Tensi PHK Massal Meningkat, Andi Gani Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan peringatan serius bahwa ratusan ribu pekerja kini tengah berada di ujung tanduk. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bukan lagi sekadar isu, melainkan fakta yang sudah di depan mata. Dalam pertemuan terbatas di Kompleks Parlemen, Jumat (26/6/2026), Andi Gani menegaskan bahwa situasi darurat ketenagakerjaan memerlukan intervensi langsung dari pemerintah.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Apaberita.com, pertemuan tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Forum ini digelar untuk merumuskan langkah konkret dalam membendung gelombang PHK yang semakin meluas. Andi Gani mengaku bahwa dialog berjalan sangat efektif dan menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis.

"Rapat hari ini berjalan sangat efektif. Konfederasi KSPSI yang saya pimpin menjadi pihak yang paling terdampak besar. Saat ini sudah 55 ribu buruh terancam di depan mata, dan satu perusahaan, yaitu PT Granito, telah resmi tutup," ujar Andi Gani kepada awak media seusai rapat.

Puluhan Ribu Pekerja di Ambang Ketidakpastian

Data yang diungkap KSPSI menunjukkan bahwa angka 55 ribu pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan hanya berasal dari sektor yang terafiliasi dengan konfederasi mereka. Jika diakumulasi dengan sektor lain, potensi PHK nasional bisa menembus angka yang jauh lebih besar. Penutupan PT Granito menjadi sinyal awal bahwa gelombang PHK sudah mulai memakan korban. Andi Gani mendesak agar pemerintah tidak menunggu hingga angka tersebut meledak menjadi bencana sosial.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang turut hadir dalam rapat tersebut dikabarkan memberikan respons positif terhadap masukan dari unsur buruh. Menurut Andi Gani, pemerintah diminta untuk bergerak cepat dengan merumuskan kebijakan proteksi darurat, termasuk insentif bagi industri yang menahan laju PHK serta jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak. Satgas PHK diharapkan mampu menjadi motor percepatan koordinasi antara kementerian terkait, pelaku usaha, dan serikat pekerja.

Sumber Apaberita.com di lingkungan parlemen menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan digelar rapat lanjutan yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Langkah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan data riil lapangan dengan formula bantuan yang akan digulirkan. Andi Gani menegaskan bahwa buruh tidak ingin sekadar mendengar janji, tetapi menuntut aksi nyata yang dapat menyelamatkan jutaan keluarga dari jurang kemiskinan akibat PHK.