Waka DPR Prihatin Warga Tewas Dikeroyok, Ingatkan Jangan Main Hakim Sendiri

Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap peristiwa pengeroyokan yang menewaskan seorang pria di Kabupaten Tabanan, Bali. Korban yang diduga mencuri ayam itu meregang nyawa setelah dihakimi massa, sebuah tindakan yang menurut Sari sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (27/7), Sari menegaskan bahwa penyelesaian setiap dugaan pelanggaran pidana wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bukan melalui kekerasan jalanan. “Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah bertindak sebagai hakim bagi orang lain. Jika menemukan dugaan tindak pidana, segera serahkan kepada kepolisian agar diproses sesuai peraturan,” ujarnya.

Penolakan Tegas Aksi Main Hakim Sendiri

Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan melalui penghakiman di luar pengadilan. Ia meminta warga untuk tidak mengambil alih peran negara dalam menindak kejahatan. “Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan massal. Hukum menyediakan jalur yang jelas. Apabila kita abaikan, justru kita ikut melanggar hukum,” tegas Sari.

Ia menambahkan, tindakan main hakim sendiri lazim berawal dari ketidakpercayaan terhadap aparat. Namun, menurutnya, hal itu tidak bisa menjadi pembenar. “Negara harus terus membenahi penegakan hukum, tetapi masyarakat juga harus memberi kepercayaan. Salurkan laporan, bukan amukan,” sambungnya.

Desakan Pengusutan Transparan

Menyikapi kasus di Tabanan, Sari mendesak jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara objektif dan terbuka. Ia meminta seluruh pelaku kekerasan diproses tanpa pandang bulu. “Siapa pun yang terlibat dalam pengeroyokan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa harus dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana. Polri harus menunjukkan transparansi penuh agar publik yakin bahwa hukum bekerja,” ucapnya.

Ia pun berharap pengusutan yang cepat dan terbuka dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus menjadi efek jera bagi potensi aksi serupa di masa depan. “Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat keyakinan publik bahwa negara hadir dalam melindungi setiap warga, tanpa terkecuali,” paparnya.

Penguatan Literasi Hukum Massif

Selain penegakan hukum, Sari Yuliati mendorong penguatan literasi hukum sebagai langkah preventif. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Polri untuk memperluas sosialisasi aturan hukum secara berkelanjutan. “Pemahaman hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai bahaya tindakan main hakim sendiri perlu digencarkan melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa,” tuturnya.

Menurut Sari, rendahnya pemahaman hukum kerap menjadi pemicu masyarakat bertindak di luar batas. “Mereka harus diingatkan bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berdampak fatal, tidak hanya bagi korban yang kehilangan nyawa, tetapi juga bagi para pelaku yang kemudian harus menghadapi pidana. Literasi hukum yang baik adalah tameng terbaik,” jelasnya.

Ajakan Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Bersama

Wakil Ketua DPR itu pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dari tindakan emosional yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kolektif, namun penegakan hukum mutlak berada di tangan lembaga resmi. “Saya mengajak semua pihak untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, tidak terbawa emosi sesaat, dan menyerahkan segala dugaan pelanggaran pidana kepada penegak hukum. Menjaga ketertiban adalah kerja bersama, tapi eksekusi keadilan harus tetap dijalankan oleh negara,” pungkas Sari.

Kasus pengeroyokan di Tabanan ini menjadi pengingat pahit bahwa keadilan tak boleh ditegakkan dengan cara melanggar hukum. Rangkaian pernyataan Sari Yuliati sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal penguatan budaya hukum di tengah masyarakat.