7 triliun atau 59 persen. Agustina menyatakan bahwa serapan tersebut masih on track, meskipun terdapat beberapa pos yang memerlukan penyesuaian akibat dinamika harga pangan dan biaya logistik.

Tantangan Distribusi di Kawasan Timur Indonesia

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah anggota Komisi IX menyoroti kesenjangan distribusi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa provinsi di Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku masih memiliki persentase penerima di bawah 40 persen dari total sasaran setempat.

Menanggapi hal ini, Agustina menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada infrastruktur transportasi dan keterbatasan rantai pasok bahan pangan lokal. "Untuk wilayah Maluku dan Papua, kami menghadapi biaya logistik yang mencapai 28 hingga 35 persen dari total biaya per porsi, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 12 persen. Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan TNI untuk membuka akses distribusi melalui jalur laut dan udara dengan subsidi angkutan," tegasnya.

Agustina juga menyebut bahwa BGN tengah mengembangkan model cluster pangan berbasis komunitas di 12 kabupaten prioritas dengan melibatkan koperasi petani lokal. Model ini diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus memberdayakan ekonomi setempat.

Komitmen Dewan dan Rencana Percepatan

Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, dalam kesimpulan rapat menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh percepatan program MBG dan akan mendorong alokasi tambahan anggaran pada APBN-P 2026 jika diperlukan. "Komisi IX berpandangan bahwa program ini harus mencapai target minimal 95 persen pada akhir tahun. Kami akan mengawal ketat realisasinya setiap triwulan," katanya.

Dewan juga merekomendasikan agar BGN segera menyelesaikan penyusunan basis data terpadu penerima yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan ketepatan sasaran dan mencegah tumpang tindih dengan program bantuan pangan lain di bawah Kementerian Sosial.

Agustina Arumsari mengakhiri paparan dengan menyatakan bahwa BGN akan menindaklanjuti seluruh arahan Komisi IX dan melaporkan progresnya dalam rapat kerja berikutnya yang dijadwalkan pada September 2026. "Kami akan segera menindaklanjuti arahan Komisi IX, khususnya terkait percepatan di kawasan timur dan penguatan data sasaran. Keputusan hari ini menjadi landasan untuk langkah akselerasi kami ke depan," pungkasnya.

Rapat ditutup pada pukul 15.42 WIB dan seluruh materi paparan disepakati untuk dijadikan dokumen resmi pengawasan Komisi IX DPR.