Satgas PRR Laporkan 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Telah Berfungsi

BANDA ACEH — Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) mengumumkan bahwa sebanyak 94 persen ruas jalan daerah di Provinsi Aceh kini telah berfungsi kembali. Capaian ini merupakan hasil percepatan penanganan infrastruktur pascabencana yang digenjot sejak awal tahun 2026.

Ketua Satgas PRR, melalui keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, Senin (28/7/2026), menyatakan bahwa dari total 847 titik ruas jalan kabupaten dan kota yang terdampak bencana, sebanyak 796 ruas telah selesai diperbaiki dan dapat dilalui kendaraan. “Angka 94 persen ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kerja keras tim di lapangan yang bergerak cepat memulihkan konektivitas warga Aceh,” ujarnya.

Percepatan di Enam Bulan Pertama

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada penghujung tahun 2025 menyebabkan kerusakan parah pada jaringan jalan dan jembatan. Putusnya akses antardesa dan antarkecamatan sempat melumpuhkan kegiatan ekonomi, pendidikan, serta layanan kesehatan. Pemerintah pusat kemudian membentuk Satgas PRR dengan mandat mempercepat rehabilitasi infrastruktur transportasi darat.

Dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2026, Satgas PRR mengerahkan 42 paket pekerjaan kontraktual senilai total Rp1,7 triliun. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dialirkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Fokus utama penanganan meliputi pembukaan badan jalan yang tertimbun longsor, perbaikan struktur perkerasan yang retak atau amblas, serta penggantian jembatan yang rusak berat.

“Kami tidak hanya memperbaiki jalan yang putus, tetapi juga meningkatkan kualitasnya agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Di beberapa titik, kami menerapkan teknologi beton berongga untuk drainase yang lebih baik,” tambah Ketua Satgas PRR. Teknologi ini, menurutnya, sudah diterapkan di ruas Krueng Mane–Geureudong Pasee dan Blangkejeren–Terangun yang selama ini rawan longsor dan genangan.

Tantangan di 6 Persen Tersisa

Meskipun mayoritas jalan telah berfungsi, Satgas PRR mengakui masih terdapat 51 ruas jalan daerah yang belum tuntas, atau sekitar 6 persen dari total titik terdampak. Kebanyakan ruas tersebut terletak di wilayah pegunungan dan pesisir terpencil, seperti Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan sebagian Gayo Lues. Akses logistik yang sulit, cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan alat berat menjadi kendala utama.

Manajer Lapangan Satgas PRR Wilayah Tengah, Irwan Syahputra, menjelaskan bahwa dua jembatan utama di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, baru akan selesai pada akhir September 2026. “Kami membutuhkan waktu tambahan karena harus membangun fondasi baru di lereng terjal. Sementara ini, warga menggunakan jembatan darurat yang kami dirikan,” katanya saat dihubungi terpisah. Ia memastikan bahwa seluruh pekerjaan tersisa ditargetkan rampung sebelum musim hujan akhir tahun agar tidak mengganggu arus mudik akhir tahun.

Dampak pada Mobilitas dan Ekonomi Lokal

Berfungsinya kembali 94 persen jalan daerah membawa dampak langsung pada mobilitas warga dan geliat ekonomi setempat. Data Dinas Perhubungan Aceh menunjukkan rata-rata waktu tempuh antarkota berkurang hingga 40 persen dibandingkan masa tanggap darurat. Sebagai contoh, perjalanan dari Banda Aceh ke Meulaboh yang semula memakan waktu 9 jam kini dapat ditempuh dalam 5,5 jam melalui jalur pesisir yang telah diperbaiki.

Ekonomi lokal pun mulai bangkit. Harga komoditas pertanian di tingkat petani berangsur normal karena rantai distribusi kembali lancar. Sebelum perbaikan jalan, petani di dataran tinggi terpaksa menjual hasil panen dengan harga anjlok akibat biaya angkut yang melambung tinggi. “Sekarang truk bisa masuk sampai ke kebun. Harga kopi dan pinang kami kembali masuk akal,” ujar M. Daud, petani di Pegasing, Aceh Tengah. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga melaporkan peningkatan omzet karena pasokan bahan baku dan jangkauan pasar tidak lagi terhambat.

Di sektor pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencatat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan domestik sebesar 23 persen pada triwulan kedua 2026 setelah jalan-jalan utama menuju destinasi unggulan seperti Takengon, Sabang, dan Pulau Banyak dinyatakan aman dilalui. Hal ini mendorong okupansi hotel dan pertumbuhan usaha kuliner di sepanjang koridor wisata.

Pengawasan dan Keberlanjutan Proyek

Satgas PRR menegaskan bahwa seluruh proses rehabilitasi diawasi secara berlapis, melibatkan inspektorat daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi masyarakat. Tim Pemantau Independen juga dibentuk untuk menjamin tidak ada penyimpangan anggaran dan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, dalam rapat koordinasi dengan Satgas PRR, menginstruksikan agar setiap ruas jalan yang telah selesai dikerjakan segera diserahterimakan kepada pemerintah daerah untuk pemeliharaan rutin. “Ini penting agar usia pakai jalan bisa optimal. Kami sudah menyiapkan skema pelatihan bagi dinas pekerjaan umum kabupaten agar mampu memelihara infrastruktur dengan standar yang sama,” jelasnya.

Satgas PRR juga tengah memetakan ulang seluruh jaringan jalan daerah yang telah difungsikan untuk memastikan bahwa standar keselamatan jalan, seperti marka, rambu, dan penerangan jalan umum, terpenuhi. Dari 796 ruas yang sudah terbuka, sekitar 82 persen telah dilengkapi marka jalan sementara, sedangkan sisanya akan menyusul pekan depan. Penerangan jalan umum di kawasan rawan kecelakaan juga menjadi prioritas pada tahap berikutnya.

Langkah Strategis ke Depan

Keberhasilan mencapai 94 persen jalan daerah berfungsi dijadikan pijakan untuk menyusun cetak biru ketahanan infrastruktur Aceh terhadap bencana. Satgas PRR merekomendasikan penerapan peta risiko gerakan tanah dan banjir sebagai dasar perencanaan jaringan jalan masa depan. Pemerintah Provinsi Aceh pun menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan pendekatan mitigasi dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang sedang disusun.

“Bencana lalu mengajarkan kami bahwa infrastruktur harus didesain tidak hanya untuk menghubungkan titik A ke titik B, tetapi juga harus selamat dari ancaman alam yang makin sering terjadi. Kami akan memperkuat konstruksi dan memperluas jalur evakuasi,” kata Sekretaris Daerah Aceh dalam forum yang digelar Satgas PRR. Komitmen ini diharapkan dapat menjaga investasi negara yang telah dikucurkan dan melindungi masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan 94 persen jalan daerah yang sudah berfungsi, Satgas PRR optimistis bahwa seluruh infrastruktur vital di Aceh akan sepenuhnya pulih sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Aceh pascabencana, sekaligus bukti bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mampu menghasilkan pemulihan yang cepat dan berkualitas.